Media Indonesia
Senin, 01 November 2004
OPINI
Kabinet SBY dan Krisis di DPR
Muhammad Qodari, Direktur Riset, Lembaga Survei Indonesia
APA kesan yang kita tangkap dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dalam dua pekan ini? Dalam menangkap kesan itu saya kira kita harus membaginya pada
dua tingkatan: tingkat publik dan tingkat elite. Pembagian ini penting karena apa yang
dipersepsikan publik belum tentu sama dengan apa yang dipersepsikan elite, padahal
keduanya sama penting.
Persepsi publik
cara terbaik untuk mengukur persepsi publik adalah dengan menyelenggarakan
survei atau jajak pendapat secara nasional. Lembaga Survei Indonesia (LSI) belum punya
data opini publik tentang respons masyarakat terhadap susunan kabinet SBY dan program
100 hari pemerintahan mereka pada awal November ini. Survei LSI baru akan
diselenggarakan awal November ini.
Namun dari survei terbatas lewat telepon di sejumlah kota oleh salah satu harian
nasional, terungkap data bahwa respons publik terhadap kabinet secara keseluruhan
cukup baik. Tingkat keyakinan terhadap kemampuan kabinet untuk memperbaiki keadaan
terhitung tinggi. Respons terhadap ke tiga puluh enam anggota Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB) cukup beragam sebagaimana beragamnya tingkat pengenalan masyarakat
terhadap sosok anggota kabinet. Apakah hasil survei nasional LSI akan sama atau
berbeda, kita tunggu saja hasilnya.
Sembari menunggu hasil survei, secara instingtif saya menduga respons publik
terhadap kabinet dan program 100 harinya akan positif. Respons positif ini disebabkan
dua hal. Pertama, sebagai akibat sampingan dari kepercayaan publik yang tinggi
terhadap SBY. Survei LSI bulan Oktober 2004 menunjukkan keyakinan publik yang tinggi
terhadap kemampuan presiden baru mengatasi persoalan politik, ekonomi dan hukum.
Karena masih dalam suasana bulan madu, lepas apa dan bagaimana susunan kabinet, citra
kabinet terselamatkan oleh keyakinan publik terhadap SBY.
Kedua, sebagai akibat statement dan move politik yang populis dari SBY dan para
menterinya. SBY misalnya mencanangkan penangkapan koruptor besar sebagai program 100
hari pertama bidang hukum. Ia mengunjungi Kejaksaan Agung dan Kantor Bea Cukai.
Kunjungan itu penting karena secara simbolik Kejaksaan Agung adalah ujung tombak
penanganan kasus korupsi dan Bea Cukai adalah pusat praktik korupsi.
Persepsi elite
Masalahnya persepsi publik tidak selalu sejalan dengan persepsi elite. Terdapat
kesan bahwa elite tidak begitu terpuaskan oleh kinerja Presiden SBY dalam dua pekan
ini. Elite ini sendiri harus dibagi lagi ke dalam dua kelompok. Kelompok in-group
adalah mereka menjadi tim sukses SBY selama kampanye yang lalu serta partai-partai
yang mendukung pencalonannya (Koalisi Kerakyatan). Kelompok out-group adalah elite
yang berseberangan dengannya (Koalisi Kebangsaan).
Ada kabar tidak mengenakkan bahwa timbul kekecewaan di kelompok pendukung SBY
karena penyusunan kabinet yang kurang akomodatif. Sejumlah individu yang telah
mendampingi SBY semenjak lama misalnya, tidak terakomodasi padahal yang bersangkutan
memenuhi syarat kapabilitas, integritas dan akseptabilitas menjadi menteri. Kelebihan
orang-orang ini dibanding sebagian mereka yang belakangan ditunjuk masuk kabinet
adalah loyalitas yang sudah teruji. Kiranya presiden membutuhkan pembantu yang dapat
dipercaya dan paham betul gaya komunikasi SBY.
Kekecewaan itu juga merambat ke partai politik. Khususnya Partai Demokrat yang
didirikan dan menjadi penyokong SBY semenjak awal. Partai yang menguasai 52 kursi DPR
ini hanya mendapatkan dua kursi kabinet dan Ketua Umumnya, Subur Budhisantoso, tidak
terakomodasi dalam pemerintahan. Bandingkan dengan PBB, misalnya. Partai ini hanya
menguasai 11 kursi namun mendapatkan dua, Ketua Umum Yusril Ihza dan Sekjen MS Kaban.
Bahkan ada yang menyebut tiga bila Abdurrahman Saleh, Jaksa Agung, yang mantan
petinggi PBB ikut dihitung.
Kekecewaan ini berbahaya. Sebagai presiden minoritas, SBY bukan hanya harus
memperkuat kaki di parlemen. Tapi juga di kabinet. Penunjukan orang-orang yang bukan
hanya kapabel tapi telah terbukti kesetiaannya pada SBY amat penting dalam konteks
politik sekarang yang penuh tarik-menarik kepentingan. Saat ini ada tiga hal yang bisa
dilakukan SBY untuk memperbaiki keadaan. Pertama, mencarikan tempat yang tepat bagi
orang-orang kepercayaannya. Kedua, melakukan komunikasi politik dengan PD. Ketiga,
membangun kepercayaan dengan orang-orang yang telanjur ditunjuknya sebagai menteri.
