Kumpulan berita berikut ini juga disajikan di website http://umarsaid
Serba-serbi soal Tommy Soeharto Untuk memudahkan para pembaca mengikuti persoalan Tommy Soeharto, yang menginginkan jadi Ketua Umum Golkar dan kemudian menjadi presiden RI di tahun 2014, disajikan di bawah ini kumpulan berita yang diambil dari berbagai sumber. Kumpulan berita ini juga disajikan dalam website http://umarsaid.free.fr . Silakan « menikmatinya ?! ». * * * * * * * * * Akbar Tanjung Pilih Ical Ketimbang Tommy, Tutut atau Surya Paloh Sabtu, 29 Agustus 2009 JAKARTA, KOMPAS.com - Siapa yang cocok menahkodai Golkar menurut Akbar Tanjung? Secara terus terang, Akbar memberikan dukungan kepada Aburizal Bakrie atau Ical. Ical dianggapnya figur calon ketum Golkar yang memiliki kesungguhan dari yang lain. "Aburizal Bakrie, dia memiliki mindset untuk membangun kepentingan politik. Saya mengikuti Aburizal, dalam perjalanan beberapa waktu terakhir ini. Saya melihat, beliau ada kesungguhan membangun Golkar, bisa meraih suatu posisi yang signifikan karena Golkar dalam 5 tahun ini mengalami kemerosotan dan keterpurukan," kata Akbar Tanjung di Gedung DPR, Jumat (28/8). Akbar kembali memuji Ical. Kesungguhan Aburizal, menurutnya, ditunjukkan dengan tidak menginginkan posisi dalam kabinet. Ical, puji Akbar lagi, dianggap telah memperlihatkan komitmennya untuk membangun partai ke depan sebagai partai yang modern, dikelola dalam prinsip-prinsip demokrasi. "Mengelola partai yang memperhatikan institusi semakin kuat, memperhatikan prinsip-prinsip perjuangan yang menjadi prinsip perjuangan Partai Golkar. Keinginan Aburizal mewujudkan partai mewujudkan karya-karya yang langsung dapat dirasakan rakyat," kata Akbar. "Saya memberikan dukungan kepada Aburizal Bakrie, dia tidak ada konflik-konflik kepentingan lain selain dia memberikan dukungan untuk membangun partai dalam posisi signifikan ke depan. Terus terang, saya ssudah bicara dengan Aburizal, dan kami selalu tukar pikiran, saya dukung gagasan-gagasan beliau," katanya lagi. "Saya ikuti secara langsung,dukungan kepada Aburizal yang mendapat dukungan terbesar. Setidaknya 28 DPD Jawa Tengah, ditambah lagi DPD tingkat 2 se-DIY yang memberikan dukungan, dari situ saya lihat dukungan kepada Aburizal cukup kuat," Akbar kembali meyakinkan. (Persda Network/yat) * * * Tommy Soeharto Menang di Sana-sini Jum'at, 28 Agustus 2009 TEMPO Interaktif, Jakarta - Kekalahan pemerintah di pengadilan Guernsey, Inggris, antara lain akibat tidak seriusnya Kejaksaan membongkar berbagai dugaan korupsi Tommy Soeharto. Inilah sederet kasus yang dimenangi Tommy. ** KASUS RUILSLAG BULOG Rp 5 miliar 28 Februari 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan perdata Bulog terhadap Tommy Soeharto. Majelis hakim justru mengabulkan gugatan balik Rp 5 miliar yang diajukan Tommy. Majelis berpendapat gugatan Bulog mengakibatkan merosotnya reputasi Tommy. ** KASUS BPPC - Rp 175 miliar Oktober 2008 Kejaksaan Agung resmi menghentikan kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang melibatkan Tommy Soeharto. Pada 7 November 2008, Tommy menandatangani berkas SP3 ** VISTA BELLA 11 Februari 2009 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Menteri Keuangan dalam perkara penjualan hak tagih piutang atau cessie PT Timor Putra Nasional kepada PT Vista Bella Pratama. ** BNP PARIBAS - 36 juta euro atau Rp 514 miliar 10 Juni 2009 Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto kembali mengalahkan pemerintah Indonesia di Pengadilan Kerajaan Inggris (Court at Buckingham Palace). * * * Pemerintah Sulit Lawan Tommy Soeharto Jum'at, 28 Agustus 2009 TEMPO Interaktif, Jakarta - Setelah kabar kekalahan di pengadilan Guernsey, Inggris, posisi pemerintah Indonesia semakin lemah menghadapi Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Sebab, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 28 Juli lalu ternyata juga menolak perlawanan atau verset Kejaksaan Agung atas putusan Mahkamah Agung yang memenangkan PT Timor