Refleksi : Listrik sering padam dan industri kecil terancam bangkrut? Tak apa!
Sebentar lagi ada gantinya! Waktu aku jalan-jalan sana-sini di luarnegeri, aku
telah mengundang para investor datang. Mereka senang sekali. Bukankah kalau
mereka ini datang, mereka akan bikin baik atau mendirikan perusahan listrik
baru dan tentunya juga banyak industri baru, buuanyak indusstri, jadi semua
berjalan baik dan lebih hebat lagi dari sekarang. Mereka berhutang budi, dan
untuk kelelahan jasa misiku, tak akan aku tolak oleh-oleh, sedikit lebih kurang
dari yang diterima almarhum Bapak Pembangunan kita, tentunya dibolehkan.
Hear me talk!
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=11871
2009-11-17
Industri Kecil Terancam Bangkrut
Pemadaman Listrik Bergilir
[TANGERANG] Ratusan industri kecil di Kabupaten Tangerang terancam bangkrut
akibat pemadaman listrik yang kerap terjadi akhir-akhir ini.
"Industri mereka terhambat dan tidak dapat mencapai target dan tingkat
kepercayaan konsumen juga turun," kata Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Kabupaten Tangerang, Djuanda Usman kepada SP di Tangerang, baru-baru
ini.
"Kerugian materi dan immateri diperkirakan mencapai puluhan miliar setiap
harinya dihitung dari produksi yang terhenti dan karyawan yang libur, namun
gajinya tetap dibayar utuh," katanya.
Ditambahkan, sebanyak 200 perusahaan dalam beberapa bulan terakhir ini
melaporkan kondisi darurat kepada Apindo Kabupaten Tangerang.
Hal serupa juga terjadi di Ibukota. Dedi, pengusaha sablon di Jatinegara
mengaku merugi akibat pemadaman bergilir. "Seharusnya jika ada pemadaman,
minimal sehari sebelumnya ada pengumuman di koran seperti daerah mana saja dan
waktu pemadaman. Sehingga kami bisa melakukan planning order dari pemesan tanpa
membuat mereka kecewa," jelas Dedi.
Kinerja PLN Dipertanyakan
Sementara itu, Direktur Eksekutif Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi
(Gemawasbi) Nopber Siregar mempertanyakan kinerja PLN yang terus merugikan
publik.
Selain pemadaman listrik bergilir, dia juga menyoroti pemberlakuan Customer
System Management (CSM) atau pengelolaan sistem manajemen pelanggan di Jawa
Timur dengan Customer Information System (CIS) atau Rencana Induk Sistem
Informasi (RISI) PLN di Jabar dan DKI Jakarta.
Menurut Nopber, dua sistem itu sebenarnya sama. Sebab, dua sistem yang
diterapkan di tiga wilayah itu sama-sama mengutip uang publik. Sistem CSM di
Jatim mengutip uang rakyat sebesar Rp 1.500 per pelanggan dan sistem CIS di
Jabar dan DKI yang mengutip uang publik senilai Rp 1.800 per pelangan.
Data Gemawasbi menyebutkan, sejak 2004 pungutan yang dilakukan PT PLN sekitar
Rp 590 miliar. Kutipan itu terjadi pada saat Haryadi Sadono (HS), menjabat
sebagai General Manager Distribusi PLN di Jatim. Belakangan, sistem CSM
tersebut dinyatakan bermasalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). HS
sudah menjadi tersangka.
Fachmi Mochtar yang saat itu GM Distribusi di DKI yang menerapkan CIS/RISI itu
menjadi saksi di KPK. Diduga, CIS/RISI merupakan sumber lahan korupsi.
Namun, Siregar mempertanyakan mengapa Murtaqi Syamsudin yang saat itu GM
Distribusi di Jabar belum dimintai keterangannya oleh KPK. "Ini menjadi
pertanyaan mengingat kinerja PLN sangat buruk. Apalagi sekarang marak
gardu-gardu induk PLN meledak dan terbakar," ujarnya.
Gemawasbi memperingatkan, jika PLN tidak menata diri maka kehancuran pranata
sosial akan terus berlanjut dan masyarakat akan menjadi korbannya. [132/ODA/Y-4]
[Non-text portions of this message have been removed]
