http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/07/opini/1600943.htm
Senin, 07 Maret 2005
Freedom Institute dan BBM
Oleh Amir Effendi Siregar
PERDEBATAN tentang iklan Freedom Institute dan kenaikan BBM menjadi
kian hangat ketika Rizal Mallarangeng memberikan tanggapannya (Kompas, 3/3).
Saya mencoba melihatnya dari sebuah sudut pandang berbeda.
Saya terkejut saat membaca iklan Freedom Institute dengan judul besar,
isinya mendukung kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan publik dengan
argumen sederhana (mungkin karena iklan). Sikap ini didukung sejumlah nama
besar, sebagian di antaranya saya kenal baik. "Ada sesuatu yang salah!", itu
yang muncul dalam pikiran saya seketika.
Freedom Institute yang saya kenal adalah organisasi nonpemerintah.
Lembaga ini merupakan bagian dari civil society. Para pendukung yang termuat
dalam iklan, sebagian besar adalah para intelektual dan aktivis civil
society. Dalam perspektif liberal, konsep civil society yang merupakan
koreksi terhadap pandangan liberal ortodoks, meletakkan civil society
sebagai penyeimbang antara masyarakat pasar/pengusaha dan negara.
Apabila kita melihatnya sebagai sebuah segitiga, pada sebuah sudut
segitiga ada negara dengan seluruh perangkatnya, yaitu pemerintah, badan
legislatif, dan sebagainya. Di sudut kedua ada pelaku usaha dan masyarakat
pasar. Di sudut ketiga ada civil society yang melakukan aktivitas sebagai
penyeimbang dan berpandangan kritis terhadap negara dan masyarakat usaha,
semuanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Civil society ini terdiri dari berbagai kelompok dan aliran, amat
heterogen, tetapi posisi dan sikapnya jelas, bukan bagian dari negara dan
pelaku usaha, selalu mandiri dan seharusnya tidak dapat dikooptasi, baik
oleh negara maupun pengusaha. Sementara itu dalam perspektif struktural,
radikal, atau marxis, kelompok ini mengorganisasi dirinya dan mewujud dalam
aksi sosial kolektif, melakukan kritik keras dan melawan dominasi pasar,
mencoba memperbesar peranan institusi publik, mencoba menggabungkan prinsip
humanisme liberal, kebebasan liberal dengan sosialisme.
Posisi media, umumnya mirip civil society. Dalam alam demokrasi, ia
harus independen. Apabila bersifat propagandis atau bagian kekuasaan, jangan
heran bila media kehilangan pembaca.
Dilihat dari kedua perspektif itu, pemasangan iklan Freedom Institute
amat tidak tepat, tidak terlihat kesadaran akan posisi di mana berpijak.
Iklan itu memperlihatkan posisi dan lembaganya ada pada pemerintah.
Mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah, sama sekali tidak menunjukkan
daya kritis terhadap kebijakan pemerintah yang seharusnya diambil oleh civil
society. Sebenarnya, posisi dapat lebih cantik dan kritis bila iklan memuat
dan menganjurkan publik untuk mengawasi dan memonitor secara intensif
pelaksanaan dana kompensasi. Atau menganjurkan dana kompensasi dipercepat
dan diawasi ketat meski secara implisit langkah ini adalah dukungan terhadap
kenaikan harga BBM.
Rizal Mallarangeng dalam tulisannya mengatakan, "Freedom Institute dan
36 tokoh yang namanya tercantum sebagai pendukung iklan itu tidak
dikendalikan pemerintah", tetapi banyak dari kita yang tahu persis, paling
tidak ada dua nama dari pendukung adalah orang pemerintah. Belum lagi bila
kita bertanya, "Adakah orang pemerintah yang memberi bantuan untuk iklan?".
Yang jelas, posisi yang diambil adalah pemerintah, bukan sebagai bagian
civil society. Bila demikian, bukankah lebih baik membuat Kelompok Pendukung
Kenaikan Harga BBM, yang ada dalam koordinasi pemerintah.
SEDIH, ketika negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, secara
internal sudah mengubah pandangan liberal ortodoks menjadi neoliberal,
dengan memberi peran lebih besar terhadap negara untuk mengatur
masyarakatnya (intervensi negara secara terbatas) setelah resesi tahun 1930,
tetapi saat berhadapan dengan dunia luar, khususnya dunia ketiga, prinsip
pandangan liberal ortodoks dengan imperialisme ekonomi dan militer masih
dijalankan.
