Refleksi: Mungkin saja para petinggi rezim dan para pendukungnya yang laki-laki menganggap tidak perlu ada prioritas bagi perempuan berpartisipasi dalam berbagai lapangan kehidupan, karena sudah cukup sebagai isteri pintar masak dan.. di rumah. Walahualam.
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/100-hari-pemerintahan-perempuan-belum-jadi-prioritas/ Sabtu, 30 Januari 2010 10:53 100 Hari Pemerintahan, Perempuan Belum Jadi Prioritas OLEH: HERU GUNTORO Jakarta - Sepanjang 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembiaran terhadap pelanggaran hak konstitusional perempuan telah dilakukan. Hal ini terbukti, pemerintah tak mampu menempatkan hak perempuan sebagai prioritas kebijakan. "Kepemimpinan nasional masih belum menjadikan pemenuhan hak konstitusional bagi warga negara perempuan sebagai prioritas," kata Koordinator Komnas Perempuan Ninik Rahayu dalam jumpa pers "Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Nasional Presiden Yudhoyono-Boediono dalam Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan" di Jakarta, Jumat (29/1). Komnas Perempuan mencatat, belum ada langkah substanstif yang diambil berkenaan dengan usulan delapan agenda prioritas pemenuhan hak-hak konstitusional bagi warga negara perempuan yang disampaikan secara khusus pada 25 Agustus 2009 lalu kepada Presiden Yudhoyono. Hal tersebut tercermin dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam 100 hari tak bersifat komprehensif dan sistemik, melainkan sekadar kasuistik belaka. Ninik mencontohkan adanya 154 peraturan daerah (perda) diskriminatif yang mengatur tata cara berbusana, moralitas, dan agama, serta meminggirkan hak buruh migran yang belum dibatalkan. Bahkan, sekarang muncul 15 rancangan perda diskriminatif. Perda-Perda diskriminatif itu, terbagi menjadi lima kategori. Pertama, kriminalisasi terhadap perempuan (38), kontrol tubuh perempuan (21), kebijakan daerah buruh migran diskriminatif (4), pembatasan terhadap komunitas Ahmadiyah (9), serta kebijakan daerah dengan landasan moralitas dan agama (82). "Munculnya perda-perda ini membuktikan pemerintah lamban dalam menangani masalah perempuan," tegas Ninik. Posisi Penting Ditemui terpisah, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menneg PP dan PA) Linda Amalia Sari Gumelar membantah bahwa pemerintah telah mengabaikan hak-hak perempuan. Sebagai buktinya, kata Linda, di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, kaum perempuan banyak duduk di posisi penting. "Pemerintahan Yudhoyono sangat memperhatikan perempuan. Sebagai buktinya, jumlah perempuan di kabinet semakin bertambah," tegas Linda. Linda mengaku, masih banyak perda yang diskriminatif terhadap perempuan. Ia akan terus mendorong kepada instansi terkait untuk ditinjau ulang. Untuk itu, Komnas Perempuan juga merekomendasikan agar Presiden Yudhoyono mengeluarkan turunan program dan kebijakan kementerian lembaga tentang hak-hak konstitusional perempuan."Kami meminta pemerintah menyusun kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, khususnya perempuan, memastikan mekanisme koordinasi antarkementerian atau lembaga serta melakukan konsultasi publik dan membuka akses informasi pada masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang partisipatif, transparan,s dan akuntabel," tegas Ninik.n [Non-text portions of this message have been removed]
