http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009122802084855
Senin, 28 Desember 2009
OPINI
NUANSA: Pemiskinan Politik
PETANI tengah sibuk menghadapi berbagai kesulitan yang datang menyerbu
tak henti. Kemarau, banjir, hama tikus, dan belalang mengancam tanaman padi.
Ada juga tetelo dan flu burung yang mematikan ribuan ternak. Rakyat kecil
kemudian mesti pula menerima cobaan berupa berbagai penyakit semacam deman
berdarah, malaria, AIDS, dan sebagainya.
Di sisi yang sangat bertolak belakang, kaum elite politik, pejabat
negeri/daerah, dan politikus menyibukkan diri dengan urusan mereka sendiri.
Kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh terlalu menggiurkan dilewatkan begitu saja.
Itu barangkali lebih riil ketimbang harus turun ke bawah melihat sendiri
penderitaan masyarakat kecil.
Saat rakyat menderita menemui berbagai musibah yang datang beruntun dan
tak henti, legislator malah sibuk memperjuangkan uang pengabdian, uang jasa,
uang terima kasih, uang kehormatan atau uang apa pun yang diatur atau tidak
diatur perundang-undangan.
Mamak Kenut membatin, bagaimana mungkin pejabat dan politisi itu lupa
dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan yang masih menghinggapi
kebanyakan masyarakat negeri ini? Bagaimana mungkin mereka tega melakukan itu
semua tanpa merasa harus bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan dan
tanpa melihat apa akibat kelakuan mereka?
Kritik tetaplah banyak, tetapi hampir sama sekali tak berarti. Koruptor,
manipulator, dan berbagai pelaku kejahatan besar atau kecil tetap saja
berkeliaran. "Keadilan begitu mudah dibeli; dengan kuasa atau harta. Hukum tak
berarti banyak. Ini riil. Bukan semata tudingan-tudingan, semacam gerundelan
orang yang sering dituding karena belum kebagian, bicaranya keras. Ada apa
sih?" tanya Mat Puhit.
Barangkali itu terjadi karena orang biasa berpikir monokausal; melihat
masalah hanya dari satu sebab langsung tanpa mempertimbangkan berbagai
dimensinya (Franz Magnis-Suseno). Dengan pendekatan ini dengan gampang kita
akan berkata orang mencopet karena ia jahat, orang korupsi karena kebutuhan,
orang berunjuk rasa karena benci, orang mengkritik karena iri, dan seterusnya.
Kalau itu penyebabnya, kita barangkali tak perlu repot-repot, ambil
tindakan represif dengan mengerahkan polisi, bahkan militer atau otoritas
tertentu.
Namun, tentu saja tindak itu sering jauh dari esensi menyelesaikan
masalah. Sebab, sangat boleh jadi di balik sebuah tindakan terkandung banyak
hal tidak akan mungkin diselesaikan dengan cara-cara instan seperti itu.
Sebaliknya, dengan melihat satu hal dari suatu masalah, hanya menambah kusut
masalah.
Kebiasaan menghadapi masalah dengan monokausal ini merupakan bentuk
pendangkalan dan pemiskinan politik. Model pendekatan ini adalah adik kandung
pragmatisme yang mewarnai mentalitas dan cara berpikir produk sistem pendidikan
yang menghendaki hasil segera. Sebenarnya, pragmatisme positif. Paham ini
menyatakan sesuatu dikatakan baik jika memecahkan masalah tanpa terjerumus
dalam perdebatan yang kontraproduktif. Tapi, pragmatisme menjadi otoriter
ketika menafikan perdebatan teoretis, diskusi tentang nilai, perdebatan
ideologis atau diskusi tentang prioritas hanya demi mengejar hasil segera.
"Kita ini suka meremehkan segala sesuatunya. Alah gampang. Kalau sudah
begitu, terabas aja semua. Etika, moral, nilai, norma, kepantasan, bahkan
peraturan perundang-undangan tak berarti apa-apa. Begitukah?" tanya Udien.
Induh! n ZULKARNAIN ZUBAIRI
[Non-text portions of this message have been removed]
