http://www.lampungpost.com/aktual/berita.php?id=17582
Rabu, 19 Mei 2010
NASIONAL
SBY Dinilai tak Maksimal Beri Perlindungan Politik
JAKARTA (LampostOnline): Keputusan Sri Mulyani mundur sebagai Menteri
Keuangan tak terlepas dari tekanan-tekanan politis yang diterimanya dari partai
politik. Saat Sri Mulyani tertekan, Presiden SBY dinilai tidak memberi
perlindungan politik yang cukup bagi Sri Mulyani sehingga dia memilih menerima
tawaran dari Bank Dunia.
"Ini secara tidak langsung mengutarakan kekecewaan Sri Mulyani terhadap
proteksi SBY yang kurang maksimal dari tekanan-tekanan DPR yang sangat kuat,"
kata pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhan Muhtadi, Rabu
(19-5).
Dalam konteks yang lebih spesifik, kata Burhan, Sri Mulyani menyesalkan
tekanan politik dari DPR yang sangat kuat yang harus dia pikul terkait
kebijakan bailout yang dia anggap benar untuk menyelamatkan perekonomian
negara, tetapi malah dibilang salah.
"Sehingga dia merasa menjadi korban dari tekanan politik yang kuat,"
katanya.
"Seharusnya SBY segera mengambil langkah clear dalam pengambilan tanggung
jawab, sehingga tidak menjadi bola liar yang ditendang ke mana-mana," imbuhnya.
Burhan menilai, pernyataan Sri Mulyani malam tadi juga untuk menyindir
partai politik. Terutama partai-partai anggota koalii yang menjadi motor
penggerak Pansus Century di DPR.
"Pernyataan lebih banyak menyindir Partai Golkar dan PKS. Ketiga partai
itu dianggap sebagai motor utama resistensi kalangan Senayan terhadap keputusan
dia terhadap keputusan bailout," analisis dia.
Sri Mulyani tadi malam memaparkan alasan dirinya mundur sebagai pejabat
publik. Ia merasa dipojokkan dalam panggung politik di mana saat ini sebagai
pembantu pemerintah dirinya tidak lagi dikehendaki dalam sebuah sistem politik.
"Mengapa Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan? Tentu ini sudah ada
dalam kalkulasi, di mana saya anggap sumbangan dan kepentingan saya sebagai
pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam suatu sistem politik," ungkap
Sri Mulyani dalam kuliah umum yang bertemakan Kebijakan Publik dan Etika Publik
di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta.
Sri Mulyani juga merasa ketika sudah tidak dikehendaki dalam sistem
politik maka perkawinan kepentingan antar kelompok tadi sudah sangat dominan
dan kental.DTC/L-1
[Non-text portions of this message have been removed]
