Negara ini tidak lagi negara hukum sehingga setiap orang atau setiap kelompok dapat mengangkat dirinya sebagai penegak hukum. KM
----Original Message---- From: [email protected] Date: 29/06/2010 11:51 To: <[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]>, "Indonesia Raya" <[email protected]> Subj: [ppiindia] FPI Harus Dibantu dan Dipertahankan - FPI harus segera dibubarkan! Ketimbang warga mati tawuran antar kampung/antar sekolah, mendingan gabung FPI. Toh selama ini yang dilawan FPI adalah pelaku kemaksiatan seperti penjudi, pelacuran, komunis, aliran sesat, dsb. === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional- [email protected] Belajar Islam via SMS: http://media-islam.or.id/2008/01/14/dakwah-syiar-islam- lewat-sms-mobile-phone --- Pada Sen, 28/6/10, mediacare <[email protected]> menulis: Dari: mediacare <[email protected]> Judul: [ppiindia] Re: [media-jatim] FPI harus segera dibubarkan! Kepada: "mediacare yahoogroups" <mediac...@yahoogroups. com>, [email protected], "wanita muslimah" <wanita- [email protected]>, "media-jakarta" <media- [email protected]>, [email protected] Tanggal: Senin, 28 Juni, 2010, 11:49 AM Facebook: Radityo Djadjoeri YM: radityo_dj Twitter: @mediacare 4sq: http://foursquare.com/user/mediacare ----- Original Message ----- From: joeni arianto To: Indri Hapsari Kurniawan ; alumnifhun...@yahoogroups. com ; Media Jatim Cc: Joeni Arianto Kurniawan Sent: Sunday, June 27, 2010 8:28 PM Subject: [media-jatim] FPI harus segera dibubarkan! Sebagai seorang muslim, saya merasa malu...... Ketua DPR Kecam Aksi FPI Bubarkan Acara PDI-P By Arfi Bambani Amri, Syahrul Ansyari - Jumat, 25 Juni VIVAnews - Aksi pembubaran acara sosialisasi kesehatan yang dilakukan tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Banyuwangi mengundang keprihatinan Ketua DPR Marzuki Alie. "FPI sebaiknya mengklarifikasi dulu pertemuan tersebut, tidak dengan cara-cara premanisme," kata Marzuki secara tertulis ke VIVAnews, Jumat 25 Juni 2010. "Saya pikir kurang tepat pembubaran tersebut," kata Marzuki. "Karena anggota DPR wajib bertemu dengan konstituennya, siapapun juga. Kecuali dalam pertemuan tersebut terbukti ada kalimat yang memprovokasi rakyat," kata Marzuki. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam sendiri menggelar rapat pada hari ini membahas soal tuduhan membubarkan acara anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Banyuwangi. FPI menyatakan mengumpulkan data dulu, supaya tidak simpang- siur. "Kami di DPP lagi mau gelar pertemuan nih," kata salah satu Ketua FPI Sobri Lubis saat ditelepon, Jumat 25 Juni 2010. "Kami menghimpun data dulu, apa betul-betul itu PKI murni atau bagaimana," ujarnya. Sobri menyatakan, pembubaran acara yang berlangsung di sebuah rumah makan di Banyuwangi pada Kamis 24 Juni 2010 itu memang dilakukan sejumlah organisasi massa Islam, yang juga diikuti FPI. Ormas-ormas Islam ini menuduh acara sosialisasi kesehatan yang dilakukan dua anggota DPR dari Partai PDI-Perjuangan, Ribka Tjiptaning dan Rieke Diah Pitaloka, adalah pertemuan kader komunis. Namun, Sobri menyatakan, biar tidak simpang-siur, FPI terlebih dulu menggelar rapat. "Jadi, saya belum mau berpendapat dulu (soal tuduhan itu)," ujarnya. Kemarin, acara Ribka dan Rieke di satu rumah makan di Kelurahan Pakis, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dibubarkan FPI bersama sejumlah ormas. Menurut Ribka, acara sosialisasi program DPR dan sosialisasi Rancangan Undang- undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu dituduh pertemuan kader komunis. Ribka kemudian mengecam aksi pembubaran itu sebagai tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Ribka yang Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat itu juga menuding polisi melakukan pembiaran. Senin, Politisi PDIP Adukan FPI ke Komnas HAM Ketua DPR dan petinggi Partai Demokrat Marzuki Alie juga mengecam aksi itu. SABTU, 26 JUNI 2010, 06:58 WIB Arfi Bambani Amri VIVAnews - Ribka Tjiptaning, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengecam aksi pembubaran acaranya yang dilakukan Front Pembela Islam dan sejumlah organisasi massa Kamis kemarin, 24 Juni 2010. Ribka berencana melaporkan aksi pembubaran acara sosialisasi kesehatan itu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Saya