Putra Nasional, perusahaan otomotif milik Tommy. Kekalahan di pengadilan negeri itu berkaitan dengan perkara sengketa duit Rp 1,2 triliun yang masih tersimpan di rekening Bank Mandiri. Pengadilan tetap memerintahkan agar uang Rp 1,2 triliun segera dieksekusi PT Timor, kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Edwin Pamimpin Situmorang saat dihubungi kemarin. Kendati demikian, kata Edwin, duit itu tak bisa serta-merta dicairkan. Sebab, pada 5 Agustus lalu Kejaksaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Mahkamah Agung pada Agustus tahun lalu mengabulkan kasasi yang diajukan Timor. Mahkamah menyatakan, duit di rekening penampung di Bank Mandiri senilai Rp 1,2 triliun adalah milik perusahaan tersebut. Tapi, sebelum Timor mengeksekusi, duit sitaan lantaran Timor menunggak pajak itu terlebih dulu dicairkan Menteri Keuangan. Pangkal kasus ini sebenarnya berawal kala pemerintah Presiden Soeharto melaksanakan program mobil nasional pada 1997 dengan menunjuk PT Timor. Setelah Soeharto lengser, perusahaan ini dituding menunggak pajak bea masuk impor mobil. Direktorat Jenderal Pajak kemudian menyita aset Timor dan memblokir dana sekitar Rp 1,2 triliun di beberapa bank--belakangan dimerger menjadi Bank Mandiri. Timor menolak putusan itu, lalu menggugat Direktorat Jenderal Pajak. Hingga putusan kasasi Mahkamah Agung pada 2004, Timor menang dan Mahkamah Agung memerintahkan pembatalan penyitaan aset. Tapi Bank Mandiri menolak pencairan rekening karena ada permintaan Menteri Keuangan kala itu. Timor kemudian menggugat Bank Mandiri dan Menteri Keuangan pada Juni 2006 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 21 November 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Timor. Bank Mandiri lalu mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada Desember 2007, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Uang sengketa tetap disimpan di rekening penampung di Bank Mandiri. Tak mau menyerah, PT Timor mengajukan kasasi ke MA, dan dikabulkan pada November tahun lalu. Timor lalu meminta pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi duit itu. Pengadilan Negeri Jakarta kemudian menegur Menteri Keuangan dan Bank Mandiri untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Untuk mencegah duit di Bank Mandiri dieksekusi, Kejaksaan juga mengajukan perlawanan atas penetapan eksekusi oleh pengadilan. Tapi perlawanan itu kandas setelah pengadilan menolaknya pada 28 Juli itu. Berkaitan dengan kekalahan di Guernsey, Kejaksaan juga tengah menyiapkan jerat baru bagi Tommy. Masih ada data-data korupsi atas nama Tommy yang berada dalam tahap penyelidikan, kata Edwin. Jerat inilah yang juga dipakai pemerintah untuk mencegah duit Tommy di BNP Paribas cair melalui jalur mutual legal assistance atau perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung Inggris. * * * Tak Tegas, Biang Kekalahan Lawan Tommy Jum'at, 28 Agustus 2009 TEMPO Interaktif, Jakarta - Sumber Tempo, seorang pejabat tinggi, mengatakan pemerintah tidak konsisten menangani kasus yang melibatkan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sehingga menyebabkan kekalahan di pengadilan Guernsey. Jadi, kata sumber tersebut, pemerintah sendiri yang melemahkan gugatannya di Guernsey. "Bukan karena pihak Tommy atau pengacaranya punya data kuat," kata dia di Jakarta kemarin. Sikap lunak pemerintah itu terlihat dalam berbagai kasus korupsi Tommy di dalam negeri. Dia menunjuk contoh, antara lain dalam kasus pidana korupsi di Bulog, BPPC, Sempati Air, dan Pertamina. "Perdamaian Bulog dengan Tommy, ini yang paling parah," ujarnya kepada Tempo kemarin. Pemerintah juga dinilai lunak dalam kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita, yang melibatkan Tommy. Rupanya, majelis hakim pengadilan Guernsey memantau berita-berita seputar kasus Tommy di media massa nasional. Sumber Tempo mengatakan, berdasarkan hal itu majelis hakim menilai pemerintah tidak konsisten dengan argumentasinya mengenai track record Tommy dalam kasus korupsi. Pengadilan Kerajaan Inggris (Court at Buckingham Palace) pada 10 Juni lalu menolak permohonan intervensi dari pemerintah Indonesia dalam kasus pencairan duit 36 juta euro--sekitar Rp 514 miliar--oleh Garnet Investment, perusahaan milik Tommy, melawan Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas. Setelah mempertimbangkan bukti tertulis dari kedua pihak, kami setuju permohonan itu (pemerintah Indonesia) ditolak, demikian bunyi putusan yang salinannya diterima Tempo, dua hari yang lalu (Koran Tempo, 27 Agustus). Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan, meski permohonan intervensi pemerintah ditolak, duit Tommy di BNP Paribas tidak serta-merta dapat dicairkan. Alasannya, pemerintah mengajukan mutual legal assistance. Surat permohonan mutual legal assistance itu ditandatangani Jaksa Agung Hendarman Supandji. Isi mutual legal assistance itu, antara lain, pemerintah Indonesia meminta pemerintah Guernsey membekukan uang tersebut sampai seluruh kasus hukum Tommy di Indonesia selesai. Menurut sumber Tempo, dengan adanya kerja sama bantuan hukum antarpemerintah itu, penyelesaiannya kini bersifat pemerintah dengan pemerintah (G to G). Dia juga berpendapat, keinginan kejaksaan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan Guernsey tersebut sulit dilakukan. Sebab, sistem hukum common law tidak mengenal peninjauan kembali dalam kasus perdata. Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berpendapat bahwa pemerintah Indonesia, melalui jaksa dari Kejaksaan Agung, harus berkonsultasi dengan pengacara Inggris jika berniat mengajukan peninjauan kembali. Sebab, secara yuridis, jaksa atau pengacara Indonesia tidak dapat bergerak sendiri di pengadilan Inggris. "Yang maju di sidang adalah pengacara Inggris, kata dia. Jaksa atau pengacara Indonesia hanya menjadi pendamping mereka di pengadilan. Sementara itu, soal mutual legal assistance (MLA), menurut dia, itu sulit dilakukan. "Setahu saya, MLA dengan (pengadilan) Inggris belum ada. MLA bisa dilakukan kalau Inggris berikan secara sukarela," ujarnya. * * * Yuddy Bertemu Mbak Tutut Kamis, 27 Agustus 2009 JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Kepemudaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Yuddy Chrisnandi, yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, Kamis (27/8) malam, bertemu dengan Ny Siti Hardiyanti Rukmana atau dikenal dengan Mbak Tutut, putri sulung mantan Presiden Soeharto, yang juga pernah menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Pertemuan Yuddy dengan Mbak Tutut dilakukan di rumah Mbak Tutut di Jalan Cendana. Demikian disampaikan Yuddy kepada Kompas. "Setelah shalat tarawih, saya bertemu khusus dengan Mbak Tutut lebih dari 30 menit. Saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ketika bertemu dengan Mas Tommy Soeharto," kata Yuddy, yang pernah bertemu dengan adik Mbak Tutut di Gedung Granadi, Jakarta, beberapa hari lalu. Menurut Yuddy, dalam pertemuan tersebut, ia meminta dukungan dan restu dari Mbak Tutut. "Saya sudah lama mengenal Mbak Tutut. Hubungan saya dengan Mbak Tutut seperti ada benang merahnya. Karena, saya masuk Partai Golkar saat Partai Golkar dipimpin Pak Harmoko (mantan Menteri Penerangan) dan Mbak Tutut sebagai salah satu Ketua DPP Partai Golkar, yaitu bendahara. Dan, saya adalah tim asistensinya pada waktu itu," jelas Yuddy. Yuddy mengaku, Mbak Tutut memberikan restu dan dukungannya kembali kepadanya. "Saya sampaikan misi dan visi saya sama dengan misi dan visi Mas Tommy dan tidak ada perbedaan. Mbak Tutut harapkan saya dan Mas Tommy saling sinergi," demikian Yuddy. Sementara belum maju Ditanya apakah Mbak Tutut tidak ada niat juga untuk maju sebagai calon Ketum Partai Golkar, Yuddy mengatakan, sementara ini tidak. "Saya minta Mbak Tutut maju sebagai calon. Kalau Mbak Tutut mau maju, saya akan mundur. Karena saya tahu kemampuan kepemimpinan dan senioritas Mbak Tutut saat saya menjadi tim asistensi Mbak Tutut dulu. Akan tetapi, kalau