----- Forwarded Message ----
Subject: Fwd: KOPERASI-KOOPETITIF INDONESIA : LIEM SIOK LAN (3)
--- In ITB_-inkubator
KERANGKA HOLISTIK KOPERASI KOOPETITIF KOMUNIKASI-SOSIAL IDAMAN (1)
ASAH-ASIH-ASUH MENUJU INDONESIA INC.
(lagi source gagas BUKU adik kita ALUMNUS ITB madam LIEM SIOK LAN arek malang
sejati, 2009)
BEYOND BOUNDARIES, Aneka Ilmu, Semarang : 024-6580335, 024-6582901
Cepetlah pesen, bagus dibaca, jangan sampai kehabisan. Salam.
Dear all, manakala orang bermental JONGOS, makin tinggi derajat posisinya, GM
atau Presdir, sering makin gaptek dia. Mengapa, lantaran boss mesti feodal
dilayani ajudan atau unthul-unthul iain, apa-apa disiapkan. Malas nge-draft
atau nge-browse sendiri, apalagi soal teh kopi. Rasanya kita pernah
mengalaminya di satu kala. Heheho. Padahal bagaimana bikin usaha bengkel bila
ukuran mur baut saja pekok ya. Mana bisa urus agro, kalau kaki pun enggan
terendam lumpur sawah , mengaduk tahi sapi kambing, atau malah kena lintah atau
scorpio sesekali ? Itulah situasi negeri Indonesia nan kini terpuruk...Hahihu.
Semelekete!
Orang kini banyak disihir dua kutub buku : Francis Fukuyama & Samuel
Huntington. Kontroversi atau tidak, tergantung kentosnya tentu. Globalisasi
punya jamaksegi, dari homogenisasi sampai hegemonisasi. Core dan perifer
dipelototi. Malah kinipun sudah bernuansa PARADOKS, antara globalisasi dan
pascamodern yang dironai desentralisasi dan kebhinnekaan. Makin mengglobal,
kian melokal.
Indonesia ? Dengan PANCASILA, Indonesia punya kedewasaan berbangsa yang tinggi.
Maka dalam soal Aceh saja, dari kerangka globalisasi bersandar ekonomi, titik
temu bisa diraih. Lalu apa dengan keterpurukan berat di era/rezim kini, apa
tesis Huntington berpeluang ? Sebentar, kalau Indonesia pecah, COSTnya sangat
mengerikan besar. Bosnia yang kecil saja bikin geger, tak kunjung kelar urusan,
apalagi kalau terjadi di Nusantara. Dan rasanya, SUMPAH PEMUDA 1928 landasan
kokoh. Tetapi perlu lebih : asalkan pemerintah pusat sanggup berubah,
MENSEJAHTERAKAN RAKYAT serta mengarahkan agar otonomi tetap konvergen-konsisten
ke bingkai segar SMART INDONESIA INCORPORATED! Artinya, Fukuyama lebih afdol,
asal politik ekonominya dirumus berbasis KERAKYATAN, akumulasi modal pun
didistribusikan ke rakyat.
Globalisasi itu gejala TRI-DINAMIKA : globalisasi modal dan integrasi ekonomi,
kemajuan teknologi (transportasi-informasi), serta konvergensi kepentingan
mengelompok/korporasi multinasional pemadu kekuatan sosial aras global. Lalu
INDONESIA ? Akan lunturkah nation-state ? Nanti dulu! Memang globalisasi
menguji lagi konsep dan kekukuhan bentuk negara-bangsa di dunia. Menurut
founding father kita Bung Karno - TRISAKTI : merdeka politis, mandiri ekonomi,
budaya berkepribadian. Dan dalam wacana ekonomis, segala bangsa terdorong
menata NATION-STATE CORP. Pemerintah niscaya berbenah merumuskan peranan. Apa
efisien ? Apa kebijakannya justru membebani keseluruhan sistem lantaran tak
sanggup menjaga kesetimbangan ? Kekuatan market vs kekuatan pemerintah bukan
impian siang bolong! Pemerintah yang KORUP dan tak efisien akan dihadang
langsung oleh prasyarat efisiensi, cost reduction, dan layanan prima di dunia
kini dan nanti. BIROKRASI biaya tinggi menginjak
rakyat. Dan rakyat tidak bodo! Rakyat berwenang dan berhak memilih. Bila
pemerintah tetap lamban menyikapi, negara gagal bukanlah dongeng akhir pekan.
Pemerintah tak punya pilihan, pemerintah harus manut zaman. Take it atau
matilah kau (the death of government). Birokrat korup menyengsarakan rakyat,
dan matinya pemerintah tinggal soal waktu.
Pemerintah tetap bergaya feodal, atau mau menjadi manajemen pelayanan publik.
Itulah persoalannya.
