Senin, 9 November 2009 | 18:05 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari FKB, Effendy Choirie, menyesalkan
perilaku anggota Komisi III DPR yang tidak menggunakan kesempatan rapat dengan
Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri baru-baru ini untuk menggali
semua pertanyaan masyarakat.
Oleh karena itu, menurut Choirie kepada pers di Gedung DPR Jakarta , Senin
(9/11), jangan salahkan apabila kemudian berkembang di masyarakat kecurigaan
ada sesuatu antara Komisi III DPR dan Polri.
"Kesempatan rapat kerja dengan Kapolri itu mestinya bisa digunakan untuk
menjawab segala hal yang menjadi pertanyaan masyarakat. Mereka malah menanyakan
hal-hal yang tidak penting dan terkesan membela Polri. Akibatnya, masyarakat
pun berpandangan DPR sudah tidak berpihak pada rakyat," ujar Choirie.
Komisi III, misalnya, tidak bertanya lebih lanjut mengenai pertemuan
Kabareskrim nonaktif sementara Komjen Susno Duadji dengan Anggoro Widjojo di
Singapura.
Padahal, kalau mau ditindaklanjuti, pertemuan itu bisa dikembangkan dengan
pertanyaan-pertanya an seperti atas biaya siapa Susno pergi ke Singapura dan
atas perintah siapa kepergian itu karena seorang pejabat negara akan melanggar
hukum jika ia bepergian tanpa diketahui atasannya.
"Terus bisa juga ditanyakan tujuannya apa dia pergi ke Singapura. Seorang
pejabat jika bertemu cukong di luar negeri biasanya menggunakan biaya cukong
tersebut. Ini pun tidak ditelusuri, padahal kan gampang minta saja nota
pembayaran dinas dari polisi. Kalau tidak ada jelas dia dibayari oleh cukong.
Pertanyaan semuanya puja puji pada polisi, ada apa ini?" tegasnya.
Gus Choi sendiri sadar, sebagai anggota Komisi I, dirinya tidak pantas
mengomentari apa yang terjadi di komisi lainnya.
Namun, sebagai wakil rakyat dan juga korban yang kena imbas dari perilaku
Komisi III, ia merasa wajib mengatakan hal tersebut.
"Yang kena imbas kan kita semua anggota DPR. Padahal jika ada permainan,
tentunya hanya antara Komisi III dan polisi. Ibarat pepatah, mereka yang makan
nangkanya kita yang kena getahnya. Maka saya setuju jika KPK menindaklanjuti
kemungkinan adanya aliran dana dari polisi ke Komisi III," ujarnya lagi.
Kemungkinan lain, menurut Gus Choi, adalah kalangan anggota Komisi III DPR
tidak paham permasalahan sehingga mereka bisa dengan mudah digiring.
"Tapi apa iya mereka tidak sadar kalau mereka digiring sementara di luar
pemberitaan terhadap aparat polisi beserta bukti dan analisisnya itu tidak
mereka pahami," katanya heran.
Terakhir, menurut Gus Choi, tidak ada satu pun anggota Komisi III yang
menyadari bahwa sumpah Kapolri ataupun Susno tidak atas nama Allah.
Mereka sudah terlena dengan apa yang disuguhkan Kapolri sehingga tidak sadar
telah dikelabui seluruh jajaran petinggi kepolisian dalam rapat kerja itu.
Apabila ketidakpahaman itu yang terjadi sesungguhnya, Gus Choi sangat
menyayangkan Komisi III DPR ternyata tidak peka akan perkembangan kondisi
politik.
"Mereka juga tidak peka, gerakan menengah dan mapan yang direpresentasikan para
facebooker adalah satu kekuatan baru yang merupakan gambaran orang-orang muda
yang intelek dan dinamis," katanya.
Gus Choi juga mewacanakan perlunya mengamandemen UU Kepolisian, terutama
mengenai pasal yang menempatkan polisi berada langsung di bawah Presiden,
seperti halnya jajaran TNI.
Saat ini sudah harus dipikirkan dan dijalankan dengan langkah yang strategis,
kepolisian harus berada di bawah satu kementerian.
"Saya mendengar polisi akan melawan jika diletakkan di bawah kementerian.
Jangan takut, karena jika ini dilakukan polisi maka saya jamin TNI akan berada
di depan untuk melawan polisi. Pemegang kekuasaan itu pemerintah dan DPR
bersama-sama, " katanya.
Jika pemerintah dan DPR telah bersepakat meletakkan kepolisian berada di bawah
satu kementerian maka kepolisian wajib mematuhinya.
New Email addresses available on Yahoo!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!
[Non-text portions of this message have been removed]
