Refleksi: Tolak bisa saja diucapkan tetapi apakah mempunyai kekuatan melawan kemauan yang dipertuan agungkan. ayo adu kuat
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=118381 [ Sabtu, 20 Februari 2010 ] Golkar-PKS Tolak Selamatkan Boediono-Sri Mulyani JAKARTA - Aksi lobi Partai Demokrat dan komponen pemerintah lain, tampaknya, tak mempan untuk Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dua partai itu berjanji tidak akan memperlunak sikap terkait kesimpulan akhir hasil investigasi Pansus Angket Kasus Bank Century. Bahkan, nama Boediono dan Sri Mulyani akan disebut secara eksplisit sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century Rp 6,7 triliun. ''Pansus akan banci kalau tidak mampu menyebutkan siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. Golkar akan menyebutkan nama siapa yang bertanggung jawab. Itu merupakan tujuan pansus ini,'' tegas Bambang Soesatyo, anggota pansus dari Fraksi Golkar, dalam diskusi di gedung DPR, kemarin (19/2). Bambang awalnya memang tidak menyebutkan nama. Namun, setelah dipancing pakar komunikasi politik dari UI Effendy Ghazali yang juga menjadi pembicara apakah pihak yang paling bertanggung jawab itu adalah Boediono dan Sri Mulyani, dia spontan mengangguk. Menurut Bambang, Golkar tidak akan mengubah pandangan awalnya. Yakni, ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, dan adanya potensi kerugian negara dalam kasus Bank Century. ''Sulit bagi kami untuk berpaling dari fakta-fakta yang ada. Istilahnya, ditembak pun kami tidak akan mundur,'' ujarnya. Berkembangnya isu reshuffle, lanjut dia, juga tidak berpengaruh bagi Golkar. ''Golkar tidak akan berguling-guling nangis minta jangan dicopot kadernya (dari kabinet, Red),'' ungkapnya. Andi Rahmat, anggota pansus dari FPKS, juga menegaskan, kesimpulan akhir pansus harus berani menyebut nama pejabat negara yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. ''Kalau nggak ada namanya, bukan temuan, tapi pengaburan. Kalau gubernur BI waktu itu, ya Boediono. Masak gubernur BI waktu itu Darwin Nasution atau Sabar Anton Tarihongan. Masak Ketua KSSK Zainal Abidin. Kan bukan. Jadi, kita sebut namanya. Itu konsekuensi jabatan,'' ujarnya. Dia juga meminta agar risiko politik bila Boediono dan Sri Mulyani lengser tidak terlalu didramatisasi. Dia membandingkan dengan lengsernya Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid yang tetap tidak ''memorak-porandakan'' keutuhan NKRI. ''Saya ingat, ada demo di depan BEI (Bursa Efek Indonesia). Kalau Sri Mulyani turun, ekonomi kita akan anjlok. Itu dramatisasi. Kalau Achsanul Qosasi jadi menteri keuangan, memangnya kenapa? Jangan-jangan jauh lebih hebat dari Sri Mulyani. Sebagai orang Makassar, saya senang Pak Amir Syamsuddin jadi Wapres,'' kata Andi. Wakil ketua komisi XI yang kebetulan juga anggota pansus Achsanul Qosasi serta Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin yang juga hadir dalam diskusi hanya tersenyum kecut saat mendengar pernyataan Andi Rahmat itu. Andi menambahkan, bisa jadi langkah tersebut akan mengakhiri ketidakpastian dalam politik. ''Melanjutkan pemerintahan dan menciptakan stabilitas 4,5 tahun ke depan itu penting,'' tegasnya. Amir Syamsuddin menyampaikan bahwa Partai Demokrat mau mengakui adanya pelanggaran-pelanggaran. Terutama dalam proses akuisisi dan merger Bank Century. Tapi, dia meminta agar hal itu tidak serta-merta dianggap sebagai kejahatan. Apalagi kalau tudingan dialamatkan kepada Partai Demokrat dan SBY. ''Untuk indikasi pidana, ada ahli hukum pidana perbankan. Kita yang amatir-amatir ini jangan coba-coba jadi ahli. Kalau kita sebarkan keahlian kita yang amatir ini kepada masyarakat, itu cenderung akan menyesatkan,'' katanya. (pri/agm) [Non-text portions of this message have been removed]
