From: iwan piliang <[email protected]>
Date: Monday, October 12, 2009, 4:00 PM
Isu rasis di tengah bencana di Padang, menyudutkan TNI. Plus Surat Pernyataan
Pontianak, mengungkit luka lama. Verifikasi di Padang dan Esai dari Pontianak .
PENGHUJUNG 1970. Pagi. Tetangga sebelah rumah kami di Pulau Air - - persis di
depan stasiun kereta api Pulau Air, Padang - - memberi kue talam di piring
putih tebal. Kue yang bagian atasnya putih, terbuat dari santan dan tepung
beras, bawahnya ketan. Kue legit manis beraroma serai, masih lekat dalam
ingatan yang kala itu berusia 6 tahun.. Kue talam pemberian Tante Eva,
tetangga sebelah kami keturunan Cina.
Di kesempatan lain, ibuku ketika memasak, membalasnya dengan rendang ikan
tongkol - - kala itu tongkol besar segar dapat dibeli murah di Muara Padang .
Aku kebagian mengantarkan ke tetangga itu.Begitulah hubungan kami dengan
jiran. Kala itu aku tak tahu dan mengerti beda warna kulit. Yang aku ingat ada
kalimat bahwa keluarga tetangga itu keturunan Cina. Bagiku yang masih kecil,
mereka itu baik dan kami pun demikian.
Kediaman kami itu berbentuk ruko, bangunan tua, berdinding tebal. Era 1973,
aku sudah pindah ke Pekanbaru, Riau. Ruko lama itu tidak lagi milik keluarga
kami.
Pada 2003 aku pernah mencari-carinya, sekadar mengenang masa kecil. Stasiun
Kereta Api Pulau Air, peninggalan Belanda di seberang rumah, rupanya sudah
berubah. Bangunan penginggalan Belanda itu, kala itu, ditempati oleh
sekretariat organisasi pemuda, dibuat gudang berkotak-kotak. Rel kereta api
sudah terimbun tanah. Dulunya kereta api itu dapat meluncur hingga ke Muara,
Pantai Padang.
Sudah tak ada bapak tua penjual rokok, yang setiap siang saya hampiri selalu
menawarkan pisang Ambon , “Nih pisang, enak, makanlah.” Aku datang dengan
seringgit ( Rp 2,5 ) atau pun tidak, sang Bapak tua, tetap tersenyum memberi
pisang.
Kala 2003, dari stasiun, aku menatap ke rumah yg pernah kami diami, seakan
masih tercium bagiku aroma pala, cengkeh, kayu manis, yang dijemur di pelataran
halaman jalan. Orang tuaku selain memproduksi tikar dari rumput dengan alat
tenun bukan mesin (ATBM), juga berdagang komoditi. Dari rumah itulah aku dulu
suka berjalan-jalan ke daerah Terandam, juga ke Pondok, Kampung Cina. Kehidupan
berjalan harmonis.
Ketika gempa 7,9 skala rihter, menimpa Padang, Sumatera Barat, pada 30
September 2009 ini, daerah Pulau Air itu termasuk yang rontok. Ketika melihat
akibat gempa di televisi, menenggelamkan lamunanku kembali ke masa-masa
menyenangkan awal 70-an itu.
Karenanya ketika pada 4 Oktober beberapa media mainstream memberitakan adanya
laku rasis terhadap mereka keturunan Cina di Padang, saya bertanya-tanya apa
iya?
Keterangan di lapangan, bahwa hal ini tidak benar. Lebih parah ada pula kalimat
berita yang di post di banyak milis, termasuk di milis Tionghoa-net, yang
menyebutkan soal pemerasan keluarga keturunan oleh oknum TNI.
PADA HUT TNI 5 Oktober lalu, saya sempat memberi selamat kepada salah satu staf
ahli Panglima TNI, yang baru saja resmi mendapat bintang satu, Marsekal Pertama
Charirul Akbar. Ia menjadi teman diskusi cukup lama.
Banyak hal yang turut diprihatinkan sejak era reformasi terhadap TNI. Akibat
indikasi kesalahan beberapa oknumnya, termasuk indikasi keterlibatan TNI di
dalam kasus Munir, kasus orang hilang: seakan membuat organisasi TNI secara
kelembagaan tak benar.
“Bahkan seorang anggota DPR pun di televisi mengatakan urusan teroris semua
wewenangnya polisi,” ujar Mersekal Pertama TNI itu.
Benarkah demikian?
