http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=11142
2009-10-16 PDI-P Dipastikan Oposisi MENYAMBUT KEDATANGAN KETUA MPR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut kedatangan Ketua MPR Taufiq Kiemas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/10) pagi. Pertemuan tersebut antara lain membahas acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Selasa, 20 Oktober mendatang.Seusai pertemuan, Taufiq menyatakan yakin SBY akan memint Taufiq Kiemas Yakin SBY Akomodasi Kader Banteng [JAKARTA] Sampai saat ini belum ada sikap resmi PDI-P terhadap pemerintahan SBY-Boediono, namun hampir bisa dipastikan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memilih menjadi oposisi. Sumber SP menyebutkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dijadwalkan memberi pernyataan resmi tentang sikap partai pada Sabtu (17/10) atau Minggu (18/10), bahwa PDI-P tidak akan berkoalisi dan memilih tetap menjadi oposisi. Sumber lain menyebutkan, pilihan menjadi oposisi paling tidak terlihat dari dua indikator. Pertama, PDI-P tidak menandatangani kontrak politik dan kedua, Megawati tak mungkin menandatangani surat pengajuan calon menteri, seperti yang disyaratkan presiden terpilih, karena saat ini masih berada di Singapura. "Sikap PDI-P akan tetap melanjutkan tugas mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah di parlemen. Dalam sehari dua hari ke depan, sikap resmi partai akan disampaikan langsung oleh Bu Mega," ujar sumber SP di DPP PDI-P, Jumat (16/10) siang. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P yang juga Ketua MPR, Taufiq Kiemas yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kader PDI-P duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Ketua Umum Megawati pun akan menandatangani daftar nama calon menteri dari PDI-P yang diusulkan kepada SBY. Taufiq Kiemas menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (16/10) siang, setelah bertemu Presiden SBY bersama pimpinan MPR lainnya. Mereka mengundang Presiden SBY hadir pada sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2009 pukul 10.00 WIB. Menurut Taufiq, pertemuan dengan Presiden tidak membicarakan masalah bergabungnya PDI-P dalam koalisi yang mendukung pemerintahan. Tetapi, kalau Presiden meminta, maka PDI-P akan memberikan nama calon menteri. "Kalau tentang itu, PDI-P menunggu saja, menunggu dari Presiden siapa yang mau diambil. Kalau itu, demi negara mungkin PDI-P akan memberikan. Komunikasi baru mau dimulai. Begitulah prinsipnya PDI-P tidak pernah mau meminta, tidak menawar-nawar. Kalau diminta kita akan menyerahkan," tegasnya. Saat ditanya jumlah nama yang disiapkan PDI-P, Taufiq menyatakan,"Presiden mau berapa? Kalau 20, kita kasih 20." Sedangkan saat ditanya apakah Megawati siap menandatangani daftar nama calon menteri, Taufiq optimistis Megawati mau melakukannya. "Dulu waktu saya masuk MPR, Ibu Mega sudah tanda tangan. Dia mau," imbuhnya. "Jadi nanti mau juga?" tanya wartawan. "Asal diminta," jawab Taufiq. Taufiq juga yakin Presiden SBY akan meminta kader PDI-P duduk dalam kabinet, meskipun waktunya sudah mepet. "Insya Allah diminta Presiden," ujarnya. Pada bagian lain, Taufiq Kiemas menyampaikan bahwa Megawati akan hadir pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober, meskipun saat ini Megawati berada di Singapura untuk pemeriksaan kesehatan. Pasalnya, yang mengundang adalah suaminya sendiri sebagai Ketua MPR. "Kami sudah menyampaikan surat undangan. Dulu mungkin tradisinya dikirim saja, sekarang tradisinya agak baik sedikit, semuanya diantar ke tangan masing-masing supaya lebih enak begitu. Tadi ke Pak Jusuf Kalla, sekarang ke Pak Presiden, nanti ke Pak Boediono kita akan sampaikan langsung," ujarnya. Sikap Kader Daerah Secara terpisah, Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Adang Ruchiatna mengatakan, sebagai kader partai, pihanya sudah menyerahkan sepenuhnya pada Megawati untuk memutuskan sikap partai terhadap pemerintahan SBY-Boediono. "Kita sudah serahkan sepenuhnya pada Bu Mega, apapun keputusannya, kita akan patuhi," katanya. Hal yang sama disampaikan DPD Bali dan Jawa Tengah. Ketua DPD PDI-P Bali, Anak Agung Oka Ratmadi menyatakan pihaknya menyerahkan keputusan berkoalisi atau menjadi oposisi kepada Megawati. "Kami dari Bali berkomitmen menyerahkan putusan tersebut kepada Ibu Mega. Kalau tetap di oposisi, kami dukung, sebaliknya kalau mau koalisi, juga kami dukung," katanya. Sedangkan, Sekretaris DPD PDI-P Jateng, Nuniek Sriyuningsih menyatakan, penentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif ketua umum. "Sikap kami di daerah ini mengikuti keputusan Rapimnas PDI-P beberapa waktu lalu yang menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum soal apakah mendukung koalisi atau beroposisi," tegasnya. Terkait hal itu, Wakil Sekjen DPP PKB M Hanif Dhakhiri mengatakan, apa pun sikap politik PDI-P tetap harus dihargai. "Kalaupun PDI-P memilih di luar pemerintahan, itu juga bagus buat keseimbangan politik ke depan. Yang penting semua pihak harus memahami bahwa hubungan eksekutif dengan legislatif itu fungsional sifatnya. Keduanya harus menjadi partner untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa," ujarnya. Belum Ditelepon Presiden SBY dijadwalkan memanggil para calon menteri ke Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10) sore. "Menurut Hatta Rajasa, SBY mulai memanggil seluruh kandidat menteri Jumat sampai Minggu ini," ungkap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ditanya mengenai kader PKB yang diusulkan masuk kabinet, Muhaimin hanya menyatakan,"Ya, memang PKB telah menawarkan sejumlah nama kepada presiden. Tetapi, maaf, saya belum bisa menyebutkan berapa dan nama-nama mereka. Soal berapa kursi yang diberikan dan siapa yang dipilih nantinya, itu terserah presiden yang menentukan." Hal senada disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Dia hanya berharap keinginan Presiden merangkul semua pihak, tidak mengesampingkan perolehan suara parpol. Sedangkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan, partainya telah menyodorkan 17 nama kandidat menteri, tetapi sampai saat ini belum ada yang dipanggil atau ditelepon. Hal yang sama disampaikan Sekjen DPP PPP, Irgan Chaerul Mahfiz. Sebaliknya, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir menegaskan, Zulkifli Hassan merupakan kader partai yang hampir pasti masuk kabinet. Sebelumnya, para ketua umum parpol itu, termasuk Partai Demokrat dan Partai Golkar, menandatangani kontrak kerja sama politik. Kontrak itu berisi kesepakatan mengenai prinsip-prinsip dasar yang mengatur koalisi. "Dokumen ini merupakan pegangan untuk kami menjalankan kerja sama dalam membangun dan menyejahterakan bangsa," kata Wapres terpilih Boediono. Secara terpisah sumber SP di Golkar menyebutkan, Agung Laksono dan Theo Sambuaga merupakan calon kuat menteri di KIB II. Selain itu, nama Fadel Muhammad pun kemungkinan besar dipilih SBY. [J-11/A-21/C-4/C-5/137/142/J-9] -------------------------------------------------------------------------------- [Non-text portions of this message have been removed]
