Rasanya kita ribut sekali di milis ini memprotes tapi tidak ada respon apa-apa ........ ketika issue ini diangkat pertamakali.
Tindakan ini memang kita sesalkan. Tapi saya kok jadi melihat sikap tidak ksatria juga di sini. Kesannya ada black campaign terhadap Kak Azrul, yang menurut kabar akan maju lagi mencalonkan di Munas akan datang. Hendro --- In [email protected], Dewan Kerja Nasional 2005-2008 <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Ketua Kwartir Nasional meyatakan "Kalau memang ini dihentikan, ya tidak apa-apa. Tapi tentu ada konsekuensi hancurnya Gerakan Pramuka" > Jelas kata2 diatas sangat tidak mengidentikkan sbg seorang Pramuka apalagi > seorang pemimpin Gerakan Pramuka, hehehehe..... kok bisa ya ngomong kaya gini.... > > > Buperta Cibubur, > Ketika Pramuka Tergiur Bisnis Mal > > Wakil Presiden Jusuf Kalla; Saat Menutup Raimuna Nasional IX 2008 di Bumi Perkemahan Cibubur (Antara/Indra- SETWAPRES) Penyelesaian kasus dugaan penyimpangan pengelolaan Bumi Perkemahan Cibubur akan diserahkan kepada pemerintah. Namun pengembang tetap melanjutkan proyek karena merasa tidak melanggar aturan hukum. BPKP melakukan audit investigasi terhadap Kwarnas Gerakan Pramuka. BPKP mengungkapkan bahwa Tim Pengembangan Buperta dan Ketua Kwarnas Pramuka telah mengabaikan ketentuan hukum. Pemerintah mengatur bahwa pemilihan mitra kerja sama untuk pengelolaan lahan itu seharusnya dilakukan dengan metode pelelangan. Perjanjian kerja sama dibuat dengan akta notaris dan jangka waktu perikatannya tidak boleh melebihi periodisasi jabatan pengurus, yaitu lima tahun. Karena itu, BPKB menyatakan, perikatan itu tidak bisa dipertanggungjawabk an sebagai perjanjian yang paling menguntungkan bagi Kwarnas, sekaligus merekomendasikan peninjauan kembali terhadap kontrak > > dengan Prima Tangkas."Kalau memang ini dihentikan, ya, tidak apa- apa. Tapi tentu ada konsekuensi hancurnya gerakan pramuka," kata Ketua Kwarnas Azrul Azwar. > > Hiruk Pikuk Mengelola Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur > > Sekitar 13 ribu pramuka Penegak dan Pandega berkumpul di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, 27 Juni hingga 7 Juli ini. Mereka yang datang dari seluruh Indonesia sedang mengikuti kegiatan Raimuna Nasional. Lahan perkemahan seluas 33 hektare yang asri itu memang jadi pusat kegiatan ramaja, khususnya pramuka. Namun, keasrian kawasan bumi perkemahan yang terletak di perbatasan Jakarta-Bogor ini kemungkinan tak akan bertahan lama. Sebuah rencana sudah disiapkan untuk menjadikan sebagian lahan itu sebagai kawasan bisnis. > > Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai pengelola bumi perkemahan itu berencana untuk menggandeng PT Tangkas Olahdaya untuk membangun, antara lain wisma, kantor, pertokoan, food court, dan multi purpose hall di kawasan itu. ��Dalam multi purpose hall itu, ada balai sidang, tempat konferensi, dan ruang pameran,�� kata Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Azrul Azwar, kepada Republika. > > Di lokasi itu nantinya akan dibangun tempat olahraga indoor, seperti untuk basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, serta kolam renang. Lalu, imbuh Azrul, akan dibangun pula Pusat Ilmu Teknologi, termasuk di dalamnya mesin uap, radio, dan morse. Nantinya, akan ada juga area bermain ramah lingkungan. > > Saat ini, menurut Azrul, PT Tangkas Olahdaya masih mengurus perizinannya kepada Gubernur. ��Sehingga, belum bisa diprediksi kapan akan dibangun,�� katanya. Menurutnya, pembangunan itu akan selesai dalam tempo satu tahun setelah perizinan itu selesai. Azrul mengatakan, yang akan dibangun pertama kali mungkin wisma. Pasalnya, wisma itu mendesak bagi anggota Pramuka yang sedang melakukan kegiatan di tempat itu. ��Karena, selama ini mereka ditampung di tenda, padahal jumlah tenda dan areanya terbatas.�� Jika rencana itu terwujud, kawasan Bumi Perkemahan Cibubur dipastikan akan semakin hiruk pikuk karena banyaknya aktivitas bisnis. Saat ini saja, Kwarnas sudah menyewakan sebagian lahan untuk pompa bensin dan restoran. > > Ternyata, masalahnya tak cuma itu, belakangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), setelah melakukan audit investigatif, menyimpulkan, Kwarnas telah melakukan penyimpangan terkait pengelolaan di Bumi Perkemahan Cibubur itu. > > Kepala BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Irsan Gunawan, mengatakan, penyimpangan itu terlihat pada sejumlah kasus. Pertama, Kwarnas telah menunjuk PT Prima Tangkas Olahdaya sebagai mitra kerja sama pengelola kawasan sentra usaha Bumi Perkemahan Cibubur tanpa melalui proses tender. Padahal, berdasarkan Keputusan Presiden No 42 Tahun 2002 Pasal 9 dan KMK No 470 tahun 1994, pemilihan mitra kerja sama itu harus dengan metode pelelangan. > > Selain itu, kata Irsan, penyimpangan pun terjadi karena Kwarnas telah melakukan kerja sama tanpa adanya konsultasi dengan Ketua Majelis Pembimbing. ��Yaitu Presiden,�� ujarnya. Persyaratan ini, kata Irsan, telah tertulis dalam Anggaran Dasar Kwarnas. Ketika BPKP menyinggung masalah ini, menurut Irsan, Kwarnas berdalih telah berkonsultasi dengan Ketua Harian Majelis Pembimbing > > > > _____________________________________________________________________ ______ > Dapatkan alamat Email baru Anda! > Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan sebelum diambil orang lain! > http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/ > > [Non-text portions of this message have been removed] >
