http://www.jambiekspres.co.id/opini/21509-ironi-itu-bernama-kemiskinan.html
Senin, 28 November 2011 10:19
Ironi Itu Bernama Kemiskinan
Oleh: SAFRUDIN DWI APRIYANTO
Illustrasi
SALAH satu realitas sosial yang terjadi di negeri kita hari ini adalah
soal kemiskinan. Berapa jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini? Jawabnya
sangat tergantung dari standar yang digunakan. Jika kita mengacu pada standar
Badan Pusat Statistik (BPS), data bulan Maret 2011 menunjukkan bahwa jumlah
penduduk miskin ‘hanya’ sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen) dari jumlah
penduduk sebesar 237 juta jiwa.
Penduduk miskin menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Jika
dirupiahkan, nominal pengeluaran penduduk miskin adalah sebesar Rp.233.740,-
per bulan atau setara dengan Rp.7.800,- per hari.
Sementara itu, jika menggunakan standar Bank Dunia, maka angka kemiskinan
kita akan melonjak tajam. Standar kemiskinan menurut Bank Dunia adalah US $ 2
setara Rp.17.000,- per hari atau Rp.510.000,- per bulan untuk kategori miskin
dan US $ 1 setara Rp.8.500,- per hari atau Rp.255.000,- per bulan untuk
kategori sangat miskin.
Oleh karena itu, menurut versi Bank Dunia, 60 persen penduduk Indonesia-
berada dalam kemiskinan relatif dan sedikitnya 10 persen berada dalam
kemiskinan absolut. Posisi ini membuat Indonesia berada di zona merah dan
levelnya sama dengan negara Afrika, Yaman, Pakistan, Mongolia, Vietnam, dan
Philipina
Jika dikaitkan dengan posisi dan potensi Indonesia, maka kemiskinan yang
terjadi saat ini adalah sebuah ‘ironi’.
Siapapun tahu- bahwa di negeri zamrud khatulistiwa ini, terkandung
kekayaan alam yang sangat luar biasa. Indonesia adalah negara kaya dan tidak
layak untuk disebut miskin.
Pertanyaanya adalah- mengapa bangsa kaya raya ini bisa terjerembab ke
lubang kemiskinan selama bertahun-tahun. Apa yang salah dengan dengan bangsa
kita ini? Barangkali ungkapan seorang pakar manajemen modern, Peter Drucker
berikut menjadi representasi dari kondisi itu: ‘there’s no actually
under-developed country, only under-managed one’ (sejatinya tidak ada negara
terbelakang/miskin, yang ada hanyalah- tata kelola yang tidak baik). Persoalan
kepemimpinan (leadership) dan manajemen pengelolaan negara- diyakini menjadi
salah satu penyebab timbulnya disparitas antara potensi bangsa dengan realitas
sosial di lapangan
Berikut ini adalah ‘sedikit’ potret mis-manajemen dalam pengelolaan
potensi/kekayaan bangsa kita- yang pada akhirnya hanya mendatangkan keuntungan
bagi ‘negara lain’. Di bumi papua misalnya, semua orang tahu tentang gunung
emas yang ‘digadaikan’ kepada pihak asing (baca Freeport). Dalam harian kompas,
14 November 2011, Harry Tjan Silalahi, mengemukakan bahwa kontrak dengan
Freeport ditandatangani tahun 1967- menyusul adanya konvensi Geneva bulan
November 1967. Dari kontrak tersebut, Freeport McMoran menguasai 90,64 persen
saham, sedangkan pemerintah Indonesia 9,36 persen. Adapun royalti dari Freeport
untuk Indonesia hanya sebesar 1 persen untuk emas dan perak dan 1-3,5 persen
untuk tembaga.
Sementara itu, mantan menteri perekonomian, Kwik Kian Gie melakukan
kalkulasi sebagai berikut: selama 43 tahun, Freeport memperoleh 7,3 ton tembaga
dan 724,7 juta ton emas. Jika diambil emas saja, lalu dinilai dengan harga
sekarang, yakni Rp500.000 per gram, nilainya setahun 724.700.000 gram x
Rp500.000 atau Rp 362.350 triliun. Setiap tahun, Rp.362.350 triliun dibagi 43
atau Rp.8.426,7442 triliun. Dibulatkan menjadi Rp.8.000 triliun (bandingkan
dengan nominal APBN tahun ini yang hanya Rp.1.202 triliun).
Dari angka tersebut, Indonesia mendapat bagian 1 persen atau Rp.80
triliun setahun. Sementara yang tercantum di APBN 2011 dalam pos ”pemasukan SDA
non-migas”, hanya Rp.13,8 triliun saja (Kompas, 17 November 2011).
