Memang tidak salah apa yang disampaikan oleh Gus Choi, saya sendiri yang ngelihat tayangan tsb jujur saja kaget banget menyaksikan anggota dewan 'baru' kita modelnya macem begitu. Apalagi si Dimyati dari PPP (mantan Bupati Pandeglang- Banten), yang memuji Polisi seperti itu. Jelas ini pengkhianatan atas amanat rakyat. Kemdudian saya baru menyadari ternyata si Dimyati ini ternyata sedang terjerat kasus Korupsi senilai 200 M bersama dengan Irna Narulita, pantesan saja dia membela BHD dan Susno Cs. Politisi busuk macem gini kok bisa melenggang ke Senayan? karenanya saya punya singkatan baru buat PPP bukan lagi Partai Persatuan Pembangunan tapi PPP = Pencopet, Pencoleng dan Perampok.
--- Pada Sel, 10/11/09, Satrio Arismunandar <[email protected]> menulis: Dari: Satrio Arismunandar <[email protected]> Judul: [ppiindia] Komisi III DPR berulah, Komisi lain kena getahnya Kepada: "news Trans TV" <[email protected]>, "kampus tiga" <[email protected]>, "HMI Kahmi Pro Network" <[email protected]>, "ex menwa UI 2" <[email protected]>, "ppiindia" <[email protected]>, "nasional list" <[email protected]>, "Forum Kompas" <[email protected]>, "jurnalisme" <[email protected]>, "technomedia" <[email protected]>, "Pers Indonesia" <[email protected]> Tanggal: Selasa, 10 November, 2009, 1:51 PM Senin, 9 November 2009 | 18:05 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari FKB, Effendy Choirie, menyesalkan perilaku anggota Komisi III DPR yang tidak menggunakan kesempatan rapat dengan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri baru-baru ini untuk menggali semua pertanyaan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Choirie kepada pers di Gedung DPR Jakarta , Senin (9/11), jangan salahkan apabila kemudian berkembang di masyarakat kecurigaan ada sesuatu antara Komisi III DPR dan Polri. "Kesempatan rapat kerja dengan Kapolri itu mestinya bisa digunakan untuk menjawab segala hal yang menjadi pertanyaan masyarakat. Mereka malah menanyakan hal-hal yang tidak penting dan terkesan membela Polri. Akibatnya, masyarakat pun berpandangan DPR sudah tidak berpihak pada rakyat," ujar Choirie. Komisi III, misalnya, tidak bertanya lebih lanjut mengenai pertemuan Kabareskrim nonaktif sementara Komjen Susno Duadji dengan Anggoro Widjojo di Singapura. Padahal, kalau mau ditindaklanjuti, pertemuan itu bisa dikembangkan dengan pertanyaan-pertanya an seperti atas biaya siapa Susno pergi ke Singapura dan atas perintah siapa kepergian itu karena seorang pejabat negara akan melanggar hukum jika ia bepergian tanpa diketahui atasannya. "Terus bisa juga ditanyakan tujuannya apa dia pergi ke Singapura. Seorang pejabat jika bertemu cukong di luar negeri biasanya menggunakan biaya cukong tersebut. Ini pun tidak ditelusuri, padahal kan gampang minta saja nota pembayaran dinas dari polisi. Kalau tidak ada jelas dia dibayari oleh cukong. Pertanyaan semuanya puja puji pada polisi, ada apa ini?" tegasnya. Gus Choi sendiri sadar, sebagai anggota Komisi I, dirinya tidak pantas mengomentari apa yang terjadi di komisi lainnya. Namun, sebagai wakil rakyat dan juga korban yang kena imbas dari perilaku Komisi III, ia merasa wajib mengatakan hal tersebut. "Yang kena imbas kan kita semua anggota DPR. Padahal jika ada permainan, tentunya hanya antara Komisi III dan polisi. Ibarat pepatah, mereka yang makan nangkanya kita yang kena getahnya. Maka saya setuju jika KPK menindaklanjuti kemungkinan adanya aliran dana dari polisi ke Komisi III," ujarnya lagi. Kemungkinan lain, menurut Gus Choi, adalah kalangan anggota Komisi III DPR tidak paham permasalahan sehingga mereka bisa dengan mudah digiring. "Tapi apa iya mereka tidak sadar kalau mereka digiring sementara di luar pemberitaan terhadap aparat polisi beserta bukti dan analisisnya itu tidak mereka pahami," katanya heran. Terakhir, menurut Gus Choi, tidak ada satu pun anggota Komisi III yang menyadari bahwa sumpah Kapolri ataupun Susno tidak atas nama Allah. Mereka sudah terlena dengan apa yang disuguhkan Kapolri sehingga tidak sadar telah dikelabui seluruh jajaran petinggi kepolisian dalam rapat kerja itu. Apabila ketidakpahaman itu yang terjadi sesungguhnya, Gus Choi sangat menyayangkan Komisi III DPR ternyata tidak peka akan perkembangan kondisi politik. "Mereka juga tidak peka, gerakan menengah dan mapan yang direpresentasikan para facebooker adalah satu kekuatan baru yang merupakan gambaran orang-orang muda yang intelek dan dinamis," katanya. Gus Choi juga mewacanakan perlunya mengamandemen UU Kepolisian, terutama mengenai pasal yang menempatkan polisi berada langsung di bawah Presiden, seperti halnya jajaran TNI. Saat ini sudah harus dipikirkan dan dijalankan dengan langkah yang strategis, kepolisian harus berada di bawah satu kementerian. "Saya mendengar polisi akan melawan jika diletakkan di bawah kementerian. Jangan takut, karena jika ini dilakukan polisi maka saya jamin TNI akan berada di depan untuk melawan polisi. Pemegang kekuasaan itu pemerintah dan DPR bersama-sama, " katanya. Jika pemerintah dan DPR telah bersepakat meletakkan kepolisian berada di bawah satu kementerian maka kepolisian wajib mematuhinya. New Email addresses available on Yahoo! Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail. Hurry before someone else does! [Non-text portions of this message have been removed] Lebih Bersih, Lebih Baik, Lebih Cepat - Rasakan Yahoo! Mail baru yang Lebih Cepat hari ini! http://id.mail.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed]
