From: airlangga pribadi <[email protected]>
Date: Tuesday, February 16, 2010, 7:36 PM
Ijinkan saya memposting tulisan saya di Jawa Pos
Jawa Pos
Opini
[ Senin, 15 Februari 2010 ]
Saatnya Seberani Bung Karno
Oleh: Airlangga Pribadi
Integritas pemimpin pada saat krisis diuji oleh keberanian menghadapi masalah
yang ada di depannya tanpa mengeluh. Ketika hari-hari terakhir ini kita
disuguhi model komunikasi politik Presiden SBY yang terkesan menghindar dari
persoalan, saya terkesima saat membuka kembali lembaran naskah pidato
Proklamasi RI dari Bung Karno pada 1966 yang berjudul Jas Merah (Jangan
Sekali-kali Melupakan Sejarah).
Dalam pembukaan pidato tersebut, Soekarno menegaskan di tengah tekanan politik
bertubi-tubi menghadangnya, dia tetap menunjukkan dirinya tegak berdiri sebagai
presiden Republik Indonesia di hadapan seluruh rakyat. Melalui pidatonya, Bung
Karno memperlihatkan bahwa dia tidak lari dari persoalan politik yang
dihadapkan kepada dirinya. Dia menjawabnya satu per satu, mulai besarnya
anggaran yang dia gunakan untuk merebut Papua sampai persoalan posisi politik
dari Supersemar.
Meski pada akhirnya Soekarno tidak dapat mempertahankan kekuasaan, pidato
tersebut memberi kesan yang sangat kuat bahwa sebagai presiden, Soekarno tidak
mengeluh kepada rakyat atas tekanan politik yang dihadapi. Soekarno berusaha
menenteramkan hati rakyat bahwa dia masih mampu mengelola kondisi politik di
saat krisis. Sejarah mencatat, bagaimana Soekarno memperlihatkan jiwa kesatria,
bahkan pada pertempuran politik pada masa akhir kepemimpinannya.
Keutamaan memimpin sebagai presiden seperti inilah yang tengah kita tunggu
terkait dengan penyelesaian kasus bailout Century. Komunikasi politik Presiden
SBY saat ini yang memperlihatkan kepada publik bahwa dirinya adalah korban yang
dizalimi dan menyerahkan tanggung jawab kepada para pembantunya, dapat
melunturkan kepercayaan publik. Ketika hal itu terjadi, setidaknya ada tiga
langkah komunikasi politik yang seharusnya dilakukan SBY untuk memulihkan
integritas pemerintahannya.
Ambil Tanggung Jawab
Pertama, sudah saatnya Presiden SBY menyadari bahwa memosisikan diri sebagai
korban pertarungan politik dan mengharap simpati publik dalam kondisi krisis
justru akan meluluhlantakkan kepercayaan publik akan hadirnya pemimpin yang
tangguh dan bersama bisa menghadapi segala persoalan. Posisi sebagai korban dan
menghindar seperti ini saatnya diubah. Apabila pada situasi normal, presiden
dapat memberikan wewenang kepada para pembantunya untuk merumuskan kebijakan
maupun menjawab pertanyaan publik atas berbagai persoalan pemerintahan, pada
situasi krisis langkah yang berbeda harus diambil.
Sekarang saatnya bagi Presiden SBY untuk tampil sendiri dengan mengambil
tanggung jawab dari Boediono dan Sri Mulyani dengan menyatakan bahwa dirinya
mengetahui kebijakan bailout Bank Century dan menjelaskan secara jernih alasan
dan kondisi-kondisi yang mengharuskan pemerintah mengambil tindakan tersebut.
Meski kebijakan tersebut kemudian dinilai salah oleh pihak parlemen dan publik,
keterusterangan dan mengakui kesalahan tidak membuat integritas presiden luntur
di hadapan rakyatnya, selama pemimpin tidak melakukan praktik korupsi.
Kejujuran dan keberanian sikap tersebut dapat membangun citra diri Presiden SBY
sebagai pemimpin yang tegar dan berani meski dihantam krisis politik yang kuat
di hadapan rakyat Indonesia. Sekaranglah saatnya memperlihatkan kepada rakyat
Indonesia bahwa kemampuan Presiden SBY menyelesaikan persoalan yang ada di
depannya bukanlah pencitraan publik semata, namun benar-benar karakter otentik
dirinya.
Kedua, sudah saatnya SBY menghadapi dengan tegar segenap kekuatan oposisi
politik, baik di tingkat kekuatan politik maupun kekuatan masyarakat sipil.
Bukanlah tindakan arif bagi presiden di era sistem politik demokrasi,
menyerukan ancaman kudeta kepada publik. Saat membaca sejarah, kita menjadi
saksi bagaimana mantan Presiden Indonesia KH Abdurrahman Wahid berani
menghadapi lawan-lawan politiknya para legislator, di gedung DPR RI.
Tidaklah salah apabila Presiden SBY belajar dari momen tersebut. Saatnya dia
tidak menghindar dan justru memanggil para aktivis dan agensi-agensi politik
yang saat ini melakukan protes. Bukankah pada saat bertugas sebagai perwira
tinggi pada masa Orde Baru, dirinya dikenal sebagai jenderal yang rajin
berdialog dengan para intelektual dan aktivis gerakan mahasiswa. Tunjukkan
kepada rakyat sebagai pemimpin yang selama ini menyerukan pentingnya optimisme.
SBY siap dan mampu berdialog dengan lawan politiknya dengan segenap argumen dan
penjelasan yang jernih dan rasional.
Ketiga, sebagai presiden tidak sepatutnya SBY mudah memberikan respons-respons
reaktif dan emosional. Kepemimpinan yang efektif dalam kondisi krisis
diperlukan, terutama pada saat-saat sekarang, ketika kritik dan tekanan politik
tengah bertubi-tubi dialamatkan kepadanya. Sejarah kepemimpinan dunia
memberikan contoh kepemimpinan efektif, saat Jenderal Charles De Gaulle
menghadapi krisis gerakan mahasiswa pada 1968.
Pada situasi yang sangat genting di bawah ancaman revolusi sosial, De Gaulle
bertindak tenang. Dia tidak mudah terpancing oleh tekanan dan provokasi
politik, dan pada saat yang tepat hadir di hadapan rakyat Prancis dengan
menunjukkan integritasnya sebagai presiden. Kemampuan De Gaulle menjalankan
komunikasi politik secara efektif terbukti berhasil mengembalikan kepercayaan
publik dengan memperlihatkan kapasitasnya sebagai pemimpin untuk menyelesaikan
persoalan politik yang dihadapi rakyat Prancis.
Pendeknya, yang dibutuhkan Presiden SBY untuk memimpin di saat krisis adalah
keberanian menghadapi persoalan yang muncul sebagai akibat dari kebijakan pada
masa kepemimpinannya. Semoga beliau sadar bahwa saat ini bukanlah situasi
normal, namun krisis politik terhadap pemerintahannya yang membutuhkan
kehadiran pemimpin yang berani. (*)
*). Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga
[Non-text portions of this message have been removed]
