Refleksi : Dilema dari selesma rezim kleptokratik? http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=12891
2010-01-06 Dilema Otonomi Daerah 2010 Robert Endi Jaweng Tahun 2010 menjadi suatu tahapan krusial dalam perjalanan desentralisasi/otonomi daerah. Pada aras makro-kebijakan, inilah titik waktu bagi alih fase transisi ke konsolidasi desentralisasi, meski prosesnya bisa berjalan tak pasti, berliku. Sementara secara mikrostrategis, 2010 terbilang sebagai tahun efektif pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, di mana otonomi dicek capaian 100 harinya, lalu ditetapkan langkah aksi satu hingga lima tahun ke depan. Ihwal isu makro, tantangan serius kita adalah masih macetnya desentralisasi di tataran elite. Sepanjang satu dasawarsa penerapannya, otonomi seakan hanya berisi urusan birokrasi/politisi, amat sarat agenda instrumentalis: kewenangan, pemekaran, pilkada, dan seterusnya. Faedah nyata bagi hidup rakyat masih serasa jauh panggang dari api. Hanya di sejumlah terbatas daerah, rakyat menikmati buah inovasi pelayanan publik dan peningkatan kinerja ekonomi. Lihat saja manajemen fiskal pemda. Selain mal-administrasi pelaporan (status adverse dan disclaimer BPK), daerah belum juga berhasil mengurai masalah substantif terkait proporsi alokasi yang minim bagi belanja publik (rerata 25% dari total APBD) dan rendahnya daya serap anggaran sehingga di satu sisi kian mendistorsi porsi publik, pada sisi lain menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) melalui bunga simpanan dana "nganggur" tersebut di perbankan (sertifikat BI). Pada hal, ciri penanda bergesernya transisi ke konsolidasi tidak saja diukur dari selesainya penyesuaian aneka karakter regulasi desentralistik, tapi terutama justru pada beralihnya dominasi agenda instrumental-elitis menjadi substantif-publik. Tanpa terpenuhinya ciri ini, kita senantiasa berada di zona transisi permanen, tak bergerak ke mana-mana (involusi). Rakyat lalu makin sulit terintegrasi dalam sistem permainan yang ada, serta gagal merasakan faedah otda. Dilema 2010 Dilemanya, saat ketika agenda substantif yang lebih kita butuhkan pada fase konsolidasi, justru sepanjang 2010 ini berjejal agenda instrumentalis. Sebagaimana pula yang menjadi prioritas Mendagri baru, kalender otonomi akan didominasi oleh pelaksanaan pilkada di 246 daerah, upaya penataan pemekaran, pengaturan peran provinsi, dan lain lain. Pemerintah jelas tak mau ambil resiko untuk tidak mengutamakan berbagai agenda tersebut. Ihwal pemekaran, 2010 menjadi tahun penataan, baik di level kebijakan maupun kapasitas kinerja daerah baru. Kita tahu, selama ini mismanajemen kebijakan berlangsung merata pada setiap tahapan penting: di hulu belum ada desain dan peta jalan baru kebijakan, di tahapan proses terlihat lemahnya fasilitasi dan supervisi bagi DOB, dan di hilir belum kunjung dibuatnya evaluasi kinerja daerah hasil pemekaran. Mendagri menargetkan kelarnya evaluasi dan Grand Design itu masing-masing pada Maret dan Oktober 2010. Sementara itu, pelaksanaan pilkada tampaknya menjadi agenda otonomi paling rumit dan kritis tahun ini. Jika melihat carut-marut persiapannya, boleh jadi kita sedang memasuki status "darurat" pilkada. Sejumlah prasyarat bagi berlangsungnya suatu pemilu bermutu justru masih bermasalah, bahkan belum tersedia: regulasi operasional, manajemen kerja, institusi pengawasan, dukungan anggaran. Namun terlepas dari problem yang ada, pilkada tak boleh batal/mundur karena selang waktu tunda ke 2011 adalah opportunity cost besar bagi pembangunan daerah. Catatan Akhir Kita seakan digiring ke pilihan yang serba pelik. Dari sisi resiko dan kepentingan subjektif, elite politik/pemerintah hampir pasti mengutamakan agenda instrumentalis. Pembuktian faedah otonomi bagi rakyat, dalam bentuk prioritas alokasi anggaran, pelayanan publik, lapangan kerja, bukanlah perkara pokok. Setidaknya, itu yang terjadi pada 203 daerah hasil pemekaran atau di 246 daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun ini. Ketika tahun politik nasional (2009) berganti menjadi tahun politik lokal (2010), situasi tetap sama biasanya bagi rakyat. Negara yang terus sibuk dengan dirinya tentu tak banyak membantu kehidupan mereka; malah rakyatlah yang dibuat repot dengan berbagai agenda elite. Persoalan tiadanya jaminan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, lingkungan usaha kondusif, akan bertahan menjadi isu-isu lazim keseharian kita. Melihat semua itu, saya sendiri merasa sulit menerka rute baru pasca-transisi ini: berharap ke fase konsolidasi, meski tetap merasa cemas dengan jebakan lorong tiada ujung transisi, bahkan melangkah mundur ke titik berangkat (sentralisasi) lantaran desakan rakyat yang tak merasakan manfaat riil sistem baru ini. Suatu nota keras bagi kita, terutama para elite penyelenggara negara. Penulis adalah Manajer Hubungan Eksternal KPPOD, Jakarta [Non-text portions of this message have been removed]
