http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/07/opini/1600945.htm
Senin, 07 Maret 2005
Dunia Intelektual dan Dagang
Oleh M Fadjroel Rachman
KEBIJAKAN publik tidak lahir di kuburan atau ruang hampa sosial. Karena
lahir dalam ruang sosial, berarti tiap kebijakan publik berhadapan dengan
tarik-menarik kepentingan ekonomi-politik.
Umumnya, kekuatan ekonomi-politik yang paling dominanlah yang memenangi
kebijakan publik yang bakal dijalankan pemerintah.
Sungguh menyesatkan apabila 36 intelektual itu mendukung kebijakan publik
menaikkan harga BBM dengan memistifikasi kepentingan ekonomi-politik dominan
yang berkuasa. Kata Rizal Mallarangeng, "Kami jelas berpihak, namun lebih pada
gagasan dan kebijakan tertentu yang kami anggap baik," ("Kaum Intelektual, BBM,
dan Iklan Freedom Institute", Kompas 3/3). Publik bertanya, mengapa gagasan dan
kebijakan publik yang lebih baik ditolak. Pertama, dari subsidi bunga
rekapitalisasi perbankan Rp 600 triliun-sebagian besar dimiliki bankir dan
konglomerat hitam-yang pada 2004 mencapai Rp 41,275 triliun dan RAPBN 2005
sebesar Rp 38,844 triliun (Tabel Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja
2004-2005).
Kedua, dari pembayaran Rp 46 triliun pokok dan Rp 24,375 triliun bunga
utang luar negeri (2004) serta bunga utang luar negeri Rp 25,142 triliun (RAPBN
2005), juga mengintensifkan tawaran moratorium. Ketiga dari harta KKN Soeharto
dan keluarga, senilai 15-40 miliar dollar AS (Tranparency International) atau
60 miliar dollar AS (Times). Keempat, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
serta mengurangi korupsi birokrasi perpajakan. Wajib pajak (WP) badan dan
perorangan berjumlah 5 persen dari populasi pada 2004 membayar Rp 239,5
triliun. Naikkan WP menjadi 20 persen dari populasi dengan perhitungan pajak
progresif baru, dan meminimalkan kebocoran, pada 2005 target pajak melampaui Rp
259,5 triliun. Kelima, audit dan efisiensi Pertamina, dari kontrak, ekspor,
impor, hingga distribusi. Ini akan menyelamatkan triliunan rupiah tiap tahun.
Ini hanya beberapa alternatif yang diajukan intelektual, akademisi, dan
publik tetapi tidak dijadikan pilihan kebijakan pemerintah karena tidak sesuai
kepentingan kekuatan ekonomi-politik yang kini mendominasi birokrasi dan
legislatif.
Politisi, pengusaha, dan dagang
Di Indonesia kini negara bukan lagi sekadar eksekutif/representasi
pemilik kapital, tetapi pemilik kapital sudah merepresentasi kepentingan
sendiri, langsung mengendalikan kebijakan negara melalui legislatif/eksekutif.
Para politikus-pengusaha menyadari, eksekutif/birokrasi adalah real centers of
state power. Ditambah penguasaan atas legislatif melengkapi pengendalian,
kebijakan eksekutif tidak akan dibatalkan parlemen.
Contoh pemilik kapital yang sudah membuktikan munculnya elemen politik
baru: politisi-pengusaha (business-politician) dan entitas politik baru:
negara-dagang (merchant-state), di antaranya Jusuf Kalla, Grup Bukaka, Ketua
Umum Partai Golkar dan Wakil Presiden. Agung Laksono, mantan Presiden Direktur
ANTV, Grup Hasmuda, Ketua DPR, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Aburizal
Bakrie, Grup Bakrie dan Bumi Resources, Menteri Koordinator Perekonomian. Surya
Paloh, Media Grup (Metro TV), Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar. Fahmi Idris,
Grup Kodel, Ketua Partai Golkar, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Tentu tidak sulit menyebut puluhan pengusaha dari beragam partai politik yang
duduk di legislatif eksekutif dari pusat, provinsi, hingga kabupaten (M
Fadjroel Rachman, "Bangkitnya Negara-Dagang", Koran Tempo, 19/2).
Konglomerasi domestik pribumi
Dalam "Bangkitnya Negara-Dagang", penulis bertanya darimana datangnya
"kesadaran subyektif" pengusaha mengendalikan negara dengan menjadi
politisi-pengusaha? Indonesia: The Rise of Capital (Richard Robison, 1986) buku
klasik ekonomi-politik yang meneliti fraksi kapital di bawah Orba,
perkembangan, dan perannya dalam dinamika pembentukan politik totalitarisme
Orba. Robison "menemukan" fraksi kapital dominan yang membentuk struktur
ekonomi-politik Indonesia, tahun 1980-an.
