http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/fpi-riwayatmu-kini
FPI, Riwayatmu Kini
Diterbitkan : 16 Februari 2012 - 2:25pm | Oleh Aboeprijadi Santoso (Foto: FPI) 
Diarsip dalam: 
  a.. fpi 
  b.. Indonesia 
  c.. Islam
Suatu malam di pertengahan 1987, di sebuah kafe di Davao, Mindanao, seorang 
pria kekar mendekati saya. Tiba-tiba dia pamerkan pistolnya yang tersembunyi di 
pinggangnya. Betapa terkejut saya.

Ternyata dia seorang pentolan milisi atau vigilante Filipina yang menggemparkan 
dunia pada tahun 1980an karena ulah kekerasannya terhadap gerilya komunis dan 
Islam di Mindanao.

Kita tahu, unit-unit jagoan seperti ini berani beraksi karena mendapat 
perlindungan dari bos-bos lokal. Mereka punya nyali dan beringas. Bukan karena 
bertindak atas nama negara, tapi karena ada proteksi sejumlah kelompok pejabat 
(militer) lokal.

Di Sicilia sebelum Perang Dunia II, para mafioso juga bergerak bebas, karena 
perlindungan lokal dari sejumlah tuan tanah perkebunan (latifundia).

Tanam paksa
Menurut alm. sejarawan Onghokham, ini agak mirip dengan yang terjadi di Jawa 
sebelum penguasa kolonial Belanda menerapkan sistim Tanam Paksa 
(Cultuurstelsel). Perilaku kekerasan-privat, alias menjadi hakim sendiri dengan 
ancaman kekerasan, terjadi di berbagai zaman.

Kemelutnya marak ketika aparat Negara gagal menunjukkan wibawa, lemah, atau 
tengah dilanda perubahan penting.

FPI (Front Pembela Islam) pada hakekatnya tak berbeda. Reformasi 1998 
melahirkan ketidakpastian di kalangan penguasa lama. Kita tahu, sejumlah 
jenderal dan polisi yang jaya di masa Orde Baru pada November 1998 melahirkan 
FPI.

Di kala Revolusi Prancis, juga muncul tokoh-tokoh nekad seperti Robespierre.

Solidaritas
FPI, seperti mafioso Sicilia tahun 1930an yang dikaji antropolog Belanda Anton 
Blok (1975), memiliki keberanian, karena mendapat perlindungan dan solidaritas 
dari sejumlah orang kuat. Solidaritas bisa berdalih kekeluargaan (mafia) atau 
pun keagamaan (FPI).

Pada saat seperti itulah diperlukan wibawa Negara dan monopoli penggunaan 
alat-alat kekerasan oleh Negara menjadi legitim.

Kebalikannya, monopoli itu bisa kebablasan dan melahirkan dominasi dan 
kediktaturan negara berdasarkan penguasaan alat-alat kekerasan, seperti di Jawa 
pada masa kolonial, fasisme Italia dan Orde Baru.

Aparat resmi negara
Di kala begitu, tokoh-tokoh negara atau pun tokoh-tokoh lokal tidak perlu 
berperan sendiri, tapi tampil sebagai aparat resmi negara yang memperalat 
milisi. Ingat, misalnya, keberingasan milisi pro-integrasi di Timor Timur 
(1999).

FPI menjadi fenomena yang dibutuhkan sementara elit militer berada di tengah 
ketidakpastian. Vigilante religius bergerak dengan dalih yang merujuk kepada 
agama dan menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk mengabsahkan perilaku 
mereka.

Di bulan Ramadhan mereka menggerebek klab-klab malam. Di kala lain, mereka 
mengganggu kelompok minoritas, atau menyerang yang berorientasi politik atau 
seksual berbeda, dan lain-lain.

Atribut lain
Akhirnya, protes publik membuat FPI cemar. Tiga tahun lalu, Juni 2008, FPI 
tampil dengan nama dan atribut lain, menggebrak ibu-ibu, perempuan dan 
anak-anak yang turun membela nilai-nilai Pancasila dan kehidupan keberagama di 
Lapangan Merdeka, Jakarta. Pemerintah dan aparat terkesan kurang tanggap.

Sehari kemudian, di markas FPI di Jati-Petamburan, Jakarta, saya sempat 
menyaksikan kehadiran sejumlah tokoh ormas lain di luar FPI. Ada solidaritas 
spiritual seolah mereka adalah korban yang tersudutkan.

Lagi-lagi mereka merasa terpojokkan.

Tapi di Kalimantan Tengah, Pemda dan kelompok bisnis setempat telah membangun 
jaringan penguasa lokal sejak pembantaian migran Muslim Madura di Sampit pada 
2001. Elit Dayak ini dengan tegas menentang pembentukan dan kedatangan kelompok 
FPI.

Jalan aman
Kali ini FPI pun dalam kondisi berbeda. Di kala pertumbuhan ekonomi naik, kelas 
menengah marak, permainan politik dan bisnis menjadi akrab dengan pemilu, 
pilkada dan pilpes, maka kelompok elit pusat yang dulu mensponsori vigilante, 
memilih jalan aman.

Barisan jagoan tak diperlukan lagi. Dulu mereka berkelana beringas di Jawa, ke 
Ambon dan Lombok, kini dibubarkan. FPI bahkan tak cukup duit untuk 
beramai-ramai ke Kalimantan.

Tapi ekornya menyiratkan masalah baru. Di satu pihak, pemerintah, bahkan ulama 
juga, menimbang perlunya membekukan FPI. Di lain pihak, tuntutan publik 
membubarkan dan melarang FPI makin kencang.

Nilai-nilai agama perlu dibela, tapi juga bisa terancam ketika pembelaan 
menjurus ke larangan berekspresi, berorganisasi dan berserikat. Indonesia sejak 
merdeka pernah melarang parpol dan ormas, namun larangan itu tidak berdasarkan 
undang-undang yang merincikan persyaratannya.

1965
Dengan kata lain, pembatasan kebebasan berserikat itu sendiri perlu dipagari. 
Jika tidak, kita dapat terjebak lagi pada negara yang kebablasan, dan 
masyarakat yang terjangkit stigmatisasi dan keberingasan seperti Prahara 1965, 
yakni tragedi terbesar dalam sejarah kita.

Apa pun namanya, gagasan dan ideologi tak mungkin dibunuh. FPI … riwayatmu kini 
mulai membekas.


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke