Betul. Meski sudah kaya juga para koruptor akan tetap korupsi karena katanya korupsi itu sudah membudaya.
Entah karena penegak hukum yang ada tidak efektif, dibentuklah KPK untuk memberantas korupsi. Tapi ternyata sekarang pimpinan KPK juga saling tuding terima suap/komisi. FYI, gaji pejabat tertinggi di Indonesia yang cuma rp 3,4 juta/bulan itu memang masih kalah dgn gaji pengantar Pizza di AS yang mencapai rp 14 juta/bulan. Ini karena pemerintah tidak punya kemauan serius untuk mandiri dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Padahal kalau mau, insya Allah gaji pokok tertinggi pejabat rp 14 juta/bulan itu bisa diraih sehingga tak perlu lagi ada korupsi. Bagaimana ini? === Ayo Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Info untuk Indonesia lebih baik: www.infoindonesia.wordpress.com Belajar Islam via SMS: REG SI ke 3252 Berhenti ketik:UNREG SI Hanya dari Telkomsel Milis Syiar Islam: [email protected] --- Pada Rab, 26/8/09, agushamonangan <[email protected]> menulis: Dari: agushamonangan <[email protected]> Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Korupsi karena Miskin? Kepada: [email protected] Tanggal: Rabu, 26 Agustus, 2009, 10:48 PM Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/08/27/ 12255566/ Korupsi.karena. Miskin JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu penyebab perilaku korup adalah karena kemiskinan. Pendapatan aparat atau kaum birokrat yang terbatas menjadi salah pemicu korupsi. "Korupsi terjadi karena adanya kemiskinan, kekurangan yang dialami. Maka, pencegahannya adalah dengan mengatasi kemiskinan yang terjadi," ujar Sesjampidsus Kejaksaan Agung, Himawan saat berbicara pada diskusi "Mengkaji Modus Korupsi dan Upaya Pemberantasannya" , di Gedung DPD, Jakarta, Kamis (27/8). Saat ditanya, apakah para pejabat yang melakukan korupsi dapat digolongkan miskin? Himawan menyebutkan faktor penyebab lainnya, yaitu kerakusan. Kerakusan ini, menurut dia, berkaitan dengan moralitas. "Tapi ancaman pidana tidak berpikir apakah dia rakus atau tidak. Jika kebutuhan tercukupi, korupsi tidak akan terjadi, kecuali karena kerakusan. Kejaksaan berupaya menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan jangan diplesetkan menjadi tebang pilih," ujarnya. Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan, korupsi yang disebutkan Himawan dikenal dengan corruption by need atau korupsi yang disebabkan karena kebutuhan. "Memang bisa diobati dengan perbaikan kesejahteraan. Kita setuju penghasilan layak bagi polisi dan jaksa. Tapi APBN yang berasal dari uang rakyat, tidak boleh untuk membiayai aparat yang koruptif," kata Febri. Ia mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2007 kinerja Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa aktor tersangka korupsi yang dijerat paling banyak berasal dari lower level, diantaranya Kepala Dinas, Kepala Cabang BUMD, pengurus ormas atau rekanan pemerintah daerah. Sementara, jeratan untuk middle dan upper level seperti gubernur, walikota, anggota DPRD, menteri dan lain-lain masih sangat minim. Direktur Pelayanan Publik KPK, Didi Rahim mengatakan, untuk menanggulangi perilaku korup, tak cukup sekadar menaikkan gaji aparat pemerintahan. Kenaikan gaji, menurutnya, harus diimbangi dengan penilaian kinerja. "Tidak cukup hanya dengan menaikkan gaji, tapi harus ada penilaian kinerja termasuk manajemen SDM yang diperbaiki," kata Didi. Berbagi foto Flickr dengan teman di dalam Messenger. Jelajahi Yahoo! Messenger yang serba baru sekarang! http://id..messenger.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed]
