http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62231:-gaya-soekarno-pola-soeharto&catid=25:artikel&Itemid=44
Wednesday, 28 October 2009 06:02
Gaya Soekarno, pola Soeharto
Opini - Artikel
MUCHSIN LUBIS
Penampilan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam
membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Kedua yang diumumkan pukul 22.00 WIB 21
Oktober lalu, mengingatkan pada Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
Presiden Soekarno dikenal sebagai presiden charming dan selalu ingin tampil
populis.
Sedangkan Presiden Soeharto memiliki pola dan struktur tersendiri dalam
membentuk kabinet. Model kedua mantan presiden ini sangat menonjol pada
penampilan SBY. Gaya populis Soekarno tampak pada penampilan SBY berpidato yang
selalu menggerakkan tangan pada setiap kalimat pidatonya, walaupun terlihat
kaku dan datar, tanpa tekanan aksentuasi pada kalimat yang diucapkannya.
Sedangkan Soekarno mempunyai gerak tubuh yang ekspresif diikuti mimik
yang kuat dalam tiap kalimat yang diucapkan serta menjaga aksentuasi dan
vibrasi. Soekarno memang seorang aktor panggung, karena pada dasarnya
beliauseorang seniman dan dramawan yang mempunyai grup teater (tonil) sebelum
menjadi presiden.
Kesamaan SBY dan Soekarno, keduanya tampil sebagai tokoh penggemar
popularitas sesuai dengan kondisi zamannya masing-masing. Di zaman Soekarno
terutama di era awal kemerdekaan sampai awal 1960-an, beliau senang tampil
dalam rapat massa berpidato dengan gegap gempita dan disambut dengan tepuk
tangan.
Pidatonya disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia (RRI)
ke seluruh nusantara dan masyarakat ramai- ramai mendengarkan. Bahkan satu
radio bisa dikerumuni orang sekampung, karena radio masih sangat langka saat
itu.
Dengan gaya populis, Soekarno kemudian membangun simbol-simbol kemegahan
dengan patung-patung di Jakarta seperti "Patung Selamat Datang," "Patung
Pembebasan Irian Barat", "Patung Pak Tani," "Monumen Nasional (Monas)" dan
lainnya. Tak hanya itu, Soekarno melekatkan gelargelar istimewa buat dirinya
seperti "Paduka Jang Mulia" "Pemimpin Besar Revolusi," dan gelar-gelar lainnya.
Tak mengherankan, pada era Demokrasi Terpimpin di awal 1960-an, Indonesia
sempat digelar sebagai " Opera State " (Negara Opera). Presiden SBY juga
menampilkan pertunjukan opera ketika membentuk kabinetnya. Televisi sepanjang
hari menampilkancalon-calon menteri yang dipanggil, lengkap dengan "acara
tebak-tebakan" saat konferensi pers singkat saat keluar dari rumahnya di
Cikeas, Bogor .
Televisi dan media pun sibuk ikut main tebak-tebakan dan mengumbar
berbagai analisa. Tragedi gempa di Jawa Barat dan Sumbar pun lenyap dari
pantauan. Perekrutan menteri pun akhirnya menjadi sinetron reality show. SBY
tak mau ketinggalan ikut keluar rehat sejenak tampil di televisi saat
mewawancarai calon menterinya.
Sangat populis dan teatrikal sekali. Bila dicermati, perekrutan menteri
oleh SBY, mirip dengan pola yang dilakukan Presiden Soeharto ketika berkuasa
dari 1966 sampai 1998. Menteri dan calon menteri beberapa pekan sebelum Sidang
Umum MPR yang akan memilih kembali Soeharto, dengan jantung berdebar menunggu
telepon langsung dari Soeharto.
Begitu juga saat ini, banyak yang berharap ditelepon orang dekat SBY,
Hatta Rajasa Andi Mallarangeng, dan Sudi Silalahi. Posisi Hatta Rajasa, Andi
Mallarangeng dan Sudi Silalahi, mengingatkan pola Soeharto dengan era
pemerintahannya setelah Pemilu 1971 dengan lembaga Asisten Pribadi (Aspri)
yang dipegang oleh Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani.