Anggota DPR itu ikut dalam membuat UU Nomor 34, yang di dalamnya urusan
keamanan dan pertahanan negara, menyebutkan TNI juga ada di sana . Plus ada
pula LSM yang memojokkan kelembagaan TNI, seakan tak pantas untuk diperhatikan.
Padahal TNI yang bercitra lemah dan jelek, efek negatifnya juga kepada
kelemahan pertahanan negara; buruknya kekuatan militer. Dan kenyataan ini
seakan-akan ingin terus digadang-gadang, entah untuk apa dan order siapa?
Fakta di lapangan melihat alat angkut TNI, persenjataan yang kian kurang
diperhatikan, sebagai warga negara saya terenyuh.
Diberitakan oleh media, untuk alutsista tahun ini negara sampai harus mencari
pinjaman Rp 1 Triliun, dan itu berbanding terbalik dengan jumlah dana bail-out
yang bermasalah yang disalurkan untuk kasus Bank Century yang mencapai Rp 6,72
Triliun.
Di alat angkut saja jika negara mau berlapang dada, ada industri PT Perkasa
Engineering, yang kini di tangan PT Pengelola Asset (dulu BPPN) yang memiliki
lisensi Styer, Austria, yang dapat membuat truk 4 x 4, bahkan blok mesin
panser. Market TNI saja, sudah seyogyanya industri itu ekonomis untuk
diselamatkan. Fakta di lapangan kini, pabrik di Subang itu dominan menyemak.
Sudah sejak lama saya menyebut kedaan demikian sebagai laku kufur nikmat yang
diciptakan trias politika.
DALAM keadaan demikian awal Oktober ini, isu berbau rasis dan kesukuan
menyeruak pula dari Pontianak . Tiada hujan, badai, ada kelompok
mengatasnamakan Seruan Pontinak mengeluarkan rilis. Seruan itu seakan
mengungkit luka lama. Ada angka, ada gugatan dan himbauan. Ada pertanyaan
kemudian timbul, patut dan pantaskan bila himbauan itu keluar demikian.
Untuk menjawabnya, berikut Esai dari Surya HR Hesra dari Pontianak , Kalbar
Pontianak
11 Oktober 2009
NIAT baik tidak selalu diterima dan berdampak baik. Mungkin sebuah niat baik
yang mendasari Nur Iskandar, Pimpinan Borneo Tribune dan sempat menjadi
Pimpinan Redaksi Equator sebelumnya untuk menggagas “Seruan Pontianak” yang
draft-nya ditulis oleh Andreas Harsono.
Selama seminggu SP menjadi berita hangat di media-media lokal, dan mengundang
reaksi dari Forum Masyarakat Dayak. Yang menjadi persoalan ialah penyantuman
gambar burung enggang yang di bagian atas terdapat tengkorak. Sebagaimana
diketahui, burung enggang ialah simbol suci masyarakat Dayak, juga merupakan
salah satu identitas kesukuan.
Perihal lain, ialah pemuatan angka-angka jumlah korban dari perang antar etnis
yang sempat terjadi di Kalbar tanpa sumber yang jelas. Kedua hal inilah yang
kemudian mau tidak mau memaksa Nur Iskandar sang penggagas SP menyatakan
permohonan maaf terbuka melalui media.
Seorang sumber yang enggan disebut nama, menyatakan pendapat, bahwa mungkin
sikap atau tindakan Nur Iskandar adalah untuk tujuan baik. Hanya memang,
pembuatan draft yang beredar di milis dan blog yang tercium nada provokatif,
membuat masalah ini seakan besar.
Padahal di Pontianak sendiri, tidak ada keresahan warga akan hal ini. Sempat
memang polisi berjaga sedikit ketat, tetapi itu demi keamanan semata, bukan
tersulut isu akan perpecahan lagi.
Pada SP ada kesalahan fatal yaitu dengan pencantuman nama-nama seperti salah
seorang ialah Rektor Universitas Tanjungpura, Chairil Effendi yang mengaku
tidak tahu menahu, dan hanya mendapat pesan singkat melalui ponsel berisi
seruan damai.
Demikian pula, masih menurut penuturan Andi, banyak dari nama yang tercantum,
hanya menerima pesan singkat menyatakan seruan damai, tanpa mengetahui perihal
draft SP tersebut. Tentu ini merupakan kejanggalan tersendiri atas pencaplokan
nama.
