Awasi Pembangunan Pelabuhan Swasta
Sabtu, 20 Februari 2010 | 03:56 WIB
Jakarta, Kompas - Investasi
pembangunan pelabuhan perikanan oleh swasta harus diikuti mekanisme
pengawasan yang ketat. Pengawasan yang ketat dibutuhkan untuk
menghindari agar pelabuhan ikan yang dibangun swasta tidak menjadi
tempat kejahatan perikanan.Demikian dikemukakan Kepala Riset Pusat Kajian
Sumber Daya Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana di Jakarta, Jumat
(19/2).Suhana
mengakui, pengadaan infrastruktur perikanan, antara lain pelabuhan
perikanan, memang membutuhkan peran swasta. Ini dilakukan karena
anggaran yang dimiliki pemerintah sangat terbatas.Meski demikian, lanjutnya,
pemerintah tetap harus campur tangan dalam mengatur tata kelola pelabuhan
tersebut.Campur
tangan tersebut dibutuhkan agar pembangunan pelabuhan perikanan
terintegrasi dengan pengembangan industri pengolahan perikanan. ”Ini
diperlukan untuk mendorong nilai tambah produk perikanan,” kata
Suhana.Pemerintah,
ujarnya, harus mendorong agar produk perikanan yang diekspor lewat
pelabuhan tidak berbentuk bahan baku atau gelondongan. ”Jangan sampai
Indonesia hanya puas menjadi pemasok bahan baku industri pengolahan
negara lain,” ujar Suhana.Selain itu juga perlu segera dilakukan
pemetaan kebutuhan ikan nasional. Pemetaan pasar ini diperlukan untuk
mengukur kebutuhan riil pembangunan pelabuhan di dalam negeri.Ditawarkan 25
lokasiPemerintah
saat ini menawarkan 25 lokasi pelabuhan perikanan di kawasan perairan
perbatasan kepada swasta. Total investasi yang dibutuhkan untuk
membangun pelabuhan perikanan di ke-25 lokasi tersebut Rp 6,3 triliun.Pelabuhan
perikanan yang ditawarkan kepada investor swasta antara lain Belawan dan
Sibolga di Sumatera Utara.Menurut
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dedy Sutisna, investor asal China kini menjajaki investasi pembangunan
pelabuhan di ke-25 lokasi tersebut.Dia menjelaskan, pembangunan
pelabuhan perikanan oleh swasta hanya untuk pelabuhan perikanan
nusantara dan pelabuhan perikanan samudra, dengan daya tampung kapal
berbobot mati di atas 30 ton.Pelabuhan perikanan samudra akan membuka
kesempatan untuk ekspor langsung produk perikanan ke negara lain.Menurut
Ketua Komisi I DPR Ahmad Muqowam, investasi swasta di infrastruktur
perikanan hendaknya tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. ”Jika itu
terjadi, akan membebani rakyat dalam pemanfaatan pelabuhan tersebut,”
katanya. (LKT)
Sumber :
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/20/03560630/awasi.pembangunan.pelabuhan.swasta....
Get your new Email address!
Grab the Email name you've always wanted before someone else does!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
[Non-text portions of this message have been removed]
