Terjadi Perdebatan Tajam Antarelite JAKARTA (SI) – Usulan agar pemilihan gubernur dipilih langsung oleh DPRD atau presiden melahirkan berbagai spekulasi.Bahkan,terjadi perdebatan yang sangat tajam di kalangan elite politik. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai bahwa perubahan sistem pemilihan gubernur oleh DPRD tidak melanggar asas demokrasi berdasarkan UUD 1945. Karena itu, dia menilai tidak perlu dilakukan amandemen UUD jika pemilihan gubernur dikembalikan ke sistem semula melalui DPRD.Menurut dia, dalam UUD tidak disebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung.”UUD hanya menyebutkan, kepala daerah dipilih secara demokratis. Itu bisa diartikan bahwa pemilihan demokratis itu bisa dilakukan secara langsung atau secara perwakilan,” katanya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin. Sebaliknya,Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita menilai pemilihan gubernur oleh DPRD merupakan sebuah kemunduran.Menurut dia, mekanisme tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan justru akan membawa Indonesia kembali ke rezim Orde Baru (Orba). ”Pemilihan kepala daerah (pilkada) itu kanharus demokratis.Itu artinya dipilih langsung oleh rakyat. Kalau dipilih DPR, itu seperti Orde Baru saja.Waktu itu kan presiden dipilih oleh MPR. Kita tentu tidak ingin demokrasi yang telah melangkah lebih maju ini mundur kembali,” katanya di Gedung DPD,Jakarta,kemarin. Mantan Menteri Pertambangan dan Energi era Orba ini menilai, untuk menekan mahalnya biaya yang harus ditanggung pemerintah dalam model pemilihan langsung, cukup dilakukan penggabungan pilkada dan pemilu anggota legislatif. Dengan penggabungan ini, dalam lima tahun hanya akan ada tiga kali pemilihan langsung, yaitu pemilihan legislatif, pilkada, dan pemilihan presiden (pilpres). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ferry Mursyidan Baldan sependapat dengan Ginandjar. Dia menilai,usulan untuk mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD merupakan kemunduran dalam proses demokrasi di Indonesia.Alasannya, hal tersebut berpotensi melemahkan posisi politik gubernur. ”Pelemahan ini akan melahirkan suatu rentang pemerintahan yang terlalu luas,dan menjadikan pemerintahan yang tidak efektif,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR kemarin. Menurut politikus Partai Golkar ini, hal yang harus dilakukan adalah bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur sebagai bagian dari pilkada. Jika alasannya untuk efisiensi, maka diperlukan langkah untuk menyederhanakan jadwal pelaksanaan pilkada. Misalnya, tiap kurun waktu 5 tahun (2009–2014) hanya ada dua hari untuk pelaksanaan pilkada. Dia mengusulkan jadwal pilkada untuk gubernur dan bupati- /wali kota diserentakkan di seluruh Indonesia, dengan masa transisi untuk kurun waktu 2009–2014. ”Yang harus direformulasi adalah bagaimana mengefisienkan proses pilkada dan bagaimana mengefektifkan pemerintahan pascapilkada tanpa harus menimbulkan implikasi yang luas terhadap bentuk pemerintahan,” ujar anggota Komisi II ini. Ferry menegaskan, pemilihan bukan untuk pemilihannya semata tapi sarana atau cara untuk membentuk pemerintahan. Untuk mewujudkan pilkada serentak, dia mengusulkan revisi UU Pemda. Jika tidak memungkinkan, maka pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan penjabat sementara terhadap kepala daerah yang habis masa jabatannya. Menanggapi kontroversi mengenai pemilihan gubernur oleh DPRD tersebut, Hidayat Nur Wahid menjelaskan sejumlah alasan. Menurut dia, pemilihan gubernur oleh DPRD akan mencegah berbagai praktik kecurangan yang kerap terjadi baik dalam proses pemilihan umum (pilkada) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Dia menyebutkan salah satunya adalah praktik politik uang. Dalam pemilihan langsung, politik uang dinilai sulit dilacak dan dikontrol. Selain melibatkan oknum partai politik, juga bersentuhan dengan berbagai macam kelompok masyarakat. ”Akan makin banyak yang harus diawasi.Ini tentu akan makin menyulitkan untuk menekan politik uang. Terbukti dengan pemilihan langsung itu kan masih marak saja politik uang. Bahkan, jumlahnya makin besar,” katanya di Gedung MPR,Jakarta,kemarin. Jika pemilihan gubernur dilakukan DPRD, politik uang lebih mudah dilacak dan diawasi terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Saat Orde Baru (Orba), sebelum pemilihan gubernur anggota DPRD itu dikarantina. Mereka dilarang untuk melakukan pertemuan dengan orang luar selama proses pemilihan itu berlangsung,” katanya. Untuk menghindari praktik politik uang,menurut dia,sebelum anggota DPRD dikarantina, mereka harus menyerahkan rekening mereka. ”Lalu tempatkan anggota KPK di sana. Umumkan bahwa KPK telah menyadap semua telepon mereka dan mengawasi aliran uang ke rekening mereka. Dengan cara itu, saya kira politik uang bisa ditekan,”ujarnya. Selanjutnya, dia menyebutkan bahwa pemilihan gubernur secara langsung akan menjamin sistem keamanan. Dibanding pemilihan secara langsung, dia menilai lebih berpeluang terjadi gesekan dan konflik antarkelompok masyarakat. Terakhir, pemilihan gubernur oleh DPRD dinilai akan meringankan beban keuangan pemerintah. Pemilihan langsung selama ini banyak membebankan anggaran masing-masing daerah. Namun demikian,Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nafis Gumay mengatakan,alasan soal anggaran, praktik politik uang, dan sistem keamanan dalam pilkada tidak relevan dengan perubahan sistem pemilihan gubernur. Sebab, dari berbagai pelaksanaan pilkada di sejumlah provinsi, lebih banyak yang berlangsung aman,tertib,dan damai. ”Jadi, lebih baik sistem yang ada sekarang dievaluasi dulu. Kekurangannya bisa dicarikan format baru tanpa harus mengubah dari sistem pemilihan langsung, kembali dipilih DPRD,” katanya. (helmi firdaus/ahmad baidowi) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/263892/ apa ide Mu??? mari wujudkan dalam KAOS, http://media-klaten.blogspot.com/ http://seizetheday-cloth.blogspot.com/ my facebook: http://id-id.facebook.com/people/Wahyudi-Yudi/1484406851 New Email addresses available on Yahoo! Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail. Hurry before someone else does! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/ [Non-text portions of this message have been removed]