Dalam lingkar ekonomi, mestinya pemerintahlah penyetimbang. Pemerintah adalah
pembela dan pelindung LAPISAN masyarakat TERBAWAH, menyediakan aneka insentif
program kesejahteraan. Caranya : menyiapkan dan mendukung melalui KORPORASI
KERAKYATAN terorganisir dengan sistem berbasis MULTIMEDIA-INFORMATIKA agar
rakyat merasakan manfaat adanya, tanpa melalui tangan dan agen elite atau
partai belaka. Maka cara dan hampiran sumbangan pajak dari yang kuat saja
(seperti paradigma Sri kini) adalah sungguh bayek alias cingkrang. Bukan itu
welfare program yang benar.
Dalam globalisasi (Ali Mazrui) ada 4 engine : agama, teknologi, ekonomi dan
imperium (politik). Yang menonjol ialah globalisasi oleh TEKNOLOGI, yang
mendorong penetrasi modal ke tempat yang paling basah. Indonesia mau apa ?
Indonesia mesti sadar laku/praxis (bukan konsep semata) bahwa diatas peta
GEOGRAFISnya niscaya ditumpangsuhkan peta EKONOMI. Ekonomi sumberdaya mesti
makin dijelujuri dan diarahkan ke ekonomi berkekuatan IPTEK.
Kalau berkutat hanya di resource economy saja, sumberdaya mineral misalnya, apa
lacur ? Fakta, 80% volum perdagangan antar negara (ekspor impor)nya oleh
multinasional. Parah lagi kalau itu yang dijadikan sandaran hitungan
indikator-indikator ekonomi makro karuhun semisal GNP, GDP dll yang absurd itu.
Pemerintah kurang pintar, pasti rakyat yang sengsara. Padahal mestinya
pemerintah justru harus serius di lapangan membenahi sektor informal serta
kecil yang melibatkan 99.9% warga negara!
Pemerintah yang cerdas, melihat masalah sebagai tantangan dan peluang. Kalau
terus menggenggam paradigma lama, mana mungkin mencipta pasar baru ala Blue
Ocean Strategy ? Padahal bagi pemerintah, pasarnya jelas : RAKYAT. Ini yang
jeli ditangkap China, juga India menyusul. Meladeni kebutuhan pasar rakyat,
dengan mengacu MDG (goal millennium), tidak usah mbulet! Pemerintah nyaris tak
punya kompetitor, tak seperti korporasi swasta. Jadi mestinya enteng, asalkan
pemerintahnya tidak boten-boten alias bloon. Ada lagi sarana lain agar
Indonesia dapat menangkap peluang globalisasi : network LSM, aneka prakarsa dan
gerakan, oleh rakyatnya. Masalahnya : strategi baru ini harus dimulai dari
PEMIMPIN PUNCAKnya. Kalau mampu bagus, kalau bingung dan ragu ya jongkok
melulu. Perlu REVOLUSI cara berpikir. Bila elite enggan beringsut dari pola
lama, jangan heran bila yang ada sekadar residu masa lalu bagi generasi
penerus. Mental JONGOS sungguh lebih jahat daripada dajjal
laiknya. Pemimpin sejati masa kini niscaya paham paradoks globalisasi,
sekaligus mewujudkan upaya dan gerakan berbasis model-model segar IDEOLOGI
KERAKYATAN, dengan tetap waskita dinamika lokal-globalnya. Bila pemimpinnya
tidak becus, bukan mustahil pemerintah menjadi beban, bahkan menyengsarakan
rakyatnya.
KOPERASI KOOPETITIF KORPORASI
Jangan kagetan dan gumunan. Bukan mustahil akan lahir nation-state baru lain,
berbasis wire-society. Persaingan pelayanan masyarakat kian canggih, kok
pemda-pemda masih pekok jua ? Negara incorporated adalah keniscayaan. Ingat,
semacam koperasi di Spanyol (Mondragon/MCC) juga India dll skala besar milik
rakyat, manajemen nearly-zero-cost via internet. Aliran-aliran baru demikian
kini makin trendy. Tak relevan lagi isyu-isyu kampungan semisal etnis agama
SARA dan gender, yang selama ini melekati masyarakat kuno-sesat-terpuruk !
Mengapa ? Program dan komputer, iptek, tidak kenal diskriminasi goblog begitu!
INDONESIA jangan lala-lama lah, puas jongkok bodoh diuntal zaman. Pemimpin dan
penggerak juga faktornya.
Maka jangan salah lagi. Dalam sistem pasar ada pula KOPERASI KORPORASI.
Paradigma baru EKONOMI JARINGAN meniscayakan infrastruktur politik
telkom-multimedia, wajib dimiliki setiap individu penduduk tanpa pandang buku.