Mas Tommy yang maju, saya akan tetap maju dan menjalin komunikasi," ujar Yuddy lagi * * * Sinar Harapan , 27 Agustus 2009 Pemerintah Masih Punya Tiga Opsi Lawan Tommy Jakarta Menyerah kalah merupakan satu dari tiga opsi, di samping mengajukan peninjauan kembali (PK) dan mengajukan perkara baru, yang terpaksa ditempuh pemerintah pasca-kemenangan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di Court at Buckingham Palace atau Pengadilan Kerajaan Inggris. Pengadilan setempat memutuskan menolak permohonan intervensi pemerintah Indonesia dalam kasus pencairan uang sebesar 36 juta euro oleh perusahaan milik Tommy (Garnet Investment) melawan Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas. Ada tiga opsi, pertama mengajukan PK, kedua ajukan perkara baru dan yang ketiga ya menyerah, kata Jaksa Pengacara Negara Yoseph Suardi Sabda kepada SH, Kamis (27/8). Menurut Yoseph, salah satu faktor kegagalan pemerintah Indonesia di negeri Pangeran Charles tersebut berasal dari tidak didukungnya upaya pemerintah oleh lembaga peradilan yang faktanya juga mengalahkan pemerintah di dalam negeri. Belum Diterima Namun pemerintah, menurut Yoseph, masih berharap dan menunggu putusan pengadilan atas perkara perdata yang melibatkan Tommy, seperti gugatan perdata perjanjian jual-beli piutang atau cessie PT Timor Putra Nasional, milik Tommy, yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia mengakui, putusan ini lambat diterima oleh Kejaksaan. Menurut Joseph, hal ini disebabkan oleh mekanisme birokrasi antarnegara. Kalaupun putusan itu sampai ke Tanah Air, pihak Deplu-lah yang berkewenangan pertama menerimanya.Sampai saat ini, Jaksa Pengacara Negara belum menerima putusan tersebut. Kami juga baru tahu dari koran, beber Joseph seraya menambahkan, Kejaksaan Agung pun belum bereaksi atas putusan ini. Sebelumnya, Pengadilan Inggris menolak permohonan intervensi dari pemerintah Indonesia dalam pencairan uang 36 juta euro oleh Garnet Investment, perusahaan milik Tommy. Putusan tertanggal 10 Juni 2009 itu menyimpulkan pemerintah Indonesia tak bisa mengintervensi kepemilikan uang senilai 36 juta euro di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas yang ditabung pihak Tommy Soeharto. Untuk melawan Tommy, Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebelumnya mengajukan salinan asli bukti transaksi keuangan yang tercatat di buku catatan Bank Niaga untuk mengungkap adanya afiliasi antara PT Humpuss, PT PPN, dan PT Vista Bella. Bukti tersebut akan menjadi salah satu yang diajukan dalam banding pemerintah terhadap kasus Vista Bella yang dimenangi Tommy Soeharto, sebagaimana diputus Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Buku catatan itu asli dan tercatat ada aliran uang yang membuktikan perusahaan-perusahaan itu terafiliasi satu dengan yang lain, kata Joseph, beberapa waktu lalu. Menurut Joseph, sebenarnya bukti ini sudah diajukan di pengadilan tingkat pertama dan bukti-bukti lainnya serta keterangan seorang saksi dari Bank Niaga yang menguatkan adanya afiliasi antara ketiga perusahaan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Edwin Pamimpin Situmorang secara terpisah menerangkan hal serupa kepada SH. Pihaknya akan membuktikan adanya afiliasi antara PT Vista Bella dengan PT Humpuss dan PT Timor Putra Nasional. Kejaksaan tetap menilai ada yang tak pas dengan putusan PN Jakarta Pusat yang mengalahkan gugatan Menteri Keuangan dalam perkara penjualan hak tagih piutang atau cessie PT Timor Putra Nasional kepada PT Vista Bella Pratama. Jamdatun Edwin, dalam perjalanan kasus ini, juga membantah pernyataan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Juntho, menyorot soal pengalaman JPN terkait komposisi hakim yang berjuang di PN Jakarta Pusat dalam kasus Vista Bella. * * * Jawa Pos, 24 Agustus 2009 Tommy All-Out Maju sebagai Ketua Umum Golkar JAKARTA - Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto benar-benar all-out mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar dalam Munas