KEKUASAAN EKSEKUTIF
Presiden Yudhoyono dan "Demokrasi Mataraman"
Kamis, 15 Oktober 2009 | 03:57 WIB
Oleh Anwar Hudijono
Setelah
Raja Pajang Sultan Hadiwijaya wafat, ada dua poros suksesi utama, yaitu
Pangeran Benawa di Pajang dan Panembahan Mas di Madiun. Keduanya
sama-sama keturunan darah biru Sultan Trenggana dari Demak Bintara.
Namun,
ternyata yang muncul adalah Panembahan Senapati dari Mataram. Dia bukan
trah raja. Dia yang semasa kecil bernama Sutawijaya lahir dari kalangan
jelata. Ayahnya, Manahan, pernah menjadi perwira Demak bergelar Ronggo
Tohjoyo.
Senapati memegang teguh wewarah (ajaran) kultur Jawa
bahwa tan ana baskara kembar (tak ada matahari kembar). Tidak boleh ada
kekuasaan yang membayanginya. Kekuasaan yang bisa membayangi dirinya
ditaklukkan dengan prinsip menang tanpa merendahkan. Berarti memilih
penyelesaian politik. Kalau tidak bisa, baru dengan cara militer.
Kerajaan
Pajang dilikuidasi. Pewarisnya, Pangeran Benawa, dijadikan bupati di
Jipang. Diperhitungkan, Benawa tak akan bisa besar karena berada di
daerah basis pendukung Pangeran Sedalepen, musuh kakeknya, Trenggana.
Jurus
gertak dan jepit dilakukan terhadap Madiun. Disertai ancaman militer,
dipilih pula jalur politik. Retna Dumilah, anak Panembahan Mas,
dijadikan istri.
Adipati Pragola di Pati masih memberontak.
Senapati tahu, menyerang akan menimbulkan korban besar dan melelahkan
karena Pati cukup kuat. Untuk itulah, putrinya, Pambayun, dijadikan
umpan untuk menjerat Pragola sampai akhirnya dikawin. Pragola memang
mau menghadap Senapati, tetapi sebagai menantu. Sementara sebagai
penguasa, dia tetap tidak mau tunduk.
Akhirnya Senapati membunuh
Pragola dengan cara mengempaskan kepalanya di batu hitam yang
didudukinya saat menantunya itu sungkem. Jasad Pragola dikubur separuh
dalam tembok istana, separuh di luar. Itu sebagai simbol separuh
sebagai keluarga, tetapi separuh adalah musuh.
Senapati terus
menggeber sayap kekuasaannya. Semua harus tunduk, karena pada dasarnya
raja yang besar adalah bila seluruh rakyat tunduk. Kalau ada yang masih
memberontak atau mbalela (oposisi), berarti kebesarannya berkurang.
Sampai-sampai
dia nyaris lupa diri, nafsu kekuasaan yang terlalu besar sehingga lupa
norma seperti hendak menghancurkan Giri dan Cirebon. Padahal, kedua
daerah ini dicintai rakyat karena memiliki otoritas keagamaan, bukan
semata otoritas politik. Demak pun menaruh hormat dan menjadikan
keduanya sebagai konfederasi.
Mendekati kemutlakan
Menurut
”ilmu pangremesan”, otak-atik mathuk (dicocok-cocokkan) proses
tampilnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di puncak kekuasaan mirip
Senapati. Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2004, ada dua poros utama
trahing kesuma rembesing madu politik. Mereka adalah Megawati
Soekarnoputri dari trah presiden pertama, Soekarno, dan Wiranto yang
boleh dibilang adalah representasi dari trah presiden kedua, Soeharto.
Namun,
ternyata yang muncul adalah SBY dari luar arus utama itu. Kemenangan
SBY sangat mencengangkan. Dia mendapat legitimasi mitos sebagai Satria
Piningit, yaitu lahirnya pemimpin yang memang menjadi suratan alam.
Apalagi dia memang sempat terpingit (menyembunyikan diri) di Cikeas,
Bogor, setelah berhenti dari kabinet Megawati.
