http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/07/opini/1600946.htm
Senin, 07 Maret 2005
Selingkuh Freedom Institute?
Oleh Sulfikar Amir
SELINGKUH itu indah", begitu bunyi frase yang sempat populer di Jakarta.
Selingkuh bagai fenomena "wajar", yang bagi kalangan tertentu dianggap rekreasi
yang menantang. Tetapi, wajarkah bagi intelektual untuk melakukan selingkuh
dengan pemegang kekuasaan?
Pertanyaan ini menjadi penting dalam kontroversi iklan Freedom Institute
yang mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Lepas dari
tujuan "mulia", iklan itu "selain membujuk masyarakat" juga untuk "meyakinkan
dan mendorong pemerintah untuk segera dan tidak ragu mengambil kebijakan tepat"
(Rizal Mallarangeng, Kompas 3/3), aroma selingkuh mudah merebak ke publik. Ada
dua faktor yang menggoda kita mengambil kesimpulan selingkuh.
Pertama, koneksi antara Freedom Institute dan Menteri Koordinator
Perekonomian Aburizal Bakrie, pengusaha besar yang juga penyandang dana Freedom
Institute. Oleh karena itu, tidak sulit untuk melacak kepentingan apa yang
bermain di sini. Se-freedom apa pun Freedom Institute, pengaruh Aburizal atas
sikap dan dukungan pusat studi ini tentu tidak dapat dinafikan begitu saja.
Kedua, aliran ideologi. Freedom Institute adalah salah satu kantung
liberalis di Indonesia. Ini terlihat dari orientasi pemikiran Direktur Freedom
Institute Rizal Mallarangeng, liberalis tulen yang menulis disertasi tentang
dinamika gagasan liberalisme ekonomi di Indonesia. Karena itu, tidak heran jika
kenaikan harga BBM yang didukung Rizal dan rekan-rekan dimaknai sebagai bentuk
kemenangan kaum liberal ("Kenaikan BBM, Kemenangan Neoliberal", Kompas 3/3).
Semenarik apa pun kesimpulan yang dapat diambil dari relasi kekuasaan dan
kepentingan yang ada dalam kasus iklan Freedom Institute tidak mudah untuk
menjawab pertanyaan apakah Freedom Institute telah berselingkuh atau tidak.
Kalaupun benar, dana iklan Freedom Institute yang berbiaya besar (Effendi
Gazali, "(Maaf) Tak Mampu Beriklan", 2/3) itu berasal dari Aburizal, "pemilik"
Freedom Institute, itu belum cukup menjelaskan apakah selingkuh atau, seperti
kata Rizal, pemihakan pada gagasan.
RIZAL menegaskan, "selingkuh" kaum intelektual adalah hal wajar.
Dikemukakan beberapa nama seperti Condy Rice dan Henry Kissinger. Bahkan,
Soekarno, Hatta, dan Sutan Sjahrir pun dianggap ber-"selingkuh" dengan
kekuasaan. Hati-hati dengan klaim ini.
Pertama, kita harus bisa memisahkan kaum profesional dan kaum
intelektual. Kaum profesional adalah pengguna pengetahuan yang cenderung
bersikap taken for granted dengan pengetahuan yang dimiliki. Sementara kaum
intelektual adalah penghasil pengetahuan yang senantiasa bersikap kritis dan
reflektif terhadap bentuk dan implikasi dari pengetahuan.
Kedua, kita harus bisa memberi batasan antara intelektual dan politisi.
Mencampuradukkan keduanya akan membuat pemahaman kita ambivalen.
Namun, lepas dari catatan kecil ini, apa yang disampaikan Rizal sebagai
respons terhadap tuduhan selingkuh adalah indikasi bagaimana bingungnya kaum
intelektual di Indonesia tentang posisinya di masyarakat. Apakah kaum
intelektual harus steril dari jaringan kekuasaan? Apakah pengetahuan sebagai
cultural capital kaum intelektual harus benar-benar murni dari berbagai
kepentingan? Jika semua tuntutan netralitas dan obyektivitas menjadi syarat
bagi sebuah intelektualisme, apakah itu dapat terjadi atau hanya sekedar utopia?
