Tri Mumpuni Bangkitkan Listrik Puluhan Desa
Melangit di langitperempuan pada 1 Juli 2008
Judul asli >> ‘Tri Mumpuni Wijatno Menerangi Desa’
[KOMPAS]
~ Dia menerangi desa dalam arti sebenarnya. Bersama suaminya, Iskandar
Budisaroso Kuntoadji, Tri Mumpuni Wiyatno membangun pembangkit listrik
mini bertenaga air. Sudah 60 lokasi mereka terangi dengan listrik.
Listrik bukan tujuan utama kami, melainkan membangun potensi desa
supaya mereka berdaya secara ekonomi,” kata Tri Mumpuni atau biasa
dipanggil Puni dalam percakapan pekan lalu di Jakarta.
Karena itu, meskipun telah melistriki banyak tempat, Puni yang
menjadi Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka),
lembaga swadaya yang dia dirikan bersama Iskandar pada 17 Agustus 1992,
terus mengembangkan end use productivity, yaitu bagaimana masyarakat
desa setelah memiliki listrik menggunakan listrik itu untuk kegiatan
produktif sesuai potensi desa.
Dalam konteks krisis lingkungan Bumi saat ini, dengan pemanasan
global yang menimbulkan berbagai perubahan iklim dan cuaca, apa yang
dilakukan Puni dan Iskandar menjadi bermakna.
“Agar pembangkit listrik tenaga air itu mampu berfungsi
terus-menerus sepanjang tahun, setidaknya daerah tangkapan air di hulu
harus dipertahankan seluas 30 kilometer persegi. Artinya, tidak ada
penebangan hutan atau penggundulan vegetasi,” kata Puni.
Pembangkit listrik mikrohidro juga ramah lingkungan karena tidak
menggunakan bahan bakar fosil. Artinya, tidak menambah jumlah gas
karbon dioksida ke atmosfer yang memperburuk efek rumah kaca penyebab
naiknya suhu muka Bumi secara global.
Pembangkit mikrohidro Ibeka tidak ada yang menggunakan dana pemerintah?
Kami memang tidak pernah menggunakan dana Anggaran Pendapat dan Belanja Negara
(APBN) karena sistem APBN tidak mengakomodasi proses pemberdayaan masyarakat.
Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 mengharuskan adanya tender. Tidak mungkin
rakyat kecil mengakses.
Selama ini kami menggunakan dana donor melalui kedutaan dan ada dari
perusahaan dalam skema tanggung jawab sosial perusahaan.
Apa yang menarik Anda membangun listrik mikrohidro?
Mas Iskandar sudah mulai sejak tahun 1987 melalui lembaga yang dia dirikan
bersama teman-temannya, Yayasan Mandiri, tetapi berjalan sangat lambat.
Saya melihat orang desa punya potensi berkembang, tetapi perlu alat.
Nah, listrik itu alatnya. Jadi, listrik itu hanya alat, bukan
pembangunan itu sendiri.
Suatu ketika Mas Iskandar minta tolong saya mempresentasikan
proposal dana listrik mikrohidro. Saya langsung tertarik dan
meninggalkan pekerjaan sebelumnya dalam program rumah untuk orang
miskin di perkotaan, perempuan, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan.
Listrik di pedesaan ini mencakup semua hal itu. Begitu masyarakat punya
listrik sendiri, mereka akan punya uang bersama untuk membiayai
pendidikan, program kesehatan, program perempuan, infrastruktur seperti
jalan, sampai radio komunitas.
Dari jumlah 60 lokasi yang dibangun Ibeka, berhasil semua?
Ada empat atau lima tempat yang tidak jalan lagi dengan macam-macam
alasan. Di Padasuka, Cianjur, pohon di daerah tangkapan airnya
ditebangi karena katanya untuk lapangan golf. Ternyata tidak jadi dan
sekarang ditumbuhi ilalang. Ada yang turbinnya dijual kepala desanya
sebagai besi tua, ada yang lalu listrik PLN masuk ke tempat itu.
Membangun komunitas
Karena
memegang prinsip listrik hanya alat untuk membangunkan potensi
masyarakat desa, cara kerja Puni dan Iskandar adalah membangun
komunitas, mengajak mereka menyadari pembangkit listrik itu milik
mereka dan mereka harus memelihara bukan hanya turbinnya, tetapi juga
keajekan aliran air sepanjang tahun.
“Awalnya, kami yang memang senang jalan-jalan ke desa melihat ada sungai yang
alirannya bagus dan belum ada kabel listrik PLN lalu kami temui kepala desanya.”
“Kami tidak berani memberi harapan. Biasanya Mas Iskandar akan
bilang, kebetulan dia diberi pengetahuan lebih untuk mengadakan
listrik. Ibu ini—maksudnya saya—yang akan mencarikan uangnya,”
kenang Puni. “Setelah itu saya akan cari uang ke mana-mana.”
Desa-desa yang mereka bantu biasanya terpencil. Salah satunya Dusun
Palanggaran dan Cicemet, enklave di Gunung Halimun, Sukabumi, Jawa
Barat, yang mereka terangi dengan listrik tahun 1997. Untuk mencapai
tempat itu harus berjalan kaki sembilan jam atau naik motor yang
rodanya diberi rantai sebab jalan setapaknya licin. “Uang dari listrik
dipakai membangun jalan berbatu yang bisa dilalui kendaraan four wheel
drive. Ini membuka peluang membantu 10 dusun lain,” kata Puni.
Sebelum membangun pembangkit listrik, Ibeka selalu mengumpulkan data
untuk melihat kemungkinannya secara teknis. Iskandar lalu membuat
rencana teknik dan menghitung rencana anggaran biaya. Setelah itu tugas
Puni “berjualan”. “Yang banyak membantu kedutaan Jepang,”
kata Puni.
Setelah dana ada, Ibeka lalu mengirim tim sosial yang biasanya
tinggal mulai dua minggu sampai satu bulan di desa. Di sini proses
membangun komunitas dimulai, saat masyarakat diajak berdialog.
“Kami akan mencari orang-orang berpengaruh di desa itu lalu membuat
pertemuan dengan masyarakat di gereja bila komunitasnya Kristiani, di
masjid kalau komunitasnya Muslim, atau di rumah adat seperti di
Kalimantan,” kata Puni.
Masyarakat diminta membuat organisasi yang akan mengurus turbin,
menentukan siapa ketua, bendahara, sekretaris, sampai orang yang bisa
bongkar-pasang mesin sebagai operator. Mereka juga diajak menghitung
biaya yang harus dibayar pelanggan sebagai dana abadi dan dana untuk
memelihara pembangkit listrik itu. “Ternyata orang desa nyambung diajak
bicara hal-hal seperti itu,” kata Puni.
Ketika kemudian tim teknis tiba, mereka sudah tahu siapa operator
turbin. Dia akan diajak ikut memasang turbin karena Ibeka selalu
mengajak masyarakat bergotong royong membangun.
Kekecualian terjadi di Desa Krueng Kala, Kecamatan Lhoong, Aceh
Besar. Menurut Puni, masyarakat di sana sama sekali tidak membantu
karena mereka lelah setelah konflik berkepanjangan dan kemudian disapu
tsunami pada 24 Desember 2004.
“Di sana tersisa hanya satu desa dengan 215 keluarga,” kata Puni.
Lembaga swadaya internasional juga bertanggung jawab dengan membuat
proyek Cash for Work. “Orang dibayar Rp 50.000-100.000 sehari untuk
mengangkut batu dan membersihkan sampah di rumah mereka sendiri.”
Ketika enam bulan Puni kembali ke sana, hal tak disangka terjadi.
“Kas desa terisi Rp 23 juta. Lalu ada aturan baru desa yang melarang
menebang pohon apa pun dalam jarak 50 meter di kiri dan kanan sungai.
Mereka menanam pohon buah-buahan supaya bisa dapat hasil dari buah itu.
Padahal, sebelumnya sulit sekali menentukan uang langganan karena
mereka merasa tidak punya uang.”
Sama-sama untung
Dalam sistem yang dibangun Ibeka, menurut Puni, bukan hanya masyarakat desa
yang untung. PLN dan pemerintah juga untung.
Desa yang belum ada aliran listrik PLN (off grid) mendapat pemasukan dari uang
langganan yang dibayar penduduk.
Di desa yang ada jaringan PLN, Ibeka
menggunakan skema on grid yang menguntungkan dua pihak. “Kalau tidak
salah ingat, pada 26 Desember 1999 ketika Pak Susilo Bambang Yudhoyono
menjabat Menteri Pertambangan dan Energi saya menjelaskan agar sistem
ini diterapkan di Indonesia,” kata Puni.
