Dear all. Berita Raker Nasional saya kutip di bawah ini menggembirakan, karena pemerintah kita dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah tampak tegar dalam usaha menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berada di bawah koordinasi Menko Ekonomi dan Menko Kesra.
Nah, pertanyaan besar kita adalah bagaimana melahirkan program yang bisa menggoalkan dua ideal (pertumbuhan ekonomi dan pemerataan) di bidang ekonomi, sehingga pengertian "kesejahteraan rakyat" tidaklah sekedar berupa berupa bantuan sosial di kala ada darurat (misalnya bencana alam, kecelakaan pesawat, dst) saja seperti yang biasa kita saksikan. Melainkan, "kesejahteraan sosial" itu buah dari sistem pemerataan yang dicangkokkan ke dalam struktur sistem ekonomi Kapitalisme yang kita terapkan di negeri kita ini. Karena, bagaimana pun suksesnya suatu pertumbuhan ekonomi dengan sistem Kapitalisme Pasar Bebas itu, pastilah tidak bisa diharapkan untuk tidak melahirkan kesenjangan sosial-ekonomi. Di negara Mbahnya Kapitalisme Pasar Bebas di bawah Presiden Obama sekali pun sekarang sedang dilakukan secara gencar intervensi pemeriintah dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi bisa dibarengi dengan pemerataan sosial-ekonomi juga. Di negeri kita ini kebocoran berupa KKN yang kita warisi dari Rezim Soeharto ternyata sekarang masih merajalela. Yang sedang terbongkar sekarang ini hanya puncak gunung esnya saja. KKN jelas merupakan penghalang kehidupan yang sehat dan normal dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial itu. Sementara itu, sudah menjadi cerita dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat kita, bahwa pelaku utama KKN adalah para birokrat yang justeru para petingginya adalah mereka yang akan ikut dalam Raker di Bali itu nanti. Salah satu program reformasi adalah Reformasi Birokrasi itu, bukan? Maka saya tidak habis fikir, apakah Raker Nasional di Bali itu nanti bisa diharapkan menghasilkan program kerja yang bebas dari KKN? Kenapa Menko yang menangani bidang hukum tidak disertakan? Bukankah jelas sekali bahwa sekarang ini kita sedang dalam keadaan "darurat hukum" yang nyata? Bukankah KKN itu sudah terbukti merangsek lembaga-lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara, dll) sekarang ini? Tanpa adanya pembahasan bidang hukum ini, terasa Raker Nasional di Bali itu ada kejanggalannya! Kalau Presiden SBY menyelenggarakan Raker Nasional di Bali tanpa mengikut swertakan bidang hukum, maka seyogyanyalah kita harus mengingatkan kepada beliau tentang pentingnya melaksanakan Rapat Kerja Nasional untuk membenahi bidang hukum ini. Siapa saja yang pantas ikut membenahinya? Inilah yang perlu kita fikirkan bersama. Karena, kita berasumsi Presiden SBY benar-benar bisda dipercaya dan bisa diharapkan untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, bukan? Ikra.- ==== Dari: http://id.news.yahoo.com/antr/20100419/tpl-presiden-buka-rapat-kerja-nasional-cc08abe.html Presiden Buka Rapat Kerja Nasional Antara Tampak Siring (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin pagi membuka rapat kerja nasional di Istana Tampang Siring, Bali. Rapat yang diikuti oleh seluruh menteri kabinet Indonesia Bersatu, para gubernur, para ketua DPRD, pimpinan BUMN dan lembaga pemerintah akan berlangsung hingga Kamis (21/4) mendatang. Seperti yang disampaikan Kepala Negara dalam pembukaan Munas Asosiasi DPRD seluruh Indonesia beberapa waktu lalu, rapat kerja tersebut akan membahas empat hal masing-masing kinerja perekonomian nasional hingga lima tahun mendatang, evaluasi pelaksanaan program pro rakyat, strategi pencapaian target millenium development goals dan kebijakan pemerintah tentang pembangunan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Presiden dijadwalkan membuka rapat kerja pada pukul 09:00 WITA. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara akan menyampaikan arahan mengenai target rapat kerja. Setelah dibuka oleh Presiden, kemudian diselenggarakan sesi rapat pleno pembangunan ekonomi yang diawali dengan paparan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Sesi itu kemudian dilanjutkan dengan diskusi peserta rapat kerja, termasuk dengan kalangan dunia usaha, pakar ekonomi dan pakar teknologi. Diskusi berlangsung selama dua sesi sebelum pada sore harinya dilanjutkan dengan rapat pleno pembangunan berkeadilan di bidang kesejahteraan rakyat, diawali dengan paparan Menko Kesra. Pada malam hari, bersama Presiden dan Wakil Presiden Boediono, para peserta dijadwalkan masih menyelenggarakan satu sesi pertemuan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana saat menyampaikan keterangan pers, Minggu (18/4), menyebutkan, rapat kerja itu bertujuan sebagai wahana koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga hasil utama dari rapat kerja itu dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden. Pola rapat kerja gabungan yang dipimpin Presiden ini hampir serupa dengan yang pernah berlangsung pada awal Februari 2010 di Istana Cipanas Cianjur. Namun pada rapat yang berlangsung di Istana Tampak Siring tersebut tak hanya kalangan pemerintahan saja namun juga kalangan dunia usaha, teknokrat dan ilmuwan. Juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha dalam keterangannya pada wartawan, Minggu (18/4) petang mengatakan, pola rapat kerja tersebut akan dikembangkan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan dan implementasi program pemerintah. Suasana Istana Tampak Siring yang biasanya sepi, dalam tiga hari mendatang dipastikan semarak dengan kehadiran para peserta rapat. Sejumlah ruangan dan paviliun di Istana yang dibangun sejak masa Presiden Soekarno tersebut disiapkan untuk kegiatan diskusi kelompok. Selain itu, sejumlah tenda didirikan di sekitar lingkungan Istana termasuk tenda untuk keperluan para wartawan yang meliput kegiatan tersebut. Sementara paviliun Nakula, Sadewa dan Yudhistira disiapkan untuk keperluan penyelenggaraan rapat tersebut. [Non-text portions of this message have been removed]
