SBY Harus Tegas Sebagai Prajurit TNI
Syamsu Djalal:"Presiden jangan cuma omdo (omong doang) alias NATO (No Action
Talk Only)."
Jum'at, 20 November 2009, 23:09 WIB
Antique, Bayu Galih
Presiden SBY, Djoko Suyanto, Tifatul Sembiring, Kapolri, dan Jaksa Agung
BERITA KORUPSI TERKAIT
Mantan Jamintel Prihatin Bobroknya Hukum
Prihatin Polri-KPK, Polda Jatim Salat Ghaib
'Anggodo' Terpenjara di Fondasi Monorel
LSM Gelar Nonton Bareng Jawaban Presiden
"Masak Kuntoro Pimpin Aksi Ganyang Mafia?"
web tools
VIVAnews - Cara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak tegas dalam
menangani perseteruan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan Kepolisian
kembali menuai kritik.
Kali ini kritik diucapkan Mayjen (Purn) Syamsu Djalal, mantan Komandan Pusat
Polisi Militer, yang meminta ketegasan Presiden SBY dalam menangani perseteruan
tersebut.
Hal itu diungkapkan Syamsu Djalal saat mengadakan konferensi pers di Hotel
Nikko, Jakarta, Jumat malam, 20 November 2009. "Presiden harus segera mengambil
langkah tegas dan berani. Jangan cuma omdo (omong doang) alias NATO (No Action
Talk Only)," kata dia.
Ketidaktegasan itu, menurut Syamsu, diperlihatkan saat SBY membentuk Tim
Pencari Fakta (Tim 8) untuk menangani kasus tersebut. "Dengan adanya Tim 8,
persoalan ini jadi semakin membias. Padahal, dia punya pembantu-pembantunya,
punya menteri," ujarnya.
Bahkan, setelah setelah Tim 8 mengeluarkan rekomendasi, dalam pandangannya, SBY
masih ragu untuk menjalankan apa yang diberikan tim tersebut. "Jangan kemudian
panggil Kapolri, Jaksa Agung lagi. Kan itu yang dianggap bermasalah. Malah
meminta (pendapat) dari Kapolri dan Jaksa Agung lagi," tuturnya.
Sebagai seorang Jenderal Purnawirawan TNI, Syamsu mengatakan ketegasan harus
diperlihatkan SBY dengan cepat mengambil tindakan tanpa keraguan. Dia kemudian
mengingatkan, setiap Prajurit TNI sewaktu pelatihan terjun di Jatijajar
mempunyai slogan "Kalau ragu, pulang saja."
"SBY harus ingat slogan di Jatijajar itu. Kalau ragu, turun saja (sebagai
presiden)," tutur Syamsu yang juga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda
bidang Intelejen ini.
[email protected]• VIVAnews
http://video. liputan6. com/videodetail/ 200911/251640/ Mahasiswa. Ambon.Tolak.
Rencana.Kedatang an.Presiden
Mahasiswa Ambon Tolak Rencana Kedatangan Presiden
Ratusan mahasiswa berdemo menolak rencana kedatangan Presiden Yudhoyono ke
Ambon. Aksi tersebut sebagai bentuk protes karena Maluku hanya diberi jatah
wakil menteri.
Translated from Indonesian:
Liputan6.com
19/11/2009 22:53
Ambon Students Reject Plan Arrival of President
Juhri Samanery
Liputan6, Ambon: Hundreds of students joined in the People's Alliance of
Concerned Students Maluku (Ampera) held a demonstration in front of the Office
of the Governor of Maluku, Thursday (19/11). This action lasted for rejecting
the plan the arrival of President Susilo Bambang Yudhoyono to Ambon on November
25 to inaugurate the comming World Peace monument.
Action refusal as a form of protest against the government of SBY-Boediono
considered harassing people because it only gives the Moluccas ration deputy
minister for the United Indonesia Cabinet volume two. Students consider
granting quota deputy ministers, a sign the central government does not
appreciate Moluccan people enough for sufficient merit in freeing the Republic
of Indonesia.
In addition, students evaluate these projects to world peace day brought many
negative effects. Like the eviction of thousands of street vendors by the local
government, on the grounds that the area cleaning area will be bypassed by the
party President Susilo Bambang Yudhoyono.
Failing to meet Maluku Governor Karel Albert Ralahalu, angry demonstrators
burned posters in front of the governor's office. Protesters also attempted
boycott of development projects that world peace gong in the center of town,
but driven by a number of police civil service. The protesters then broke up,
but threatened to return to mobilize mass demonstrations even bigger. (TES /
ANS)
Click here: Watch Video
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