Pertama, kapital internasional melalui utang (IGGI, IBRD, G to G Loans)
dan foreign direct investment (Jepang, AS, Taiwan, Hongkong, Eropa). Kedua,
kapital BUMN. Ketiga, kapital ABRI (TNI/Polri). Keempat, kapital konglomerasi
pribumi dan nonpribumi. Kini, fraksi kapital dominan tetap serupa, meski ada
pemain di dalam fraksi kapital berubah atau berganti nama, misalnya, IGGI
menjadi CGI, ditopang IMF.
Konglomerasi pribumi yang menjadi politisi-pengusaha-semua dibesarkan
Orba-adalah fraksi kapital yang memenangi pertarungan antarfraksi dominan
kapital Orba. Tahun 1980-an fraksi kapital yang bermuara ke Soeharto dan
keluarga unggul, ditopang fraksi kapital ABRI. Kini, politisi-pengusaha yang
mengendalikan negara dari fraksi kapital konglomerasi pribumi semi-Soeharto dan
semi-ABRI, mengatasi fraksi kapital konglomerasi Soeharto, nonpribumi, dan ABRI.
Bukan tidak ada subsidi
Politik negara kesejahteraan meyakini, warga negara menjadi miskin dan
menganggur karena tidak dijamin hak ekonomi dan sosialnya. Jadi, bila kini
jumlah rakyat miskin adalah 60 persen dari populasi dan penganggur 45 persen
dari 100 juta angkatan kerja, jelas bukan karena tidak mendapat dana kompensasi
BBM, tetapi tidak dilindungi negara hak ekonomi dan sosialnya. Alih-alih
menyejahterakan rakyat, kenaikan harga BBM memicu kebutuhan pokok dan
mengurangi kesejahteraan. Karena rata-rata pengeluaran rumah tangga, untuk
makanan 64,1 persen, pendidikan 2,40 persen, kesehatan 2,07 persen, dan 31,52
persen untuk transportasi, sandang, dan papan (BPS, 2004). Tentu bila
kesejahteraan warga, hak ekonomi dan sosialnya dimapankan lebih dulu, kenaikan
BBM-bahkan dengan menolkan semua subdidi BBM sekalipun-bukan masalah bagi
masyarakat.
Mengapa kebijakan publik pencabutan subsidi BBM yang dilakukan bukan
alternatif lain? Dengan uraian itu, jelas kebijakan publik tidak mengganggu
kepentingan oligarki ekonomi-politik yang berkuasa, tidak menghambat akumulasi
kapital politisi-pengusaha dan masa depan negara-dagang. Jadi, bukan karena
gagasan dan kebijakan ini baik, seperti ditulis Rizal Mallarangeng. Kalaupun
ada keresahan, tiap pertentangan kepentingan antara publik dengan
politisi-pengusaha akan disetarakan sebagai pertentangan negara versus
masyarakat sipil yang berujung pada represivitas negara.
Keterlibatan Soekarno, Hatta, dan Sutan Sjahrir dalam kekuasaan, jelas
keberpihakan intelektual organik (The Gramsci Reader, 2000) kepada si
tertindas. Sama sekali bukan perselingkuhan intelektual dengan oligarki
ekonomi- politik yang berpuluh tahun merugikan rakyat dengan ekonomi rente,
pengisapan, dan KKN. Para intelektual istana seharusnya jujur mengaku berpihak
kekuatan ekonomi-politik dominan. Pengakuan ini penting sebab pengkhianatan
intelektual harus dinilai bukan lagi karena melanggar syarat ideal intelektual
Julien Benda (La Trahison des Clercs, 1927), tetapi dinilai dari tanggungjawab
keberpihakannya secara moral, politik, dan hukum Publik akan menilai, apakah
mereka akan seperti intelektual Orba, selama 32 tahun berpartisipasi
menyengsarakan rakyat, tetapi melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab
secara moral, politik, dan hukum, ketika Orba runtuh. Karena itu, berani
beriklan, berani berpihak, berani bertanggung jawab di kemudian hari.
M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara
Kesejahteraan (Pedoman Indonesia)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
What would our lives be like without music, dance, and theater?
Donate or volunteer in the arts today at Network for Good!
http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
