Refleksi : Kepandaian penguasa NKRI tak dapat diragukan. Hutan digundul, Keuntungan masuk kantong pribadi mereka. Kemudian berlagak mau mengrehabilitasi, misalnya dengan memberitahukan kepada ketua Soros Foundation, George Soros di Jakarta, 10 Mei 2010.
Dibalik pemberitahuan rehabilitasi tentunya terkandung permohonan minta uang untuk rehabilitasi hutan. Seandainya diberikan duit, dan apakah dipergunakan sebagaimana mestinya itu masalah lain lagi, pokoknya dapat fulus. Jadi perlu syukur dipanjatkan karena ada Soros Foundation yang mau mendengarkan jeritan kerusakan hutan di zamrud khatulistiwa. Bagi yang mau tahu tentang kerusakan hutan lebih terperinci, bisa melihat dengan memakai program Google Earth, (gratis di internet unuk download), dan zoom daerah di NKRI yang Anda ingin lihat. Bagi yang tidak bisa memakai Google Earth, dibawah ini sekadar info diberikan gambar grafik tentang kerusakan hutan di Kalimantan : http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/walhi-hutan-indonesia-bertambah-hancur Walhi: Hutan Indonesia Bertambah Hancur Diterbitkan : 26 Mei 2010 - 3:04pm | Oleh Bari Muchtar (foto: Riya Darma) Diarsip dalam: a.. hutan Indonesia b.. walhi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan siap memberantas pembalakan liar serta menurunkan kebakaran hutan dan penggundulan hutan untuk mengatasi pemanasan global. Komitmen tersebut disampaikan Presiden saat menerima Chairman Soros Fund Management, George Soros, di Jakarta, Senin (10/5). Menurut Erwin Usman dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ucapan SBY ini hanya untuk menggaet dana dari luar. Tapi aktivis lingkungan ini malah menegaskan bahwa kenyataannya hutan Indonesia bertambah rusak. Erwin Usman yang juga Ketua Komite Anti Pengrusakan Hutan Indonesia (KAPHI) menegaskan, Walhi mencatat selama enam tahun pemerintahan SBY ini laju penghancuran hutan Indonesia tidak pernah kurang dari 1,8 juta hektar per tahun. Yang kedua, tambah Erwin, penegakan hukum di Indonesia sangat jauh dari rasa keadilan para korban pengrusakan lingkungan hidup dan juga bagi para aktivis lingkungan. Sebagai contoh Erwin menyebut berbagai kasus pencemaran lingkungan yang tidak selesai. Erwin Usman: "Empat belas perusahaan yang terindikasi menghancurkan hutan Riau, itu seluruhnya dibebaskan tahun lalu oleh Mabes Polri dan Polda Riau." Meraih dana Jadi ucapan SBY di depan Soros itu, tegas Erwin, adalah untuk mendapatkan dana iklim yang sudah tersedia. Erwin "Karena angkanya cukup besar, " tegas aktivis lingkungan ini. Dengan ucapan itu, tambah Erwin, SBYjuga ingin menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menangani soal emisi. Namun aktivis Walhi ini menandaskan, faktanya berbeda dengan apa yang disampaikan Presiden. Buktinya masih banyak bupati dan gubernur yang mengabaikan arahan presiden dan pemerintah pusat. Masih banyak di antara mereka yang bekerjasama dengan para pengrusak lingkungan. Tidak tegas Ketidakpatuhan para pemimpin pemerintah daerah itu, antara lain karena mereka dari partai yang berbeda dari Presiden. Selain itu, juga karena SBY sendiri tidak tegas. "Di dalam negeri SBY rapuh untuk menegakkan disiplin sebagai presiden untuk menyelamatkan lingkungan hidup, " katanya. Erwin menyarankan agar pemerintah mengutamakan apa yang disebut tprogram restorasi ekologis Indonesia. Pertama moratorium izin-izin yang berkaitan dengan pengelolahan perkebunan besar, kehutanan dan pertambangan. "Karena tiga ini menyumbang konflik sumber daya yang paling besar di Indonesia, " tegasnya. Kedua agar memerintah melakukan audit secara menyuruh di tiga sektor itu. Ambil Alih Setelah itu Indonesia baru bisa melakukan program-program seperti menanam dan reboisasi dan lain-lain. Dengan demikian diketahui perusahaan mana yang melanggar aturan, kepala daerah mana membangkang dan aparat mana yang main mata dengan pelaku ilegal logging. Tapi sayangya, jelas Erwin, SBY tidak bersedia menyelenggarakan tindakan imparsialitas tersebut. Menurut Erwin, SBY menilai masalah penanganan kehutanan ini banyak melibatkan kepentingan-kepetingan yang tidak kecil. Namun demikian kalangan aktivis lingkungan hidup tetap berpendapat agar presiden mengambil alih kepemimpinan penanganan lingkungan. Klik wawancara di sini: [Non-text portions of this message have been removed]
