Refleksi : Papua diperlukan kekayaan alamnya, penduduk menjadi katagori nomor dua demikian politik NKRI!
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/hari-pangan-dan-kelaparan-yahukimo/ Jumat, 16 Oktober 2009 13:19 Hari Pangan dan Kelaparan Yahukimo OLEH: POSMAN SIBUEA Hari Pangan Sedunia (HPS) yang diperingati setiap 16 Oktober mengingatkan kita pada penderitaan sejumlah warga di Papua. Mereka meregang nyawa karena kelaparan. Inilah ironi kelaparan di negeri kaya. Ketika sebagian orang yang tergolong kaya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya berani merogoh kocek jutaan rupiah untuk menurunkan berat badan 5-10 kg karena kelebihan gizi, di sejumlah daerah masih kerap terjadi kelaparan dan kurang gizi. Kelaparan yang terjadi di Distrik Walma, Kabupaten Yahukimo, Papua sejak Mei hingga Agustus 2009 telah menewaskan 60 orang. Dapat diduga ratusan atau ribuan orang lainnya yang kelaparan menunggu giliran jika bantuan makanan tidak segera dikirim. Tragedi kemanusiaan ini merupakan cermin kegagalan negara mengurus rakyatnya. Ayam mati di lumbung padi. Di Bumi Papua yang konon terkenal kaya sumber daya alamnya, ada puluhan orang meninggal karena beberapa hari tidak makan. Sementara itu, di bagian lain Tanah Air ribuan anak mengalami penyakit dengan gejala klinis busung lapar. Kejadian yang amat memilukan ini secara kasatmata dapat disaksikan lewat berita di sejumlah TV swasta. Lantas, di mana peran negara melindungi rakyatnya dari kelaparan dan kurang gizi? Adakah negara telah melakukan kelalaian atau penelantaran (state neglect) terhadap rakyatnya sendiri? Kasus kelaparan di Yahukimo pada tahun 2006, cenderung ditanggapi dengan sikap kurang produktif. Pemerintah malalui Menko Kesra Aburizal Bakrie menyatakan saat itu belum ada peristiwa kelaparan besar di Yahukimo, melainkan hanya gejala awal kelaparan. Pernyataan ini mengingatkan kita terhadap respons Alwi Shihab ketika menjabat Menko Kesra, bahwa busung lapar yang terjadi sebelumnya di NTB adalah kecelakaan dan bukan kelalaian negara. Ini menyiratkan agar publik jangan menyalahkan pemerintah untuk setiap kasus kelaparan yang kini kerap terjadi di Tanah Air. Substansi Persoalan Pemerintah seakan gusar jika media massa mengangkat berita kelaparan di suatu daerah. Media massa dianggap (baca dituduh) membesar-besarkan masalah. Lalu, eufemisme kata pun digunakan untuk menggantikan istilah kelaparan karena yang terjadi baru tahap awal kelaparan yakni rawan pangan atau gagal panen. Padahal, substansi persoalan bukanlah berapa jumlah orang yang menderita karena kelaparan, namun mengapa ada sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya sementara negara tidak berdaya melindungi mereka? Ketidakpahaman sebagian pejabat negara terhadap penderitaan rakyat miskin yang lapar dan kekurangan gizi menjadi sebuah ironi. Masalah selalu disederhanakan dan kerap terjebak pada pendekatan kuantitatif yang segalanya dilihat dari hitungan angka-angka tanpa mau masuk dalam substansi persoalan yang sebenarnya. Di tengah rakyat kecil makan nasi aking karena tidak mempunyai rupiah membeli beras kualitas "impor", para elite politik asyik dengan persoalannya sendiri dan jauh dari penderitaan rakyat miskin yang memilihnya. Yang pada gilirannya pergulatan melawan wabah kemelaratan dan keterbelakangan tidak pernah selesai di negeri ini. Yang terjadi adalah, pemerintah tak paham dengan kebutuhan rakyatnya. Sekadar menyebut contoh, masyarakat Papua yang dikenal memiliki makanan pokok sagu dan umbi-umbian, Departemen Sosial mengirim bantuan beras. Bantuan ini pun terlambat tiba kepada yang membutuhkan karena terbatasnya sarana infrastruktur. Masalah infrastruktur dalam konteks kelaparan menjadi kurang relevan karena sejak dulu pengembangan infrastruktur di berbagai daerah amat lambat dan jauh tertinggal. Namun, untuk membabat hutan dan menguras sumber daya alam lainnya tidak pernah ada istilah terlambat. Masyarakat kecil yang bermukim di sekitar hutan menjadi penonton yang menyaksikan pertandingan perebutan aset milik mereka. Yang tersisa adalah kemiskinan, kemelaratan, kelaparan, gizi buruk dan busung lapar. Potensi Pangan Lokal Belajar dari bencana kelaparan sebelumnya, seharusnya masyarakat sudah dipersiapkan untuk menghadapi tragedi kemanusiaan ini dengan perbaikan bercocok tanam umbi-umbian dan biji-bijian. Bukankah menyiapkan lumbung pangan seperti padi, sagu, umbi-umbian dan jagung serta mengintroduksi teknologi pengolahan hasil pertanian secara sederhana adalah langkah yang lebih tepat untuk mengatasi kelaparan? Pemberian bantuan beras kepada masyarakat Yahukimo yang tidak mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok, jelas suatu kebijakan pangan yang keliru. Bantuan yang diberikan seharusnya dalam bentuk pangan yang sudah dikenal masyarakat setempat lewat pemberdayaan pangan lokal sehingga mereka tidak tergantung pada beras. Penggunaan tepung sagu secara umum sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Provinsi Papua. Jenis tepung yang satu ini bisa digunakan sebagai bahan campuran produk mi, soun, roti, dan bakso sehingga banyak negara maju yang tidak memiliki hutan sagu, seperti Jepang dan Belanda, sangat berminat mengembangkan komoditas asli Indonesia ini. Dari aspek nilai gizi, tepung sagu mempunyai beberapa kelebihan dibanding tepung dari tanaman singkong atau serelia, sebab mengandung polisakarida tidak tercerna yang penting bagi kesehatan pencernaan. Patut dipahami pemanfaatan pangan berbasis sumber daya lokal merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penganekaragaman konsumsi pangan, bergizi, seimbang, dan aman menjadi tiang kemandirian pangan sehingga rakyat dapat berdaulat atas pangan. Dengan sosialisasi yang baik produk pangan lokal akan menambah keragaman pangan nusantara sehingga dapat mengurangi pemakaian produk impor. Informasi pemanfaatannya dalam beragam produk pangan olahan akan memantapkan ketahanan pangan di masa datang. Namun, miskinnya inovasi pengembangan diversifikasi produk pangan olahan akibat kurangnya SDM bermutu di bidang teknologi pangan nonberas menjadi penyebab mengapa diversifikasi konsumsi pangan di Indonesia kurang berhasil. Selama ini pemanfaatan teknologi untuk pengembangan produk pangan lokal porsinya masih dirasa kurang. Penulis adalah Ketua Lembaga Penelitian Unika Santo Thomas SU Medan. Anggota Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara. Direktur Center for National Food Security Research (Tenfoser). Kembali ke : Cetak [Non-text portions of this message have been removed]