Dalam tulisan "Cendekiawan Bukan Malaikat" (Kompas, 15/12) saya jelaskan,
bagaimanapun dan di mana pun juga kaum intelektual senantiasa bersinggungan
dengan kekuasaan. Berbagai bentuk pengetahuan yang dihasilkan kelas terdidik
ini tidak pernah lepas dari pengaruh kepentingan yang datang melalui berbagai
saluran politik, sosial, ekonomi, atau budaya. Tetapi, harus dicatat, kekuasaan
yang berhimpit pada kaum intelektual tidak harus dilihat semata-mata dalam
makna represif dan otoritatif. Kekuasaan itu adalah aliran energi yang
memungkinkan interaksi antara elemen masyarakat terjadi secara dinamis dan
harmonis.
Mungkin inilah yang ingin dilakukan Freedom Institute dengan menjadikan
iklan sebagai media kekuasaan yang dinamis. Oleh karena itu, Rizal menantang
kaum penentang kenaikan harga BBM untuk membuat iklan serupa. Tantangan ini
sedikit naif karena protes dan demonstrasi menentang kebijakan itu terjadi di
mana-mana. Kaum intelektual penentang kebijakan BBM tidak perlu menghabiskan
ratusan juta rupiah untuk menunjukkan sikapnya. Tetapi, yang lebih penting
untuk dicermati adalah bagaimana kekuasaan intelektual itu dimainkan Freedom
Institute.
Jika kembali kepada prinsip bahwa kaum intelektual senantiasa bersikap
kritis dan reflektif terhadap pengetahuan dan konsekuensinya bagi masyarakat,
dukungan Freedom Institute terhadap kebijakan BBM yang diekspos secara mewah
adalah tindakan tergesa-gesa. Apa pun logika dan argumen yang digunakan serta
secanggih apa pun model ekonomi yang dipakai dalam mengambil kebijakan harga
BBM, sebagai lembaga studi yang independen selayaknya Freedom Institute
bersikap kritis dan reflektif terhadap keputusan pemerintah dan tidak
mendahului reaksi publik terhadap kebijakan itu.
Dukungan secara terbuka justru menimbulkan pertanyaan tujuan iklan itu.
Apakah dengan adanya dukungan itu membuat masyarakat mau mengerti dan menerima
kebijakan kenaikan BBM saat mereka menghadapi realitas hidup yang kian sulit
akibat kebijakan itu? Lain halnya jika Freedom Institute adalah think tank
resmi pemerintah yang melakukan penelitian kebijakan yang akan diambil
pemerintah. Jika ini yang terjadi, dukungan Freedom Institute tidak akan
menjadi masalah. Namun, Freedom Institute adalah lembaga studi independen. Oleh
karena itu, terasa janggal jika sebuah lembaga independen memberi dukungan
penuh pada kebijakan pemerintah lepas dari setuju-tidaknya mereka pada
kebijakan itu. Kaum intelektual memang tidak pernah lepas dari faktor
kekuasaan, tetapi apa yang ditunjukkan Freedom Institute adalah bentuk
submissive terhadap pihak otoritas.
APAKAH Freedom Institute telah berselingkuh?
Selingkuh atau tidak sebenarnya tidak relevan lagi jika kita melihat
fenomena ini secara lebih luas. Hebohnya kasus iklan Freedom Institute tidak
hanya bukti, bagaimana carut- marutnya proses pembuatan kebijakan yang terlalu
bertumpu pada pandangan sepihak pemerintah, tetapi juga menunjukkan bagaimana
kaum intelektual kikuk saat berhadapan dengan sumber-sumber kekuasaan yang
berasal dari birokrasi dan pemilik modal.
Ini bukan soal pilihan "rasional" kaum intelektual, tetapi sebuah kondisi
struktural dari sejarah panjang relasi antara kaum elite terdidik dengan
pemegang otoritas publik. Kaum intelektual masa kini adalah jelmaan kaum priayi
masa lalu yang merupakan subordinasi kaum penguasa. Oleh karena itu, tantangan
kaum intelektual masa kini adalah mencari sosok jati diri yang otonom dan lepas
dari bayang-bayang masa lalu. Dengan begitu, kaum intelektual dapat menggunakan
kekuasaannya secara bijaksana.
Sulfikar Amir Kandidat Doktor di Dept Science and Technology Studies,
Rensselaer Polytechnic Institute di Troy, New York
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
What would our lives be like without music, dance, and theater?
Donate or volunteer in the arts today at Network for Good!
http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
