Tokoh gagal diusulkan oleh Partai Demokrat jadi Menko Perekonomian!!! ================================== ICW: ESDM Gagal Dukung Pemulihan Ekonomi Makro
12 Oktober 2009 | 22:26 WIB Abraham Lagaligo abra...@majalahtamb ang.com Jakarta – TAMBANG. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum berhasil dalam mendukung pemulihan ekonomi makro. Kegagalan ini terbukti dari ketidakmampuan sektor tersebut menyediakan energi dan produk mineral yang cukup dan efisien, dengan harga yang wajar, andal, aman, dan berwawasan lingkungan. Kepala Pusat Data dan Informasi ICW, Firdaus Ilyas mengatakan, hingga akhir 2008 tidak terjadi penambahan yang signifikan, terhadap jumlah cadangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia. Bahkan pemerintah melalui Badan Pelaksana Hulu (BP) Migas, gagal mempertahankan tingkat produksi migas (menahan laju penurunan), meski telah ada stimulus dan insentif yang diberikan. Sementara itu, terjadi kenaikan cost recovery yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Yakni USD 3,9 miliar pada 2002, kemudian USD 5,6 miliar pada 2004, dan pada 2008 mencapai USD 9,4 miliar. Indikasi kebocoran penerimaan negara dari migas juga sangat besar. Diantaranya lewat penggelembungan cost recovery hingga 18,7%, maupun kekurangan penerimaan bagi hasil migas hingga Rp 270 triliun, sepanjang 2000 – 2008. Di bidang ketenagalistrikan, ICW juga melihat tidak adanya jaminan terhadap ketahanan energi nasional. Indikasi ini terlihat dari defisitnya neraca kebutuhan gas dalam negeri, dan tidak adanya kepastian jaminan suplai gas dalam negeri untuk kebutuhan listrik nasional. Hal ini, kata Firdaus, berdampak pada tingginya biaya pokok produksi listrik PLN. “Akibatnya, biaya pokok pembangkitan (BPP) listrik semakin mahal, subsidi pemerintah juga tinggi, dan PLN selalu menyampaikan pihaknya merugi,” kata Firdaus di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2009. Di sektor mineral dan batubara (minerba), ICW melihat masih belum jelasnya penyelesaian tunggakan royalti batubara. Dari perhitungan ICW, sepanjang 2001 – 2008 telah terjadi kekurangan penerimaan negara dari minerba sebesar Rp 30,651 triliun. Angka itu terdiri dari kekurangan royalti batubara Rp 18,417 triliun dan mineral lainnya (emas, perak, tembaga, nikel, dan timah) Rp 12,233 triliun. “Sampai saat ini pemerintah juga tidak kunjung menerapkan DMO (domestic market obligation) untuk batubara guna menjamin ketahanan energi nasional,” jelas Firdaus. Pembaruan perundang-undangan yang dilakukan juga terkesan hanya menguntungkan dunia usaha, dan belum menjamin kebutuhan serta kesejahteraan nasional. Mengatasi ini, dibutuhkan ketegasan kepemimpinan dalam mengelola sektor ESDM yang menguasai hajat hidup orang banyak. “Karena sumber daya energi dan sumber daya mineral ini tidak terbarui, butuh kebijakan dalam mengelolanya. Diantaranya dengan penerapan Extractive Industrial Transparancy Initiative,” tegas Firdaus. From: abraham lagaligo <[email protected]> Subject: [kahmi_pro_network] Demokrat Usulkan Purnomo Menko Perekonomian To: [email protected] Cc: [email protected] Date: Monday, October 12, 2009, 11:07 PM Demokrat Usulkan Purnomo Menko Perekonomian 12 Oktober 2009 | 22:27 WIB Jakarta – TAMBANG. Pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) selama ini sering terganjal egosektoral. Menteri ESDM yang baru diharapkan mampu mengatasi problem tersebut, dengan meningkatkan koordinasi dengan departemen dan kementerian terkait yang lain. ”Seorang Menteri ESDM harus bisa memberikan masukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, dan masukannya didengar. Biar mudah, kami harap Presiden memilih Purnomo Yusgiantoro sebagai Menko Perekonomian,” ujar anggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat, Sutan Bathoegana.. ....selengkapnya di http://www.majalaht ambang.com atau Klik: http://www.majalaht ambang.com/ detail_berita. php?category= 18&newsnr= 2026 [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