Rakyat tidak perlu terpinggirkan dalam pembangunan, bahkan punya dana abadi
karena listrik yang menjadi aset desa dijual kepada PLN. “Ini bukan hanya
capacity building, tetapi equity building karena kepemilikan rakyat sangat
dihormati,” kata Puni.
PLN tidak perlu investasi. “Karena yang
investasi rakyat dengan bantuan donor,” tambah Puni. “Sebenarnya
pemerintah juga bisa investasi, tetapi saya tidak mengerti mengapa
sampai sekarang tidak dilakukan.”
PLN menerima listrik bersih karena sumber
energinya air, bukan bahan bakar fosil. Dari sisi teknis, di
ujung-ujung jalur distribusi kualitas listrik PLN tetap terpelihara bila di
ujung-ujung itu listrik PLN disuntik listrik rakyat.
Keuntungan untuk pemerintah, harga listrik mikrohidro lebih murah,
Rp 425 dan Rp 432 per kWh. “Setahu saya listrik dari swasta dijual 6-7
sen dollar AS sebelum negosiasi,” kata Puni.
“Bila pemerintah sepakat membangun 500 megawatt listrik dari tenaga
mikrohidro, lalu rata-rata satu pembangkit menghasilkan 100 kWh,
berarti ada 5.000 pembangkit. Bila semua dijual ke PLN, ada pemasukan uang ke
desa sebesar Rp 1,29 triliun per tahun. Bayangkan ekonomi desa yang akan tumbuh
karena itu.”
Bila pembangkit itu dioperasikan masyarakat, berarti ada 5.000-an
usaha kecil di desa yang menyerap 39.000 tenaga kerja bila tiap
pembangkit dioperasikan tiga-enam orang. Orang desa pun akan bertahan
di kampungnya karena ada kegiatan ekonomi di sana.
“Penghematan bahan bakar mendekati satu miliar liter setahun atau
senilai kira-kira Rp 4,3 triliun, sementara biaya yang dibayarkan PLN kepada
orang desa hanya Rp 1,29 triliun,” ujar Puni.
Keuntungan lain berhubungan dengan konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, yaitu Protokol
Kyoto. “Karena sumber energinya bersih, maka Clean Development
Mechanism pembangkit mikrohidro dapat menjual Certified Emission
Reduction kepada negara maju. Nilai untuk 5.000 pembangkit listrik tadi
adalah 6 juta dollar AS per tahun. Dana ini dapat dipakai untuk membangun lebih
banyak desa.”
Lalu, kenapa pemerintah tidak melaksanakan skema ini?
Saya melihat penyebabnya, sistem anggaran yang mengharuskan adanya
kontraktor yang membuat tidak terbangunnya komunitas. Akibatnya,
hasilnya tidak langgeng. Sistem ini dijalani karena takut ditangkap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan tanpa KPK birokrasi kita sudah
terkenal amburadul. Seperi lingkaran setan.
Solusinya?
Memperkuat masyarakat desa. Kami membantu orang desa mendirikan
koperasi yang berbadan hukum sehingga bisa membuka rekening bank. Dana
untuk membangun pembangkit ditransfer langsung ke rekening itu. Cara
ini yang saya minta dikopi pemerintah.
Warna Kehidupan
Hidup Ini Mengalir Saja
Tri Mumpuni, anak ketiga dari delapan bersaudara ini, menyebut
hidupnya mengalir saja. Sejak kecil, ketika tinggal di Semarang, Jawa
Tengah, dia terbiasa melihat dan membantu ibunya yang aktif dalam
kegiatan sosial. “Rumah kami jadi tempat posyandu, Ibu mengajar Kejar
Paket A dan B. Jadi, saya biasa ikut menimbang anak-anak balita,” tutur
Puni, panggilannya.
Bagi Puni, keluarga adalah sekolah yang tidak pernah berhenti. “Saya
belajar dari Bapak dan Ibu saya,” tutur anak pasangan Wiyatno
(almarhum) yang bekerja di BUMN dan Gemiarsih ini.
