REPUBLIKA Senin, 30 Mei 2005 Utang dan Pendidikan
Oleh : Revrisond Baswir Hubungan antara utang luar negeri dan pendidikan setidak-tidaknya dapat dianalisis melalui dua pendekatan: secara substansial dan secara finansial. Secara substansial, hubungan antara utang luar negeri dan pendidikan dapat diibaratkan seperti hubungan antara kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Sebagaimana diketahui, pendidikan adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh sebuah bangsa untuk ''mencerdaskan kehidupan bangsa'' yang bersangkutan. Ada pun yang dimaksud dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini tentu terbatas hanya pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia atau peningkatan jumlah lulusan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bagi sebuah negara sedang berkembang seperti Indonesia, yang pernah terjajah selama tiga setengah abad, pendidikan harus pula dipahami sebagai sebuah proses sistematis untuk membebaskan bangsa Indonesia dari perangkap penindasan bangsa-bangsa lain. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945, untuk itulah antara lain negara ini didirikan. Pertanyaannya, di bawah himpitan beban utang luar negeri yang sangat besar, sejauh manakah cita-cita tersebut dapat diraih bangsa Indonesia? Jawabannya dapat ditelusuri pada substansi utang luar negeri sebagai berikut. Berbeda dari penjelasan yang selama ini kita terima, yang menyebut utang luar negeri sebagai 'bantuan', utang luar negeri sesungguhnya tidak lebih dari sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh negara-negara industri maju untuk menjerumuskan negara-negara sedang berkembang ke dalam perangkap neokolonialisme. Sebagaimana diketahui, menyusul berakhirnya Perang Dunia II, dan diperolehnya kemerdekaan politik oleh beberapa negara terjajah, melalui penyelenggaraan Konferensi Bretton Wood, negara-negara industri maju sepakat membangun sebuah ''tata ekonomi internasional baru'' dengan mendirikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Semula, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas moneter dunia, Keynes hanya mengusulkan pendirian IMF. Tetapi Amerika, yang telah mempersiapkan diri sejak 1942, ngotot mengusulkan pendirian Bank Dunia, yaitu yang berfungsi untuk menjamin penyaluran kredit sektor swasta negara-negara industri maju, ke negara-negara sedang berkembang. Keberadaan Bank Dunia sebagai lembaga penjamin penyaluran kredit sektor swasta itu, dapat disimak pada komposisi modal awal lembaga tersebut. Modal awal Bank Dunia tercatat sebesar 10 miliar dolar Amerika. Dari modal awal sebesar itu, ternyata hanya 2 miliar dolar yang bersifat tunai. Sisanya, 8 miliar dolar, hanya berupa ''surat pernyataan'' yang dibuat oleh negara-negara industri maju untuk menjamin penyaluran kredit sektor swasta mereka ke negara-negara sedang berkembang. Dengan latar belakang seperti itu, terutama jika dilihat dari sudut kepentingan ekonomi negara-negara industri maju, dapat disaksikan bahwa Bank Dunia pada dasarnya memang tidak lebih dari sebuah lembaga penjamin berlangsungnya proses penetrasi usaha-usaha swasta negara-negara industri maju, ke negara-negara sedang berkembang. Itulah sebabnya, dari seluruh pinjaman yang diterima negara-negara sedang berkembang, sekitar 80 persen di antaranya diterima dalam bentuk pinjaman proyek atau fasilitas berbelanja secara kredit ke negara-negara industri maju. Yang diterima dalam bentuk pinjaman program atau pinjaman tunai, tidak lebih dari 20 persen. Dengan berlangsungnya penetrasi besar-besaran sektor swasta negara-negara industri maju ke negara-negara sedang berkembang, secara sistematis negara-negara sedang berkembang terjerumus ke dalam tiga perangkap sekaligus: perangkap utang, perangkap teknologi, dan perangkap ilmu pengetahuan. Akibat selanjutnya, lebih-lebih bila sebuah negara sedang berkembang sampai pada tingkat kesulitan membayar utang, maka tanpa disadari negara sedang berkembangan yang bersangkutan sesungguhnya sedang terjerumus ke dalam perangkap neokolonialisme, yang memang sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari oleh negara-negara industri maju. Selanjutnya, secara finansial, terutama sebagaimana dialami Indonesia, kewajiban membayar utang luar negeri yang sangat besar jelas telah menjadi kendala utama bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk membiayai pendidikan. Sebagaimana diketahui, utang luar negeri pemerintah saat ini berjumlah sekitar 82 miliar dolar Amerika. Untuk membayar angsuran pokok dan bunganya, pemerintah setiap tahun harus mengalokasikan belanja negara sekitar Rp 25 triliun dan Rp 45 triliun. Jika angka itu ditambah dengan kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri yang masing-masing berjumlah sekitar Rp 30 triliun dan Rp 45 triliun, maka praktis sepertiga APBN atau sekitar Rp 145 triliun, habis terkuras hanya untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang. Padahal, karena pembayaran bunga utang dalam negeri berkaitan dengan penerbitan obligasi rekapitalisasi, manfaat 'subsidi bunga' sebesar Rp 45 triliun tersebut dengan sendirinya jatuh ke tangan sektor perbankan, khususnya beberapa bank BUMN papan atas. Bandingkanlah volume subsidi bunga obligasi rekapitalisasi tersebut dengan anggaran pendidikan. Sebagaimana tampak pada APBN 2005, anggaran pendidikan ternyata tidak lebih dari Rp 25,9 triliun. Artinya, volume subsidi bunga obligasi rekapitalisasi hampir dua kali lebih besar daripada volume belanja pendidikan. Dua kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua analisis tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, karena utang luar negeri pada dasarnya adalah sebuah mekanisme neokolonialisme, maka utang luar negeri yang sangat besar yang dimiliki Indonesia, tidak hanya menyebabkan timbulnya ketergantungan utang, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Proses pendidikan di Indonesia pun patut diwaspadai telah berubah fungsi dari proses ''pencerdasan kehidupan bangsa'' menjadi proses kaderisasi agen-agen neokolonialisme. Kedua, karena pembayaran angsuran pokok dan bunga utang berlipat kali lebih besar dari belanja pendidikan, maka tidak berlebihan bila utang dinyatakan sebagai penyebab utama lemahnya komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Berangkat dari kedua kesimpulan tersebut, saya kira tiba masanya bagi semua pihak yang peduli terhadap proses ''pencerdasan kehidupan bangsa'' untuk memiliki sikap yang jelas terhadap utang. Sikap saya dan kawan-kawan di Koalisi Anti Utang (KAU) sangat jelas, ''Hapus Utang Lama, Tolak Utang Baru!'' [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> What would our lives be like without music, dance, and theater? Donate or volunteer in the arts today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
