.
From: Marco Polo <[email protected]>
.
Date: Tuesday, May 11, 2010, 8:17 PM
** Rakyat Miskin Dijual..... ?? (KEMUNGKINAN BESAR AGAR PARA PEJABAT TINGGI DAN
ORANG2 KAYA BISA HIDUP DAN MAKAN ...... )
-------Original Message----- --
From: Rakyat Harus Sehat
Date: 11.5.2010 14:01:19
Subject: [PersIndonesia] DPRD DKI JAKARTA JUAL GAKIN PADA ASURANSI !!
Rakyat Miskin Dijual
Pos Kota, Selasa, 11 Mei 2010 - 5:43 WIB
SETIABUDI (Pos Kota)- Rencana DPRD DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan dana
kesehatan warga miskin senilai Rp413 miliar ke perusahaan asuransi ditolak
warga miskin Jakarta.
Melalui Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek, warga miskin ini melayangkan
keberatannya terhadap rencana tersebut. Alasanya, menyerahkan pengelolaan
layanan kesehatan ke perusahaan asuransi sama halnya mengkomersiilkan
kesehatan warga miskin.
”Ini artinya menggunakan dana pelayanan kesehatan rakyat miskin untuk bisnis
dan diputar guna menambah keuntungan,” kata Agung Nugroho, Ketua DKR
Jabodetabek, Senin (10/5).
Agung khawatir jika layanan kesehatan warga miskin di serahkan ke perusahaan
asuransi, warga miskin akan terbebani dengan iuran dana.
“Berkaca dari nasib PNS dan anggota TNI yang urusan kesehatannya sudah
diasuransikan. Mereka tidak sepenuhnya bisa dikaver oleh pembiayaan asuransi
jika sakit. Pasti ada obat yang harus dibeli sendiri,” jelas Agung.
JUAL RAKYAT
Hal senada dikemukakan Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Marlo
Sitompul. “Asuransi kesehatan sama halnya menjual rakyat miskin pada perusahaan
asuransi,” ujarnya.
Padahal selama ini, warga miskin di Jakarta sudah dimudahkan dengan sistem
pengobatan oleh dinas kesehatan. Dengan kartu Gakin dan SKTM, warga miskin bisa
bebas berobat ke rumah sakit rujukan dan tidak ada pembatasan biaya berobat.
Menurut data sebanyak 866.360 keluarga miskin di DKI Jakarta saat ini layanan
kesehatannya sudah bisa dikaver dengan kartu Gakin dan SKTM.
Asisten Kesejahteraan Masyarakat, Propinsi DKI Jakarta, Drs. Effendi Annas,
MSi menegaskan pihaknya tetap akan menjalankan sendiri program Gakin untuk
melayani kesehatan rakyat miskin. (inung/B)
Gakin Ibukota Tolak Diasuransikan
Utama | Nasional Written by Redaksi Seruu.Com on Monday, 10 May 2010 22:34
Sebagian besar keluarga miskin DKI Jakarta menolak rencana DPRD untuk
mengasuransikan pelayanan kesehatan mereka. Saat ini Sebanyak 866.360 keluarga
miskin dan SKTM telah dilayani oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
"Seluruh rakyat miskin di ibukota menolak diasuransikan, karena selama ini
program kesehatan GAKIN sudah membebaskan orang miskin dari biaya kesehatan
kalau sakit. Kalau diasuransikan pasti akan ada iuran dan belum tentu untuk
semua penyakit," kata Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek, Agung
Nugroho kepada seruu.com di Jakarta, Senin (10/5/2010).
Agung Nugroho menjelaskan bahwa dari hasil investigasi DKR Jabodetabek,
ditemukan indikasi keterlibatan anggota DPRD dari salah satu partai yang
mengklaim dirinya paling bersih, terlibat mendorong perubahan pelayanan
kesehatan rakyat miskin dari yang tadinya ditangani langsung oleh pemerintah ke
tangan sebuah perusahaan asuransi. "Kami juga mencium ada intimidasi dan
ancaman pada petugas-petugas di dinas kesehatan agar mau menyerahkan
pengelolaan dana kesehatan GAKIN kepada sebuah perusahaan asuransi," ujarnya.
Kalau ini terjadi menurut Agung Nugroho, alokasi dana APBD untuk program GAKIN
sebesar Rp 413 Milyar ini akan diambil oleh perusahaan asuransi untuk dikelola.
"Ini artinya menggunakan dana pelayanan kesehatan rakyat miskin untuk bisnis
dan diputar untuk menambah keuntungan, selayaknya bisnis asuransi. Sehingga
dalam kenyataannya akan meningkat lagi penolakan rumah-rumah sakit terhadap
pasien yang diasuransikan agar keuntungan perusahaan asuransi semakin besar,"
tegasnya.