Ini dapat dibayangkan seperti jiwa-komunitas ala Atlantis dulu juga. Indonesia
konon letak Atlantis Lemuria, maka sungguh sayang kalau manusianya kini malah
tambah loyo bodo. Infrastruktur telekomunikasi, komputer internet parabola,
KOMUNIKASI SOSIAL, harus digulati dan wujudkan, disediakan bagi RAKYAT semurah
mungkin. Jangan malah PULSA saja begitu mahal dibandingkan negara lain, karena
patgulipat oligopolis telkom yang miskin moral. Knowledge-based BUSINESS
berlipat nilai tambahlah KUNCI. Dijaga jangan sampai ada monopoli/oligopoli
koperasi berteknologi begini : ciptakan kompetisi. Artinya KOOPERATIF sekaligus
KOMPETITIF, hasilnya KOOPETITIF. Repotnya, di INDONESIA justru keruk-kerukan
untung pemegang saham, jelas itu melawan ARUS ZAMAN.
Bila diLANJUTKAN, pasti MASUK JURANG bangsa ini!
Bentuk KOOPETITIF ini pula yang dipikirkan para PENDIRI REPUBLIK dulu, Bung
Karno, Bung Hatta dll. Dulu pemahamannya dalam bentuk BUMN dan KOPERASI. Apa
ini masih cocok ? Masih cocok jiwa KOOPETITIFnya, tetapi lebih gambalng berupa
BUMR : BADAN USAHA MILIK RAKYAT. Jadi bukan BUMN yang selama ini tak lebih
sekadar OBYEK SAPI PERAHAN rezim berkuasa sampai partai politik! BUMN (dan
Koperasi) masa kini yang berparadigma degil, hanya sebagai ajang kekuasaan dan
sawah segelintir, adalah PENGKHIANATAN kemerdekaan dan jasa pahlawan, laiknya!
BISNIS KERAKYATAN berbasis DIGITAL inilah bentuk demokrasi yang terjabar dalam
SILA 4 dan 5 PANCASILA, bila dipahami secara genuine. Dengan MANAJEMEN dan
TEKNOLOGI, rakyat siap bertarung global, menjadi PLATFORM masyarakat digital
masa depan. Itulah hakikat PEOPLE CYBERNOMICS. Itu yang mestinya dikembangkan
di otak para insinyur yang sadar panggilan bangsanya. Itu yang harusnya
disiapkan dan disediakan oleh pemerintah yang BUKAN mental JONGOS rakus kuasa
ibarat TONGTONGSOT Petruk Dadi Ratu, yang hanya menyusahkan rakyat. Hanya
dengan kerangka SIBERNOMIK RAKYAT begitulah ada kesetaraan POLITIK, EKONOMI,
dan BUDAYA. Kearifan dan jenius lokal akan bermekaran tiada tara. Inilah makna
PEMBERDAYAAN, bukan rebutan tulang dan daging di elite.
BUMN DAN SWASTA BESAR ?
Dalam PANCASILA ada KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. Camkan itu,
jangan cengengesan! Baca buku-buku BUNG KARNO dan BUNG HATTA, sebelum berani
mengurus rakyat atau koperasi. Dengan jiwa itu pula dulu didirikan lebih 150
BUMN yang ditugasi MENSEJAHTERAKAN RAKYAT. Sekarang ? Direktur-direktur utama
BUMN (banyak yang insinyur) pada pekok! Tak tahu tugas atau tak mampu
mengejawantahkan tugas dari pendiri republik! Bersama jutaan KOPERASI (tepatnya
KOOPETISI), mereka BUMN itu baru berhak menjadi SOKO GURU EKONOMI INDONESIA.
Bisnis harus dengan MORAL.
Bukan berarti SWASTA tak ada peran atau digusur! Para pengusaha besar pun dapat
berguna : para enterpreneur kreatif inovatif kompetitif, punya hak hidup.
Caranya ? SINERGI dan WIN-WIN. Perusahaan RAKSASA di Indonesia ada juga, tetapi
apakah pemiliknya mengerti TUGAS ZAMANnya ? BerSINERGI dalam business linkage
konstruktif-produktif, juga dengan MEKANISME PENJAMINAN oleh pengusaha
berpengalaman agar layak memperoleh fasilitas permodalan, serta aman. Begitulah
SEGENAP komponen masyarakat harmonis tertata dalam bingkai KORPORASI INDONESIA
BARU.
Akan terjelanglah INDONESIA RAYA, bukan Ngendonsia yang banyak hak-haknya saja
diaku oleh tetangga! STRATEGI SAMUDERA BIRU niscaya dikembangkan dalam the New
Indonesia Incorporated, yakni BUMR Badan Usaha Milik Rakyat. Jadi bukan BUMN
sapi perahan elite atau KOPERASI manasuka atau SWASTA obyek oknum birokrat
bejat. Jelas pula, bukan EKONOMI ala NEOLIBS yang supra-rakus melampaui
DASAMUKA!
...
(BERSAMBUNG)
--- End forwarded message ---
[Non-text portions of this message have been removed]