Dia seperti Senapati
yang menyingkir di Hutan Mentaok yang lalu menjadi Mataram. Senapati
pun mendapat legitimasi sebagai penguasa yang memang dikehendaki jagat
karena ayahnya meminum air kelapa milik Ki Ageng Giring. Ada suara gaib
yang mengatakan, siapa yang meminum air kelapa itu, keturunannya akan
menjadi penguasa Tanah Jawa.
Karier kekuasaan SBY dan Senapati
sama-sama berada di garis naik. Kalau pada Pilpres 2004 SBY harus
menang dua putaran, pada Pilpres 2009 dia menang satu putaran dengan
suara hampir 60 persen.
Kemenangan itu sebenarnya memberikan
legitimasi yang kuat. Akan tetapi, rupanya itu belum cukup. Terkesan
SBY ingin agar seluruh kekuatan politik tunduk. Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan, yang pada periode pertamanya bersikap oposisi,
dikempit dengan cara Taufik Kiemas, suami Megawati, didorong menjadi
Ketua MPR. Partai Golkar pun hampir pasti akan digandeng dengan diberi
menteri atau kompensasi lain.
Pada periode kedua ini kekuasaan
SBY benar-benar mendekati kemutlakan. Gangguan dari parlemen hampir
pasti tak akan ada lagi, seperti pada periode pertama. Kekuatan
yudikatif sama lemahnya dengan legislatif, apalagi setelah Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin melemah.
Jika pada periode
pertama masih ada nuansa matahari kembar dengan Wakil Presiden M Jusuf
Kalla, periode kedua ini hampir pasti tidak ada. Boediono akan bisa
bersikap cukup menjadi rembulan. Seterang apa pun, jika matahari ada,
rembulan akan pucat pasi.
Menurut ”ilmu titen”, kekuasaan yang
semakin besar, apalagi mendekati mutlak, akan mudah sekali mengundang
melik nggendong lali (lupa diri). Hal itu tidak dibatasi apakah itu
kekuasaan kerajaan atau demokrasi. Soekarno terpilih dengan cara
semidemokrasi.
Namun, dia membiarkan dirinya dinobatkan sebagai
presiden seumur hidup.Soeharto juga dipilih MPR hasil pemilu
sebagai bentuk demokrasi. Toh, ia tetap mau dipilih kembali kendati
sudah berkuasa 30 tahun. Dia juga dinilai diktatorial. KH Abdurrahman
Wahid pun nyaris ”lupa diri” ketika membubarkan MPR, yang kemudian
melengserkannya. Munculnya sikap lupa diri itu tidak selalu
semata dari diri sang penguasa, tetapi juga bisa dari orang di
sekitarnya, baik yang bertujuan mengeruk keuntungan pribadi maupun
menjerumuskannya. Dalam cerita Mahabarata, Prabu Duryudana tak mau
menyerahkan separuh Hastina kepada Pandawa karena provokasi Patih
Sengkuni dan Pandita Durna. Kisah itu bisa terjadi dalam dunia nyata
kekuasaan di negeri ini pula.
Tanda awal berjangkitnya lupa diri
itu, menurut ”ilmu titen”, jika penguasa sangat sensitif terhadap
perbedaan pendapat, apalagi kritik karena merasa dirinya paling benar,
paling berkuasa, paling kuat, dan semua orang harus tunduk. Dengan
demikian, kalau ada yang berani berbeda pendapat, itu sudah
dikategorikan memberontak atau beroposisi.
Semoga SBY tak sampai
melik nggendong lali meski kemungkinan itu bisa terjadi. Lihat saja,
dengan menguasai parlemen, SBY akan dengan mudah mengubah batasan masa
jabatan presiden dua periode pada konstitusi menjadi lebih. Kalau ia
bisa lepas jeratan ”lupa diri”, insya Allah dia akan bisa mengantar
Indonesia memasuki zaman emas, seperti Senapati mengantar Sultan Agung
membawa Mataram meraih masa keemasan.
.
[Non-text portions of this message have been removed]