Agung Nugroho meminta agar Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Kesehatannya tidak
ikut terlibat menjual orang-orang miskin yang sakit ke tangan perusahaan
asuransi. "Pemerintahlah yang harus menjalankan program jaminan kesehatan
rakyat sebagai pemenuhan UUD’45 pasal 28H dan pasal 32, koq malah DPRD yang
sudah dipilih rakyat malah menjual rakyat. Emang dibayar berapa mereka," tandas
Agung.
Sementara itu, Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Marlo
Sitompul menegaskan bahwa apabila DPRD berkeras menjual rakyat miskin pada
perusahaan asuransi, maka semua rakyat miskin di ibukota akan mendelegitimasi
partai-partai yang terlibat dengan perusahaan asuransi. "Mengasuransikan
kesehatan orang miskin sama dengan menjual nyawa kami. Ini pengkhianatan,
karena waktu pemilu, kamilah yang mengusung mereka menjadi anggota dewan,"
katanya.
Saripah (53 tahun) warga miskin dari Pondok Gede, Jakarta Timur pemilik kartu
GAKIN menyesalkan rencana DPRD mengasuransikan peserta GAKIN DKI Jakarta.
"Beberapa tahun lalu Dinas Kesehatan membantu saya membebaskan biaya operasi
tumor karena saya punya kartu Gakin, sementara tetangga saya yang pegawai
negeri walaupun punya askes hanya ditanggung 50 persen, Koq anggota DPRD tega
sih," ujar ibu yang berprofesi sebagai tukang cuci ini.
Ahmad (32 tahun) seorang tukang ojek mengatakan, walaupun tidak memiliki kartu
GAKIN tetap bisa mendapatkan pengobatan cuma-cuma dengan mengurus Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM). "Dengan bantuan Dinkes dan DKR, saya bisa
dibebaskan dari biaya rumah sakit waktu saya mendapat musibah kecelakaan.
Padahal temen saya buruh di Tangerang, kalau sakit, walaupun punya jamsostek,
tapi cuma ditanggung 25 persen saja," katanya.
Anggota DPRD memaksa Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk menyerahkan peserta
dengan Kartu GAKIN-nya pada perusahaan asuransi, tapi menolak peserta pengguna
SKTM. Hal ini dapat diketahui pada saat Rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta
terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun
2009.[wid]
Primaironline/ 08 Mei 2010
Anggota DPRD ´jual´ orang miskin ke perusahaan asuransi?
Yudi Rahmat
Jakarta – Keluarga miskin DKI Jakarta menolak rencana DPRD untuk
mengasuransikan kesehatan mereka. Kalau diasuransikan pasti akan ada iuran dan
belum tentu untuk semua penyakit.
Saat ini sebanyak 866.360 keluarga miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM ) telah dilayani oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
"Rakyat miskin di ibukota menolak diasuransikan, karena selama ini program
kesehatan GAKIN sudah membebaskan orang miskin dari biaya kesehatan kalau
sakit," kata Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek, Agung Nugroho, di
Jakarta, Sabtu (8/5)
Menurut Agung, dari hasil investigasi DKR Jabodetabek, ditemukan indikasi
keterlibatan anggota DPRD dari salah satu partai yang mengklaim dirinya paling
bersih, terlibat mendorong perubahan pelayanan kesehatan rakyat miskin dari
yang tadinya ditangani langsung oleh pemerintah ke tangan sebuah perusahaan
asuransi.
”Kami juga mencium ada intimidasi dan ancaman pada petugas-petugas di dinas
kesehatan agar mau menyerahkan pengelolaan dana kesehatan GAKIN kepada sebuah
perusahaan asuransi," ujarnya.
Kalau ini terjadi, menurut Agung Nugroho, alokasi dana APBD untuk program GAKIN
sebesar Rp413 miliar ini akan diambil oleh perusahaan asuransi untuk dikelola.
”Ini artinya menggunakan dana pelayanan kesehatan rakyat miskin untuk bisnis
dan diputar untuk menambah keuntungan, selayaknya bisnis asuransi. Sehingga
dalam kenyataannya akan meningkatkan lagi penolakan rumah-rumah sakit terhadap
pasien yang diasuransikan agar keuntungan perusahaan asuransi semakin besar,”
tegasnya.
Agung Nugroho berharap Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan tidak ikut
terlibat "menjual" orang-orang miskin yang sakit ke tangan perusahaan asuransi.
