http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2010/01/19/5063.html
Selasa, 19 Januari 2010, 13:09:07 WIB
Presiden Buka Rakernas APKASI di Madiun
Para Menteri, BUMN dan Pemda Diminta Jemput Bola
*Presiden SBY, didampingi Mendagri Gamawan Fauzi, membuka Rakernas VI APKASI di
Pendopo Kabupaten Madiun, Selasa (19/1) pagi. (foto: abror/presidensby.info)
Madiun: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (19/1) pagi menghadiri dan
membuka Rapat Kerja Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(APKASI) di Pendopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Presiden SBY berharap
rakernas dapat menghasilkan sesuatu yang baik, yang ditandai dengan daerah yang
semakin maju dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih tinggi di masa
depan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY mengingatkan kembali tujuh instruksi
yang berlaku bagi gubernur, bupati dan walikota. Tujuh instruksi tersebut
adalah upaya untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan
pendidikan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan pembangunan infrastruktur di
daerah, terus melaksanakan reformasi birokrasi dan gerakan pencegahan serta
penindakan terhadap tipikor, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat atau pelayanan publik.
“Tujuh priotitas ini yang harus terus dilaksanakan dan ketika saya datang
berkunjung nanti ke kabupaten kabupaten yang saudara pimpin, yang harus saudara
laporkan kepada saya adalah 7 prioritas itu,” SBY menegaskan.
Presiden SBY memberikan apresiasi kepada sepuluh bupati yang membacakan ikrar
mewakili para bupati yang lain. “Lima butir itu pas benar, cocok benar, klop
benar dengan apa yang menjadi tujuan dari pemerintahan kita dan negara kita,”
ujar SBY. Yang penting, lanjut SBY, ikrar itu jangan sampai tahun ke depan.
Harus sampai pilkada lagi masih tetap sebagai ikrar.
Kepada para menteri, LPND, BUMN, pemerintah daerah, Presiden SBY meminta untuk
dilakukan upaya menjemput bola dalam soal mobile service. “Pelayanan bergerak.
Geraknya bisa dengan mobil, motor atau jalan kaki. Banyak saudara kita tidak
tahu kalau harus mengurus SIM, akte kelahiran, sertifikat tanah dan sebagainya.
Ada juga yang ingin melengkapi tapi tidak tahu caranya. Dalam hal ini
pemerintah, termasuk pemerintah daerah melakukan upaya jemput bola,
melaksanakan pelayanan bergerak sehingga menjangkau mereka,” SBY menjelaskan.
Presiden SBY juga menjelaskan tentang program 100 hari pemerintah. “Agenda
pertama adalah menghilangkan sumbatan dengan cara yang bisa kita selesaikan 100
hari. Kalau tidak mungkin diselesaikan, maka sudah kita rumuskan bagaimana
solusinya, bagaimana kerangkanya yang dalam tahun 2010 akan segera kita
selesaikan. Kedua, rencana lima tahun mendatang harus lebih realistis," ujar
SBY.
“Ketiga, 100 hari, kita mengundang semua LSM, ekonom, dunia usaha, pengamat,
para pimpinan daerah, semua apa yang harus kita lakukan 5 tahun mendatang itu
dirampungkan 100 hari. Keempat, harus ada quick win, hasil cepat, hasil nyata.
mengukur 100 hari-- apakah 45 sasaran dengan 15 program utama itu dicapai atau
tidak,” Presiden SBY menegaskan. (mit)
[Non-text portions of this message have been removed]