Aspri merupakan orang kepercayaan Soeharto. Aspri kemudian dibubarkan
setelah demonstrasi 15 Januari 1974 (Malari) oleh Hariman Siregar Cs. Soeharto
mempunyai tangki pemikir (think tank) Centre Strategic for International Study
(CSIS) yang dikoordinirAli Moertopo dan teknokrat seperti Daoed Joesoef.
Calon-calon menteri teknokrat kebanyakan diambil Soeharto dari CSIS yang
bermarkas di Jalan Tanah Abang Timur, Jakarta . Mirip dengan itu, SBY juga
membentuk Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres) yang saat ini diketuai Adnan
Buyung Nasution. Bila Soeharto berkuasa dengan dominasi militer dengan dukungan
teknokrat ditambah Golkar sebagai partai mayoritas tunggal (single majority),
era SBY kini berkuasa dengan koalisi partai politik.
Koalisi parpol tersebut kini sudah menjelma menjadi mayoritas tunggal
pendukung SBY di DPR. Sehingga kini istilah oposisi menjadi lenyap" di khasanah
demokrasi Indonesia . Tak mengherankan bila kabinet SBY masih didominasi kader
parpol.
Dalam membentuk kabinet, Soeharto, untuk pos ekonomi dipercayakan pada
teknokrat, selebihnya diberikan kepada militer dan Golkar. Demikian pula SBY,
pos ekonomi dipercayakan pada teknokrat, selebihnya diberikan pada parpol atau
orang yang berjasa dan dekat dengan dirinya secara pribadi.
Seperti saat Soeharto memberikan jabatan Menteri Sosial kepada anaknya
Mbak dan Menperindag kepada sahabatnya pengusaha Bob Hasan. Seperti era
Soeharto, pada kabinet sekarang, SBY berencana akan membentuk 3 wakil menteri,
mirip dengan Soeharto yang sempat membentuk menteri muda. Seperti Soeharto
pula, SBY kembali mengaktifkan kembali lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) setingkat menteri yang kini dipegang Gita Wirjawan.
Bila di zaman Soeharto militer memegang kendali keamanan sepenuhnya, tak
mengherankan bila intelijen dipegang oleh militer (angkatan darat). Tapi kini
di zaman SBY polisi dipercayakan sepenuhnya untuk keamanan. Untuk itu, tak
mengherankan bila mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutanto dipercayakan
menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Pertama kali dalam sejarah, polisi menjadi kepala intelijen. Sutanto
sukses memberantas terorisme dan premanisme. Ke depan, dengan gaya Soekarno dan
pola Soeharto ini, kabinet segera bekerja. Lepas sebagal pro dan kontra,
terutama rakyat kecil, mampukah kabinet SBY ini meningkatkan kesejahteraan.
Sebab makin banyak orang yang mengemis di pinggir jalan, banyak rakyat
yang menangis kelaparan dan banyak bayi yang kekurangan gizi. Sementara
infrastruktur banyak yang hancur. Jalan di Trans Sumatera, Trans Sulawesi,
Trans Kalimantan masih belum lancar. Bis dari Medan ke Jakarta belum bisa
lancar 48 jam seperti dulu.
Petani jeruk dan pisang di Sumut tak bisa lagi mengirim buahnya ke
Jakarta karena jalan negara rusak. Sementara itu perekonomian masih sangat
timpang di mana 70 persen uang beredar di Jakarta, 15 persen beredar di kota
besar di daerah dan hanya 15 persen yang beredar di desa. Otonomi daerah masih
berpusat di Jakarta , walaupun SBY sudah merekrut menteri dari berbagai
provinsi di seluruh Indonesia .
Ketika menteri itu disebutkan masuk dalam kabinet, semua tertawa gembira.
Tak satu pun tampak dari wajah mereka bahwa banyak tantangan yang bakal
dihadapi. Sementara sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan.
Apakah jabatan menteri hanya disambut sebagai naiknya status sosial dan Cuma
berhenti di situ saja? Ini yang kita pertanyakan ke depan.
Penulis adalah pengamat politik dan sosial
[Non-text portions of this message have been removed]