Angka yang cukup fantantis itu, baru berasal dari 1-2 jenis mineral saja
di papua. Belum lagi dari minyak dan gas serta kekayaan alam lainnya di seluruh
wilayah republik ini. Dari laut misalnya, menurut Pendiri Pusat Kajian Sumber
Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri- yang
juga mantan menteri kelautan dan perikanan RI, potensi ekonomi kelautan
Indonesia bisa mencapai USD800 miliar atau sekitar Rp7.600 triliun dari 11
subsektor kelautan. Menurut Rokhmin, angka estimasi potensi ekonomi maritim
tersebut bisa mendatangkan kesempatan kerja mencapai 30 juta orang.
Artinya, para TKI yang selama ini mengais rezeki negara lain, bisa
dipulangkan dan bekerja di negeri sendiri dengan nyaman, tanpa harus ketakutan
di usir dan diperlakukan semena-mena oleh majikannya disana
Tidak bisa dinafikkan bahwa kondisi kemiskinan yang menimpa bangsa kita-
tidak lepas dari pilihan yang diambil pemerintah dalam mengatur soal
perekonomiannya. Lebih suka menyerahkan pengelolaan aset-aset penting dan
sumber daya alam kepada pihak swasta (baik asing maupun domestik), sementara
pemerintah hanya mengambil pajak sebagai aspek pendapatan, adalah ciri-ciri
sistem ekonomi kapitalisme. Dengan model ini, kekayaan alam bangsa Indonesia
yang luar biasa- kemudian hanya menjadi ‘ajang pesta’ bagi para pemilik modal
dan rakyat hanya bisa mengelus dada. Dampak negatif dari sistem ekonomi
kapitalisme ini adalah munculnya pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi, dan
utang luar negeri yang tinggi. Kapitalisme membuat gap antara penduduk kaya dan
miskin semakin lebar- karena hanya segelintir orang yang menguasai dan
menikmati sumber daya alam. Vilfredo Pareto, seorang ekonom Italia melakukan
riset distribusi kekayaan di berbagai negara dan hasil risetnya menyimpulkan
bahwa 80 persen uang di dunia hanya dikuasai 20 persen orang. Prinsip Pareto
atau aturan 80/20 telah menjelaskan fenomena- dimana mayoritas ‘hasil’ ternyata
berasal dari minoritas ‘sebab’. Saat ini, perlahan tapi pasti, kapitalisme
mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhannya.
Terjadinya krisis ekonomi di Yunani, Italia, serta di AS dengan gerakan
anti-Wall Street-nya, adalah contoh betapa kapitalisme tidak memiliki imunitas
terhadap goncangan ekonomi. Kapitalisme terbukti gagal dalam mewujudkan
‘kesejahteraan’ dan ‘kemakmuran’ bagi negara-negara yang selama setia menganut
sistem-nya
Agar kondisi kemiskinan bangsa kita tidak terus memburuk, diperlukan
langkah-langkah yang berani dari para pengambil kebijakan di negeri ini,
utamanya dari pemimpin bangsa. Kapitalisme sangat bertentangan dengan
konstitusi bangsa, khususnya pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dimana secara jelas
termaktub bahwa: ‘Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’
Perubahan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh ‘karakter’ pemimpin bangsa
itu. Kedepan, kita rindu sosok pemimpin bangsa yang punya semangat dan jiwa
nasionalisme yang tinggi- sehingga dengan itu, ia berani berdiri tegak dan
bicara lantang, termasuk kepada negara yang selama ‘mendikte’ kita. Sumber daya
alam kita yang melimpah harus di-nasionalisasi- agar dapat memberikan manfaat
bagi rakyat Indonesia. Tidak banyak memang, pemimpin bangsa yang punya ‘nyali’
seperti itu. Diantara yang sedikit itu, terdapat nama-nama- seperti: Recep
Tayyip Erdogan (PM Turki), Evo Morales (Presiden Bolivia), Hugo Chavez
(Presiden Venezuela), dan Mahmoud Ahmadinejad (Presiden Iran). Mereka adalah
contoh pemimpin yang berani melawan kapitalisme- yang selama ini telah membuat
miskin rakyatnya. Kemiskinan yang terjadi ditengah negara kaya, seperti
Indonesia adalah sebuah ‘ironi’, persis seperti kata pepatah: ‘tikus mati di
lumbung padi’. Wallahu a’lam bish shawab (*)
Penulis adalah Anggota DPRD Kota Jambi
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
