Refleksi: Apakah yang dimaksudkan dengan pemerintah ialah Group Bin Laden? http://www.gatra.com/2008-08-12/artikel.php?id=117435
Bin Ladin Group Investasi Agribisnis di Merauke Jakarta, 12 Agustus 2008 13:50 Kelompok usaha Arab Saudi, Bin Ladin Group, siap melakukan investasi sebesar 4 miliar dolar AS, untuk mengembangkan agribisnis padi di Merauke, Papua. Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara delegasi Bin Ladin Group dengan Menteri Pertanian Anton Apriyantono serta Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah, Alwi Shihab di gedung Deptan, Selasa (12/8). Dalam pertemuan itu Bin Ladin Group dipimpin Wakil Chairman Bin Ladin, Sheikh Hassan M Bin Ladin dan Managing Director Saudi Bin Ladin, Abu Bakr Al Hamid Usai pertemuan tertutup itu Alwi Shihab menjelaskan, Bin Ladin Group akan mengembangkan areal persawahan padi seluas 500.000 hektar (ha) yang mana setiap 5.000 ha diperkirakan perlu investasi 43 juta dolar AS. "Bin Ladin mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Arab Saudi untuk kerjasama dengan Indonesia," kata Mantan Menteri Luar Negeri itu. Menurut Alwi, kelompok usaha tersebut akan mengirimkan tim bersama dengan tim Deptan guna menentukan daerah yang cocok untuk pengembangan persawahan padi di Merauke. Sementara itu Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan, pembahasan secara rinci mengenai rencana investasi Bin Ladin Group baru akan dilakukan setelah kedatangan tim mereka. Ketika menyinggung infrastruktur di Merauke yang minim, ia mengungkapkan, pemerintah RI akan bekerjasama dengan investor untuk mengembangkannya. "Infrastruktur utama seperti jalan raya akan dibangun oleh pemerintah," katanya. Sementara itu Alwi menambahkan, mereka mengusulkan untuk mengembangkan beras varietas Basmati yang rencananya untuk memenuhi pasar Arab Saudi. Selain Arab Saudi, sejumlah negara lain asal Timur Tengah seperti Qatar, Oman dan Dubai juga telah menyatakan minat menanamkan modal untuk mengembangkan agribisnis di Indonesia. [TMA, Ant] http://www.antaranews.com/berita/1266303084/pemerintah-siapkan-tata-ruang-kawasan-pangan-merauke Pemerintah Siapkan Tata Ruang Kawasan Pangan Merauke Selasa, 16 Pebruari 2010 13:51 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Menko Perekonomian, Hatta Rajasa. (ANTARA)Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah masih menyiapkan tahapan tata ruang wilayah untuk pengembangan kawasan pangan dalam skala besar (Merauke Food Estate) di kabupaten Merauke, Papua. "Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan kita masih mematangkan konsep tata ruang," ujarnya seusai rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Selasa. Ia menambahkan, konsep tata ruang tersebut akan melingkupi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) karena konsep dasar strategis mengenai kawasan ini nantinya adalah terhadap pertanian. "Kita masih mematangkan konsep tata ruang misal untuk penempatan kawasan pertanian tebu, persawahan atau perkebunan dan itu semua diintegrasikan di tata ruang," ujarnya. Dengan pematangan konsep tersebut, Hatta mengharapkan tidak ada kawasan yang tidak dapat digunakan dan dapat berfungsi secara maksimal termasuk sosialisasi yang memegang peranan penting. "Jangan sampai ada hutan lindung tidak bisa dikonversi karena harus betul-betul kita memanfaatkan lahan yang tidak terpakai, jadi kawasan hutan harus tetap ada dan hutan gundul ditanami menjadi lahan pertanian, demikian pula dengan AMDAL harus ketat seiring dengan penurunan target emisi 26 persen," ujarnya. Hatta masih belum dapat mengungkapkan kapan kawasan pangan tersebut dapat segera diresmikan karena masih dalam pembahasan konsep yang harus dimatangkan terlebih dulu termasuk kemungkinan masuknya investor asing ke proyek pemerintah tersebut. "Insya Allah tahun ini, namun kita masih mematangkan konsep termasuk pembiayaannya berapa persen APBN, APBD, maupun swasta. Dan apakah konsepnya swasta murni penuh dengan tax holiday karena ada usulan investasi 2,5 miliar dolar AS," ujarnya. Hatta juga masih akan membahas dengan tim koordinasi berapa hektare lahan yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan pangan dalam skala luas atau food estate di Kabupaten Merauke ini. Sementara Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menambahkan pengembangan kawasan ini akan lama karena permasalahan tata ruang wilayah. "Kalau ada wilayah hutan yang berubah, sebelumnya harus ada tim terpadu dari menteri dalam negeri, menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, LIPI dan Perguruan Tinggi, lalu pemda mengusulkan kepada tim terpadu, lalu tim terpadu mengkaji untuk diselesaikan sebelum dibawa ke DPR," ujarnya. Zulkifli menambahkan hingga saat ini tim terpadu untuk membahas pengalihan hutan menjadi kawasan pangan belum terwujud. "Saat ini tim terpadunya saja belum ada, jadi masalah investor juga belum kita bahas," ujarnya. [Non-text portions of this message have been removed]