Ada semacam stigma, bahwa Kalbar adalah daerah yang sangat rawan konflik. Hal
ini bisa saja dikarenakan banyak hal. Tetapi, ada dua hal utama, pertama
kenyataan sosial-politik, terbentuk suatu konstelasi yang didominasi
Melayu-Jawa, sementara Dayak terpinggirkan. Bisa dilihat secara demografis,
dimana penghuni Kota , didominasi Melayu-Jawa.
Jawa-Melayu lebih egaliter dan membumi di Kalbar, kecuali Madura, yang juga
pendatang, etnis ini cenderung etnosentris.
Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh elit Jakarta . Bahwa kemudian
konflik seolah terjadi tanpa campur tangan elite Jakarta itu. Ini terlihat khas
di hampir semua daerah konflik sepanjang era menjelang reformasi bahkan hingga
saat ini.
Dalam sebuah folksong berjudul Cik-Cik Periok, lagu daerah Kalbar, kondisi
seperti ini seakan sudah diramalkan akan terjadi.
Cik cik periok belanga sumbing dari Jawe
Datang nek kecibong bawa piting dua ekok
Cak cak bom dalam bilanga idung picak gigi rongak
Siape ketawa dolo dipancung raja tunggak
Lagu ini semacam penganalogian, seperti bait pertama -Cik cik periok belanga
sumbing dari Jawe- seakan menggambarkan banyaknya kedatangan orang-orang Jawa
yang termarginalkan ke Kalbar, ini bisa dilihat dari arus transmigrasi awalnya,
hingga peluang kerja lain bahkan hingga saat ini. Di bait kedua - Datang nek
kecibong bawa piting dua ekok- ini bisa jadi menggambarkan kondisi eksploitasi
besar-besaran terhadap alam Kalbar.
Sedang di bait selanjutnya, seakan menegaskan kondisi riil, para penguasa dan
elite politik yang berperan. - Cak cak bom dalam bilanga idung picak gigi
rongak- ini mengilustrasikan siapa saja yang menentang, akan mendapat
penekanan. Serta ditambah bait terakhir - Siape ketawa dolo dipancung raja
tunggak-, dan yang berani protes akan dilakukan pembinasaan oleh penguasa yang
lalim.
Pada kenyataannya, hal seperti ini memang berlangsung. Seperti HPH yang luar
biasa memberi konstribusi besar terhadap pengrusakan hutan di Kalbar, sementara
pendekatan keamanan menjadi senjata handal meredam kelompok pro demokrasi.
Sementara itu, masyarakat asli Kalbar sendiri tidak bisa berbuat banyak, hanya
menjadi penonton belaka. Ukuran keberhasilan seakan hanya diukur secara fisik
belaka, seperti pembangunan pusat perbelanjaan, pendirian sekolah, pembangunan
jalan serta fasilitas publik lain.
Seperti hal-nya perkebunan sawit swasta yang lenggang jaya di Kalbar, mereka
meng-klaim mereka mampu membawa pembangunan daerah dan ironisnya pemerintah
mengamini hal ini. Masyarakat lokal yang sedikit terciprat mengenyam fasilitas
yang dibangunkan pemerintah di areal perusahaan sawit itu, merasa bahwa
perusahaan tersebut akan sungguh-sungguh membawa perubahan sosial terhadap
mereka.
Tetapi, pada penerapannya, seringkali perusahaan lalai terhadap AMDAL. Seperti
hal Wilmar Group yang diperkarakan oleh Lembaga Gemawan (Lembaga Pengembangan
Masyarakat Swadiri) bekerjasama dengan Milieudefensie (Friends of the Earth
Netherlands) dan KONTAK Rakyat Borneo.
Sejak tahun 2005, ketiga lembaga ini memantau dan melakukan riset terhadap
aktifitas Wilmar Group di Sambas. Dimana sejak awal, Wilmar Group telah
melakukan kesalahan dengan mengabaikan AMDAL, tetapi ironisnya, pemerintah
tetap mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi.
Pada dasarnya, masyarakat Dayak, Melayu, Jawa, dan etnis lain, hidup
berdampingan dan selaras di Kalbar. Kedatangan pendatang di tanah Khatulistiwa,
jika dibumbui provokasi, bukan tidak mungkin menimbulkan konflik.
DEMIKIAN Sketsa kala ini. Semoga tulisan ini menjadi pemicu untuk Sketsa
kembali hadir setiap hari di blog kami.
Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter, blog-presstalk. com
[Non-text portions of this message have been removed]