akan melaporkan tindakan pelanggaran HAM tersebut ke Komnas HAM pada Senin tanggal 28 Juni 2010," kata Ribka secara tertulis ke VIVAnews.com. Menurut Ribka, laskar militan itu menuduh acara kegiatan sosialisasi kesehatan gratis di sebuah rumah makan di Banyuwangi yang diadakannya bersama anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dan Nursuhud sebagai pertemuan kader komunis. Padahal acara itu, kata Ribka, adalah acara sosialiasi hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan gratis dan sosialisasi Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Baru acara berlangsung 40 menit, segerombolan orang datang menggeruduk dengan beringas. "Acara tersebut dibubarkan secara paksa oleh Ormas Islam, Front Pembela Islam Banyuwangi, Jawa Timur, bersama Forum Umat Beragama, dan LSM Gerak. Polisi yang berada di sana justru turut membubarkan seperti permintaan dan tututan ormas tersebut. Mereka menuduh acara tersebut adalah pertemuan kader komunis," kata Ribka. "Atas peristiwa ini, kami menyatakan sikap, pertama, bahwa yang dilakukan Front Pembela Islam Banyuwangi, Jawa Timur, bersama Forum Umat Beragama, dan LSM Gerak merupakan tindakan antidemokrasi dan melanggar hak asasi manusia," kata Ribka. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, juga mengecam pembubaran acara anggota DPR itu. Marzuki menyatakan, seharusnya FPI melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Sementara itu, salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat FPI, Sobri Lubis, menyatakan organisasinya akan menggelar rapat mengenai insiden ini. Sobri mengakui, memang ada anggota FPI pada saat kejadian. "Tapi bukan FPI saja, juga ada ormas-ormas Islam lain yang ikut," kata Sobri. "Soal benar mereka komunis atau bukan, kami lagi mengumpulkan data." (kd) . VIVAnews Suatu pertanyaan sederhana saja, mengapa organisasi teroris (organisasi yang pekerjaannya melakukan teror berupa intimidasi, pengancaman, aksi kekerasan, hingga tindak pidana dan pelanggaran HAM) semacam FPI ini tidak kunjung juga dibubarkan. Terus terang, saya sebagai orang yang mengidentifikasi diri sebagai muslim merasa malu melihat kenyataan bahwa ada klaim pembelaan Islam tetapi dilakukan dengan cara kriminal yang awam dilakukan oleh organisasi ini. Justru menurut saya, apa yang dilakukan FPI bukanlah pembelaan, melainkan pelecehan yang nyata terhadap Islam dan citra agama pada umumnya, karena telah mendistorsi kesucian Tuhan dengan aksi-aksi premanisme yang nista seperti itu. Yang tidak kalah aneh adalah tidak adanya reaksi apapun dari pihak Kepolisian, sedangkan unsur- unsur pidana telah terpenuhi semuanya. Sebaliknya, yang terlihat justru organisasi-organisasi seperti itu memang sengaja "dipelihara" oleh penguasa sebagai disguise (topeng) tangan represif kekuasaan mereka. Apapun itu, menurut saya satu hal yang pasti. Jika umat Islam ingin membela agamanya dalam arti sesungguhnya (dengan mencegah aksi yang mengotori kesucian nilai-nilai Islam yang terkenal sebagai rahmat bagi seluruh alam), dan seluruh umat beragama di Indonesia ingin menciptakan kesejukan dan keharmonisan yang berkelanjutan dalam kehidupan keberagamaan (karena saya yakin, ada begitu banyak keresahan dalam benak umat beragama selain Islam atas ulah organisasi semacam FPI ini), maka sudah selayaknya dilakukan seruan bersama untuk membubarkan organisasi semacam FPI ini. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat memang suatu Hak Asasi Manusia, yang telah diatur dalam konstitusi negeri ini. Oleh karena itu, semua bentuk keyakinan dan organisasi wajib dilindungi di bumi Indonesia. Namun, jika ternyata eksistensi organisasi beserta segala keyakinan yang ada di dalamnya tersebut justru mengancam nilai-nilai HAM itu sendiri, maka sudah selayaknya organisasi semacam itu dicegah untuk ada di Republik ini. Regards -Joeni Arianto Kurniawan- International Institute for the Sociology of Law (Instituto Internacional de Sociologia Juridica) Avda. de la Universidad, 8 - Apdo. 28 20560 Onati, Gipuzkoa, Spain. Dept. Dasar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, East Java, Indonesia. Web site: www.joeniarianto.wordpress.com Email: [email protected] [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
