http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=75231
Kamis, 03-12-09 | 18:14 | 529 View Film Balibo Five Bisa Sulut Luka Lama Menlu RI: Pelarangan Itu Urusan LSF JAKARTA -- Rencana penayangan Film Balibo Five yang akan dilakukan di Jakarta International Film Festival (Jiffest) ini telah dibatalkan. Hanya saja, rencana penayangan ini memunculkan beragam tanggapan atau komentar. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Mereka yang kontra dengan rencana penayangan film yang ceritanya terkait dengan peristiwa terbunuhnya lima wartawan asing asal Australia, di Balibo, Timor-Timur (sekarang Timor Leste, Red) itu menyatakan bahwa film itu bisa menyulut luka lama, terutama terkait dengan hubungan Indonesia-Australia maupun denga Timor Leste. Ketua Komisi I DPR, Kemal Aziz Stamboel, termasuk salah satu yang menyatakan mendukung pelarangan penayangan film tersebut. Saat rapat dengan pendapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri dan jajarannya di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (2/12), politisi PKS itu mengatakan bahwa penayangan, film tentang terbuhnya lima wartawan asing itu bisa menyulut luka lama. "Balibo bercerita mengenai lima wartawan yang meninggal akibat kesalahan pihak yang bertikai waktu itu. Itu sudah lama, 35 tahun yang lalu," kata Kemal kemarin. Sebagaimana ramai diberitakan media, film mengenai peristiwa terbunuhnya lima wartawan Australia ini rencananya diputar di Jiffest ke-11 tahun 2009 yang dimulai 4 Desember ini. Namun kemudian dibatalkan karena Lembaga Sensor Film (LSF) melarang penayangannya. Kalau Ketua Komisi I DPR RI mendukung pelarangan penayangan itu, organisasi media, dalam hal ini Aliansi Jurnalis Independen (AJI) justru menjadi pihak yang pro dan memprotes pelarangan itu. "Keputusan LSF tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi, dan tidak menghormati hak masyarakat untuk tahu," kata Koordinator Advokasi AJI, Margiono, dalam rilisnya yang disampaikan kepada media, 2 Desember 2009. Alasan bahwa "membuka luka lama" konflik Indonesia dengan Australia, serta Timor Leste, oleh AJI dianggap berlebihan. "AJI Indonesia menduga, pelarangan film tersebut sangat politis karena film tersebut mengungkap pelanggaran HAM oleh tentara Indonesia berupa pembantaian lima jurnalis asing di Balibo, Timor Leste pada 1975. Pelarangan film tersebut terkesan untuk menutup-nutupi keterlibatan sejumlah perwira Indonesia dalam pembantaian jurnalis itu," sebut Margiono. Oleh karena itu, dalam rilisnya, AJI Indonesia meminta agar pelarangan film Balibo Five dicabut, sebab pemutaran film ini penting untuk memberikan informasi kepada publik Indonesia mengenai peristiwa tersebut dari sudut pandang lain dari apa yang disampaikan pemerintah Indonesia selama ini. AJI Indonesia menilai, penayangan fim tersebut sangat berguna untuk mengingatkan semua pihak agar menghormati jurnalis yang tengah meliput. "Film tersebut juga menjadi peringatan bahwa pembunuhan terhadap jurnalis harus diusut tuntas, pelakunya harus diadili," tandas Margiono. Terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Marty Natalegawa kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, 2 Desember 2009, menyatakan, pelarangan penayangan film Balibo Five di Indonesia bukan urusan lembaga yang dia pimpin, melainkan urusan LSF. "Saya yakin, lembaga yang mengeluarkan larangan itu dengan berbagai pertimbangan, jadi Deplu tidak akan masuk ke situ," kata Marty. Deplu, lanjut Marty meminta LSF untuk menjelaskan apa latar belakang pelarangan itu. Dunia internasional tentu berhak tahu mengapa film buatan Australia itu tak bisa diputar di Indonesia. "Ini bukan wilayah Deplu untuk menjelaskan ini. Kita harus memastikan jangan sampai keputusan ini membuat permasalahan," ujarnya. Sementara itu, Juru Bicara Deplu, Teuku Faizasyah yang dimintai komentarnya terkait penayangan film Balibo mengatakan film ini dapat membuka konflik antara Indonesia-Australia. "Kita mengikuti dari resensi film. Ini berangkat dari novel yang bercerita dari satu sisi saja. Mengapa kita menciptakan satu sejarah berdasarkan satu novel?" ujar Faizasyah kepada wartawan sebelum mengikuti rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Deplu di Senayan, 2 Desember 2009. Saat itu, Teuku hanya mengungkapkan, rapat dengar pendapat yang dilakukan kemarin lebih membicarakan hal-hal mengenai kebijakan luar negeri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, serta isu-isu khusus mengenai perbatasan dan ketenagakerjaan. Untuk diketahui, peristiwa Balibo yang kemudian dikenal dengan sebutan Balibo Five itu merupakan peristiwa sejarah tentang terbunuhnya lima wartawan asing asal Australia, Selandia Baru, dan Inggris itu, yakni Greg Shackleton, Brian Peters, Malcolm Rennie, Gary Cunningham, dan Tony Steward di Balibo, wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor-Timor (sekarang Timor Leste) tahun 1975 silam. Ketika itu, kelima wartawan asing tersebut tewas ketika tengah meliput masuknya tentara Indonesia ke Timor Leste. Pemerintah Indonesia mengatakan, kelima wartawan asing tersebut tewas karena terjebak di medan peperangan. Namun, pengadilan koroner di negara bagian Australia, New South Wales, pada tahun 2007, mengatakan, berdasarkan hasil investigasi, kelima wartawan tersebut dibunuh oleh tentara Indonesia. Film Balibo yang disutradarai Rob Conolly pun mengangkat kisah tersebut berdasarkan fakta di atas. (aln/fmc) [Non-text portions of this message have been removed]