Golkar pada 4-5 Oktober nanti. Tim pemenangan Tommy menyatakan tak bakal tergiur tawaran sejumlah kubu kandidat ketua umum lain untuk bergabung menjadi bagian dari gerbong mereka. ''Logika politik memang sering dibalik-balik. Katanya, Mas Tommy ingin bergabung dengan mereka. Padahal, tidak. Mas Tommy selalu bilang bahwa dia ingin maju sebagai ketua umum Partai Golkar, bukan yang lainnya,'' kata Yusafri Syafei, orang dekat Tommy Soeharto, kepada Jawa Pos di Jakarta kemarin (23/8). Beredar kabar bahwa sejumlah calon ketua umum lain mendekat kepada Tommy. Mereka intensif mengadakan pertemuan dengan putra mantan Presiden Soeharto itu. Belakangan, mereka mengatakan siap menampung Tommy menjadi bagian dari kabinetnya. Namun, Tommy menolak. Bahkan, tim sukses Aburizal Bakrie dan Surya Paloh mengklaim sudah membangun komunikasi positif dengan Tommy. ''Mas Tommy ingin menjajal peluang sebagai ketua umum,'' tegas Yusafri. Yusafri mengakui, sejumlah calon menawarkan diri untuk ''merger''dengan Tommy. Namun, mereka hanya ingin agar Tommy menjadi bagian dari tim pemenangan. Nanti Tommy hanya dijatah sebagai salah seorang pengurus DPP Golkar. ''Kata Mas Tommy, tunggu dululah. Kita perkuat dulu untuk memenangkan peperangan masing-masing,'' ujarnya. Dia menambahkan, pencalonan Tommy itu juga merupakan test case dukungan untuk keluarga Cendana. Nyatanya, banyak surat dukungan yang masuk untuk pencalonan mantan terpidana kasus pembunuhan hakim MA Syaifuddin Kartasasmita itu. ''Karena bagaimanapun, Mas Tommy sudah mengukur diri. Tapi, beliau bersikap sangat hati-hati, walaupun sudah banyak surat dukungan yang masuk dari mana-mana. Beliau mendiamkan dulu. Yang penting di saat munas nanti lihat saja,'' katanya. Sebaliknya, kubu Yuddy Chrisnandi terus berusaha untuk menggandeng Tommy. Menurut Zaenal Bintang, ketua tim pemenangan Yuddy Chrisnandi, Yuddy dan Tommy mengadakan pertemuan tertutup selama setengah jam pada 19 Agustus lalu di gedung Granadi, Kuningan. ''Tapi, sebatas brainstorming menjajaki kemungkinan kerja sama lebih jauh,'' kata Zaenal. ''Setelah Yuddy pulang umrah, akan ketemu lagi,'' imbuhnya. Sejak 20 Agustus, Yuddy memang berangkat umrah bersama Jusuf Kalla (JK) dan rombongan tim suksesnya saat pilpres. Rencananya, 27 Agustus mereka tiba di Jakarta. Menurut Zaenal, saat pertemuan, pihaknya menyarankan agar Tommy membentuk tim sukses yang formal. Selain membuktikan keseriusan Tommy untuk maju sebagai ketua umum, koordinasi tentunya menjadi jauh lebih mudah. ''Kami bisa berunding secara profesional,'' ujarnya. Dia menilai, Tommy tampaknya bersikeras untuk masuk ke jajaran pengurus Golkar. Apalagi, Golkar adalah partai yang dibesarkan Soeharto, ayah Tommy. Di tangan Soeharto, Golkar telah menjadi salah satu variabel yang merekatkan NKRI. Sesudah reformasi, justru banyak yang mengeluhkan berkembang biaknya gejala degradasi nasionalisme. ''Saya kira comeback-nya Tommy ini untuk melindungi harkat dan martabat keluarga Soeharto sekaligus mengembalikan semangat nasionalisme,'' kata Zaenal yang saat pilpres lalu mendukung penuh capres JK. Zaenal optimistis Tommy merupakan faktor penting yang harus dirangkul. Para tokoh Golkar tentu masih melihat sosok Tommy sebagai putra Soeharto yang sangat berjasa bersama Golkar. Apalagi sampai meninggal, tak ada satu pun pengadilan yang menyatakan bahwa jenderal bintang lima itu bersalah. ''Tommy juga diyakini memiliki dana berlimpah dan mewakili darah segar generasi muda di Partai Golkar,'' tutur Zaenal. Semua kelebihan tersebut, lanjut Zaenal, agak berat untuk dilawan kompetitor lain. Kuncinya, Tommy harus membentuk tim sukses yang kredibel dan profesional. Sebab, tim sukses itu juga yang akan membantu Tommy melobi DPD II Partai Golkar se-Indonesia agar mendukung perubahan AD/ART. ''Yang jelas, bila Tommy bersinergi dengan Yuddy, keduanya akan menjadi duet kuda hitam dan memberi banyak kejutan,'' tegasnya. (aga/pri/agm) * * * [Non-text portions of this message have been removed]