Tahun 1930-an saat terjadi resesi, banyak pemikir dan intelektual
merasa kapitalisme adalah sistem yang gagal dan bergerak ke perencanaan
ekonomi terpusat (centrally planned economy) baru kemudian dapat bangkit
dari depresi.
John Maynard Keynes muncul dengan gagasan perlunya intervensi negara
secara terbatas untuk menjaga dan menyelamatkan sistem kaplitalisme dengan
ekonomi pasarnya. Kapitalisme dan ekonomi pasar selamat antara lain lewat
intervensi dengan memotong bunga dan meningkatkan defisit anggaran melawan
resesi. Hal ini terus diperbaiki sesuai perkembangan zaman, antara lain
dengan pajak progresif dan undang-undang antimonopoli, peran negara dan
institusi publik diperbesar. Sayang, saat negara-negara kapitalis berhadapan
dan melakukan ekspansi terhadap dunia luar, khususnya dunia ketiga, prinsip
dan pandangan liberal ortodoks dengan imperialisme ekonomi yang justru
digunakan. Hal inilah yang harus mendapat perhatian serius dari para ekonom
dan pembuat kebijakan ekonomi kita.
IHWAL kenaikan harga BBM, saya bukan ekonom, tetapi saya bisa membaca
buku, artikel dan bertanya kepada para ekonom dari kedua pihak yang juga
saya kenal. Saya mendapat informasi dan analisis dari ekonom, baik yang
mendukung maupun yang menolak kenaikan harga BBM. Kedua pihak mempunyai
argumen dan data empiris yang masuk akal, yang semuanya dapat dibaca lewat
media massa. Tidak ada kebenaran mutlak memang. Kebenaran itu relatif.
Akhirnya saya mencoba bertanya secara sederhana kepada diri sendiri,
"Apakah kenaikan harga BBM menyusahkan saya yang berpenghasilan sebagai
pimpinan beberapa media?" Saya menjawab sendiri "Tidak!" Lantas siapa yang
menjadi susah dengan kenaikan harga BBM kini? Jawabnya pasti sopir bajaj,
sopir angkutan kota, penumpang bus kota, penumpang angkutan kota, rakyat
kecil yang harga kebutuhan pokoknya naik, dan mempertahankan hidup dari hari
ke hari. Nanti ada dana kompensasi! Kapan? Sebulan, dua bulan lagi,
sementara itu dia butuh makan hari ini! Pada saat sama kita mengetahui,
banyak pejabat negara dan pengusaha yang utangnya macet. Negara ini dikenal
negara terkorup di dunia dengan jumlah koruptor amat sedikit, mungkin jauh
lebih sedikit dari negara paling bersih di dunia. Atau dalam kata-kata lain
"negara terkorup tanpa koruptor". Belum lagi kita bicara tentang tidak
efisiennya badan usaha negara, dan lain lagi yang menyebabkan kita mengurut
dada. Tidak adakah jalan lain yang lebih baik?
Bung Rizal dalam bagian akhir tulisannya mengatakan, "...jika kaum
penentang pengurangan subsidi BBM dapat mengorganisasikan diri, menggalang
dana, dan benar-benar meyakini kebenaran gagasannya, harian Kompas pasti
tidak akan keberatan jika mereka ingin memasang iklan, dua halaman penuh
sekalipun".
Ini tantangan menarik. Menurut saya, jika para penentang pengurangan
subsidi BBM, termasuk rakyat yang merasa sengsara dan aktivis yang menentang
kenaikan harga BBM dapat mengorganisasikan, menggalang dana, dan meyakini
kebenarannya, perlawanan harus dilakukan. Untuk itu tidak perlu iklan.
Pemberitaan yang ditulis berbagai media secara independen yang bisa menjadi
puluhan bahkan ratusan halaman, belum lagi termasuk pemberitaan media
elektronik, jauh lebih bermakna dan bermartabat daripada iklan yang bersifat
propagandis.
Amir Effendi Siregar Pengajar Jurusan Komunikasi Fisipol UGM; Sekjen
Serikat Penerbit Suratkabar (SPS)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
In low income neighborhoods, 84% do not own computers.
At Network for Good, help bridge the Digital Divide!
http://us.click.yahoo.com/S.QlOD/3MnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