”Pemerintahlah yang harus menjalankan program jaminan kesehatan rakyat sebagai
pemenuhan UUD45 pasal 28H dan pasal 32, kok malah DPRD yang sudah dipilih
rakyat malah menjual rakyat. Emang dibayar berapa mereka,” ujarnya.(aka)
Primaironline/ 08 Mei 2010
Delegitimasi partai yang ´jual´ orang miskin ke perusahaan asuransi
Yudi Rahmat
Jakarta - Apabila DPRD DKI Jakarta bersikeras 'menjual' rakyat miskin kepada
perusahaan asuransi maka semua rakyat miskin di ibukota akan mendelegitimasi
partai-partai yang terlibat.
”Mengasuransikan kesehatan orang miskin sama dengan menjual nyawa kami. Ini
pengkhianatan, karena waktu pemilu, kamilah yang mengusung mereka menjadi
anggota dewan,” katanya di jakarta, Sabtu (7/5)
Menurut Marlo, oknum anggota DPRD memaksa Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk
menyerahkan peserta dengan Kartu GAKIN-nya pada perusahaan asuransi, tapi
menolak peserta pengguna SKTM. Hal ini dapat diketahui pada saat Rekomendasi
DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Gubernur tahun 2009.
Sementara itu, Saripah (53), warga miskin dari Pondok Gede, Jakarta Timur,
pemilik kartu GAKIN menyesalkan rencana DPRD mengasuransikan peserta GAKIN DKI
Jakarta.
”Beberapa tahun lalu Dinas Kesehatan membantu saya membebaskan biaya operasi
tumor karena saya punya kartu GAKIN, sementara tetangga saya yang pegawai
negeri walaupun punya askes hanya ditanggung 50 persen. Kok anggota DPRD tega
sih,” ujar ibu tukang cuci ini.
Begitu juga dengan Ahmad (32), walaupun tidak memiliki kartu GAKIN tetap bisa
mendapatkan pengobatan cuma-cuma dengan mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu
(SKTM). ”Dengan bantuan Dinkes dan DKR, saya bisa dibebaskan dari biaya rumah
sakit waktu saya mendapat musibah kecelakaan. Padahal temen saya buruh di
Tangerang, kalau sakit, walaupun punya jamsostek, tapi cuma ditanggung 25
persen saja,” ujar tukang ojek dari Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ini.
(aka)
Primaironline/ 08 Mei 2010
Asuransi rakyat miskin cara neolib lepas tanggung jawab negara
Yudi Rahmat
Jakarta - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Imam Satria
mengatakan mengasuransikan rakyat miskin adalah bagian dari cara-cara
neoliberal untuk melepaskan tanggung jawab negara mengurus rakyat.
”Asuransi itu kan profit, pasti dia cari untung dan membawa masalah pada
pelayanan kesehatan, seperti yang dilakukan perusahaan asuransi yang lain,"
katanya di Jakarta , Sabtu (7/5)
Dirinya menyesalkan kalau ada anggota dewan ikut menyetujui sistem asuransi
dalam pelayanan kesehatan rakyat miskin. ”Kita kan tahu bagaimana nasib
kesehatan buruh Indonesia , PNS dan prajurit. Semua menderita kalau sakit
karena ditelantarkan perusahaan asuransi,” ujarnya.
Sementara itu, Dwi Rio Saputra, dari Fraksi PDIP juga menegaskan, jaminan
kesehatan harus nonprofit. ”Kalau diserahkan ke perusahaan asuransi maka ini
namanya komersialisasi orang miskin yang sakit,” tandasnya. (aka)
Primaironline/ 08 Mei 2010
Komnas HAM: Ada indikasi DPRD DKI manipulasi orang miskin
Yudi Rahmat/ Nur Kholis (Yudi/Primair)
Jakarta - Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengatakan negara harus memastikan
rakyat miskin terlindungi hak-hak dasarnya termasuk hak atas kesehatan bukan
malah memastikan membayar asuransi.
"Seluruh kekuatan dan sumber daya negara harus digunakan untuk rakyat miskin,"
katanya kepada primaironline. com, di Jakarta, Sabtu (8/5). Ia mengatakan itu
terkait rencana DPRD DKI Jakarta membuka asuransi kesehatan rakyat miskin.
Menurutnya, ada indikasi DPRD DKI Jakarta memanipulasi pemenuhan hak-hak rakyat
miskin. Seharusnya, kata Nur Kholis, mereka lihat kemampuan masyarakat miskin.
"Jangankan mau bayar asuransi, makan sehari-hari saja susah," ujarnya.
Menurutnya, kalau masyarakat miskin harus membayar asuransi, negara harus
memperjuangkan anggarannya. (aka)
[Non-text portions of this message have been removed]