Tindakan-tindakan di atas menjadi semakin penting mengingat perkembangan yang
terjadi di DPR beberapa hari ini. Dua perkembangan penting itu adalah: Pertama,
penguasaan kursi-kursi pimpinan komisi DPR oleh Koalisi Kebangsaan. Kedua, penolakan
(sebagian) anggota DPR atas surat Presiden SBY yang menarik surat Presiden Megawati
mengenai pemberhentian Panglima TNI Endriartono Sutarto dan penggantiannya oleh
Ryamizard Ryacudu.
Perkembangan yang kedua menunjukkan lepas dari persoalan prosedur pengiriman
surat, Koalisi Kebangsaan membawa semangat perlawanan yang kental terhadap presiden
SBY dan kebijakan yang dibuatnya. Semangat itu tampak dalam dua hal. Pertama,
munculnya gerakan mengajukan interpelasi kepada presiden. Kedua, keluarnya statemen
Soetardjo Soerjoguritno, Wakil Ketua DPR dari PDIP bahwa menurut DPR Panglima TNI kini
adalah Ryamizard Ryacudu.
Penguasaan kursi ketua komisi DPR belum tuntas karena masih mendapatkan
perlawanan dari Koalisi Kerakyatan. Koalisi Kerakyatan bersikeras tidak akan
menghadiri rapat-rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan yang ada sekarang. Mereka
juga mengatakan akan membuat semacam komisi tandingan. Adanya dualisme kepemimpinan di
komisi-komisi DPR ini akan menjadi hambatan serius bagi pemerintahan SBY dalam waktu
dekat bila tak juga ditemukan titik temu antara dua kubu yang berseberangan.
Bayangkan apabila pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan. Tanggapan komisi
manakah yang akan dijadikan acuan oleh pemerintah: yang dikuasai Koalisi Kebangsaan
atau Koalisi Kerakyatan? Bayangkan bila Menteri Pertahanan mengajukan usulan amendemen
UU TNI dan UU Pertahanan sebagai upaya menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan.
Komisi versi siapakah yang akan diajak bicara? Atau soal surat SBY di atas, respons
siapakah yang harus dijadikan acuan?
Krisis politik?
Ada dua skenario yang mungkin terjadi di depan. Pertama, andai DPR terus
terbelah dua, sementara pemerintah membuat keputusan yang melibatkan DPR, secara
naluriah pemerintah SBY akan memilih kubu Koalisi Kerakyatan. Koalisi Kebangsaan tentu
akan protes. Saya tidak tahu apa yang bisa terjadi dan mungkin dilakukan Koalisi
Kebangsaan untuk mencegah pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Yang terburuk adalah
bila Koalisi Kebangsaan memobilisasi pendukungnya di masyarakat. Aksi semacam ini
dapat memancing reaksi tandingan dari pendukung presiden dan Koalisi Kerakyatan.
Ujungnya adalah bentrokan massal.
Yang kedua, pembelahan politik yang terjadi di DPR bisa diselesaikan oleh kubu
yang bertikai. Seharusnya pimpinan DPR menjadi pelopor penyelesaian krisis yang
terjadi. Masalahnya, pucuk pimpinan DPR dikuasai wakil dari Koalisi Kebangsaan
sehingga mereka menjadi bagian dari pertentangan yang terjadi. Sikap yang ditunjukkan
Soetardjo Soerjoguritno di atas menunjukkan bagaimana pucuk pimpinan DPR justru
menjadi peruncing konflik itu sendiri. Ini pula yang telah menimbulkan mosi tidak
percaya dari Koalisi Kerakyatan terhadap pimpinan DPR sekarang. Mengharapkan
penyelesaian konflik oleh pimpinan DPR telah menjadi konflik itu sendiri.
Apa yang terjadi dengan DPR sekarang ini telah berada di luar kerangka aturan
hukum. Sebabnya, Koalisi Kebangsaan telah melanggar Tata Tertib (Tatib) DPR sebelumnya
yang mengatur bahwa rapat paripurna harus dihadiri oleh separuh anggota DPR dan lebih
separuh fraksi yang ada. Koalisi Kebangsaan bersikeras membuat Tatib baru yang
mengatur bahwa rapat paripurna dapat diselenggarakan dengan dihadiri separuh fraksi
saja dengan melanggar Tatib sebelumnya. Karena pembuatan Tatib baru dilakukan dengan
melanggar Tatib sebelumnya, maka produk yang dihasilkannya menjadi anarkis. Hemat
saya, anarki ini hanya bisa diselesaikan bila semua pihak bekerja kembali ke dalam
kerangka yang diatur Tatib sebelumnya.***
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
