PERNYATAAN SIKAP KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
[KAMMI] PUSAT Nomor: 092/PS/KASTRAT- KAMMI/e/X/ 09 UNTUK SBY JILID II: TOLAK PEMASUNGAN DEMOKRASI ! Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Masa kepemimpinan SBY-JK berakhir pada Senin, 20 Oktober 2009. Sekaligus, duet SBY-Boediono— yang berarti SBY Jilid II—akan dilantik secara resmi oleh MPR RI. Pergantian kepemimpinan ternyata tidak merubah nasib rakyat. Rakyat Indonesia belum menikmati kesejahteraan sejati pada era pemerintahan yang baru. Kenyataan lainnya adalah kursi parlemen di DPR RI dan kepemimpinan nasional di Indonesia masih saja dipimpin oleh orang-orang lama, wajah lama yang tunduk pada kekuasaan modal. Mari kita catat beberapa kebijakan pemerintah yang menciderai demokrasi. Pertama, rencana pengesahan RUU Rahasia Negara. Munculnya RUU Rahasia Negara akan memangkas hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara. Hak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menyusun suatu kebijakan akan dikebiri oleh RUU Rahasia Negara. Jelas, RUU Rahasia Negara akan membangkitkan semangat Orde Baru yang telah menyengsarakan rakyat. Walaupun RUU Rahasia Negara telah dihentikan pembahasannya oleh DPR RI dan dicabut oleh pemerintah, namun upaya untuk memperkuat kekuasaan negara yang tak tersentuh rakyat, dapat terlihat dengan upaya pemerintah untuk memunculkan RUU Rahasia Negara kembali. Kedua, lahirnya RUU Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor). RUU Tipikor diupayakan untuk menyelamatkan para pejabat negara yang berkolaborasi dengan pemilik modal untuk merugikan keuangan Negara. Upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kasat mata, terungkap dalam RUU Tipikor yang akhirnya telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang. Ketiga, pelemahan KPK semakin kentara ketika pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK menjadi ganjalan besar bagi kemapanan para penguasa korup yang berkolaborasi dengan pemilik modal. Upaya pelemahan sistematis semakin giat dilancarkan ketika KPK mulai masuk ke ranah kekuasaan yang dicap kebal hukum. Alih-alih menambah amunisi wewenang bagi KPK dalam rangka meningkatkan kinerjanya, penguasa di parlemen dan eksekutif justru berselingkuh untuk mengebiri KPK. Hal itu tampak ketika KPK berseteru dengan kepolisian dan menjadikan pimpinan KPK sebagai tersangka, SBY segera menerbitkan Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Pengisian dan Penetapan Pejabat Sementara KPK serta Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim 5. Hal ini jelas merupakan upaya proses penghancuran gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintahan kapitalis. Keempat, indikasi pelemahan berikutnya adalah dengan penetapan status tersangka terhadap dua pejuang anti-korupsi, yaitu Emerson Yuntho dan Illian Deta Artha Sari. Kedua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu dituduh mencemarkan nama baik karena mempertanyakan pengelolaan uang pengganti perkara sebesar Rp 7 triliun di Kejagung. Indikasi pembungkaman demokrasi makin kentara. Kelima, ekonomi kapitalis terbukti lebih memihak kepada pemilik modal. Kasus bailout Bank Century memperkuat anggapan ini. Dengan alasan menyelamatkan Bank Century, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 6,7 triliun. Padahal, besaran injeksi dana yang diajukan ke DPR sebelumnya hanya Rp 1,3 triliun. Jusuf Kalla dengan tegas-tegas menyatakan itu sebagai perampokan. Bailout Century berpotensi menjadi BLBI jilid II ketika terjadi perampokan uang negara untuk kepentingan pemilik modal yangmembebani rakyat hingga Rp 650 triliun. Keenam, KAMMI juga menilai, selama memimpin pemerintahan, SBY banyak mengeluarkan regulasi yang diciptakan dan tidak berpihak kepada rakyat. Salah satunya disahkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh DPR pada akhir tahun 2008. Disahkannya UU BHP, adalah bentuk liberalisme pendidikan dan privatisasi pendidikan. Ketujuh, gejala akomodasi berlebihan terhadap semua elemen politik. Hampir seluruh parpol merapat ke SBY. Layaknya, kekuasaan utama ada di tangan SBY. Gejala ini merupakan pembentukan kartel politik. Sehingga tidak ada lagi oposisi efektif. Semua partai mendapat jatah kekuasaan. Gejala ini menyedihkan, tiada elemen yang akan mengontrol kebijakan pemerintah. Di atas semua pembacaan situasi nasional di atas, maka Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMMI) Pusat menyatakan sikap sebagai berikut: Pertama, KAMMI menolak pemasungan demokrasi melalui lahirnya regulasi dan perundang-undangan yang menghambat partisipasi masyarakat. KAMMI mendorong realisasi UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 tahun 2008, sampai rakyat bisa bicara sendiri dan mengakses dokumen publik. Kedua, menolak pembungkaman para aktivis. Penangkapan pejuang anti korupsi, pelemahan kewenangan KPK melalui berbagai regulasi dan tindakan saling melindungi dari aparat merupakan gejala pemberangusan itu. KAMMI menolak upaya kriminalisasi aktivis. Ketiga, KAMMI menolak masuknya nama-nama calon menteri bermasalah yang terbukti pernah menciderai demokrasi dan melahirkan kebijakan merugikan rakyat. Mereka antara lain Marie Pangestu dan Sri Mulyani. Mereka adalah ekonom kapitalis yang melahirkan kebijakan cacat. Keempat, KAMMI menyerukan agar seluruh elemen gerakan rakyat harus mulai bersatu dan berkonsolidasi untuk menghadang segala bentuk kebangkitan Orde Baru. Pemerintahan yang berbentuk kartel politik, monopoli kekuasaan, harus dihadapi dengan oposisi kerakyatan. Seluruh lapisan massa rakyat yang anti-penjajahan asing harus melakukan perlawanan dan menghentikan setiap usaha pemerintah SBY memasung kehidupan berdemokrasi. Demikian pernyataan sikap ini dibuat, demi mewujudkan tatanan masyarakat yang betul-betul demokratis dan bermartabat. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, 19 Oktober 2009 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pusat Ketua Umum Rijalul Imam, Msi Kontak Person: Amin Sudarsono (Kadept Kastrat KAMMI Pusat 021-95822300 Satrio Arismunandar Executive Producer News Division, Trans TV, Lantai 3 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A, Jakarta 12790 Phone: 7917-7000, 7918-4544 ext. 4034, Fax: 79184558, 79184627 http://satrioarismunandar6.blogspot.com http://satrioarismunandar.multiply.com Verba volant scripta manent... (yang terucap akan lenyap, yang tertulis akan abadi...) [Non-text portions of this message have been removed]