Ayahnya mengajari dia untuk berbagi, sementara ibunya mengajari
memberi. Berbagi, kata Puni, artinya membagi berapa pun yang dipunyai
untuk orang lain yang membutuhkan, pada saat yang tepat. Tak
mengherankan rumah keluarga ini selalu ramai oleh saudara atau
orang-orang dari desa yang tinggal bersama mereka dan disekolahkan
orangtua Puni dan mereka yang tinggal bersama dianggap
sebagai saudara.
Sedini usia kelas IV SD Puni sudah rajin ikut ibunya keliling ke
kampung-kampung mengobati
orang yang kena penyakit koreng. “Lucunya, setelah dewasa
saudara-saudara bilang, hanya saya yang paling sering membantu Ibu,”
kenang Puni tentang kegiatan ibunya yang lulusan Sekolah
Kepandaian Putri.
“Pengalaman-pengalaman itu memperlihatkan kepada saya, dari proses
hubungan manusia itu uang bukan segala-galanya,” tambah Puni.
Dia tidak patah semangat ketika cita-citanya masuk Fakultas
Kedokteran Universitas Diponegoro tak terwujud. Prof Dr Andi Hakim
Nasoetion-lah yang menelegram orangtua Puni agar anaknya segera ikut
kuliah bersama mahasiswa tingkat satu di Institut Pertanian Bogor.
“Telegram dari Pak Andi sampai dialbumkan Ayah,” kenang Puni. Andi
Hakim, juri lomba karya ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
rupanya terus mengikuti kabar para finalis lomba yang tahun 1982 dimenangi Puni.
Suaminya, Ir Iskandar Kuntoadji, adalah sarjana geologi dari
Institut Teknologi Bandung, dan belajar pembangkit mokrohidro di Swiss.
Dari Iskandar, Puni banyak belajar mengenai kesederhanaan
dan kejujuran.
“Sebagai perempuan, wajar kalau saya tertarik pada mode, sepatu dan
tas. Biar sudah punya, kadang-kadang ingin beli lagi. Apalagi kalau
modelnya bagus sekali, atau ketika sedang di luar negeri. Mas Iskandar
hanya bilang, apa saya benar-benar membutuhkan itu.
“Kompromi saya, saya kadang menuruti dia, kadang saya beli juga
tetapi saya berikan kepada orang. Jadi, ego saya terpenuhi, tetapi
bukan untuk saya. Saya merasa situasi itu win-win.”
Iskandar juga mengajari bahwa rezeki itu cukup satu gelas. Kalau
sudah lebih, berikan pada orang lain. “Itu mengajarkan untuk menahan
diri dari keserakahan. Lingkungan kita rusak karena ego untuk terus
mengonsumi, terus menumpuk.”
Dia menyebut hidupnya sangat berwarna. Suatu kali dia bersama suami
dan anak tertuanya, Ayu yang ebrsekolah di Kanada, berada di dusun di
hutan Ketambe, Gunung Leuser, Aceh Timur, yang gelap gulita tak ada
listrik. Tetapi, kali lain dia ada di New York atas undangan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Dubrovnik di Kroasia, atau Beijing
di China.
“Ayu bilang, betapa tidak adilnya ketika 47 persen orang Indonesia
belum dapat listrik. Kami katakan, yang lebih tidak adil lagi adalah
uang untuk melistriki mereka dikorup. Ini kriminal.” (NMP/MH)
BIODATA
Nama: Tri Mumpuni
Tempat dan tanggal lahir: Semarang, 6 Agustus 1964
Keluarga: Suami: Ir Iskandar Budisaroso
Kuntoadji. Anak: Ayu Larasati (21), mahasiswi industrial design di
Toronto University, Kanada, dan Asri Saraswati (19), mahasiswi
bioprocess chemical engineering di University of
Technology Malaysia.
Pendidikan: Jurusan Sosial Ekonomi,
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor; Energy and Sustainable
Development International Session, Universidad da Costa Rica, 1992;
Trade and Sustainable Development Course, Chiang Mai University,
Thailand, 1993; Leadership for Environment and Development Course,
1993-1995, LEAD based in New York funded by Rockefeller Foundation; Lead
Fellows (Cohort 2).
Penghargaan: Climate Hero 2005 dari World Wildlife Fund for Nature
Pekerjaan: Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, Subang.
(Oleh Ninuk Mardiana Pambudy & Maria Hartiningsih, Kompas, 15 Juli 2007)
[Non-text portions of this message have been removed]
