Refl : Kalau pegawai menengah bisa memiliki sekian banyak rejeki, maka tentu saja sesuai hukum alamnya ialah makin tinggi kedudukannya dalam herarki kekuasaan negara makin besar pula pendapatannya. Hidup harga mati NKRI! Ayo ramai-ramai tepuk tangan, jangan malu-malu kucing untuk tepuk tangan demi kebahagian para petinggi negara dalam suasana aman sentosa.
http://www.suarapembaruan.com/home/ppatk-gayus-dan-dw-bukan-sasaran-pengungkapan-korupsi-skala-besar/17657 PPATK: Gayus dan DW Bukan Sasaran Pengungkapan Korupsi Skala Besar Selasa, 28 Februari 2012 | 15:03 SURABAYA] Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menyatakan DW atau Gayus Tambunan bukan merupakan target atau sasaran dalam pengungkapan kasus korupsi skala besar. "Sasaran kami bukan mereka (DW atau Gayus), tapi bagaimana kasus begitu bisa berakhir. Kalau sekarang 'kan berulang, ada Gayus, ada DW, dan nanti ada lagi," katanya setelah menandatangani nota kesepahaman Unair-PPATK di kampus setempat, Surabaya, Selasa (28/2). Ia mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi tentang permintaan Kejaksaan Agung untuk membantu penelusuran aliran dana dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan pegawai Ditjen Pajak, DW. DW telah dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung sejak 16 Februari 2012, kemudian Kejagung juga telah memohon kepada Imigrasi untuk mencekal DW ke luar negeri dan Imigrasi sudah mencekal DW selama enam bulan sejak 21 Februari 2012. Menurut dia, pihaknya sejak awal sudah mempunyai informasi tentang DW, bahkan DW juga mengarah kepada nama lain, yakni DA dan HI. "Kami juga sudah mempunyai informasi dari 18 bank dan analisis yang kami lakukan juga bukan sembarangan. Kalau dia bilang mempunyai usaha penyewaan truk dan bisnis mobil, apa masuk akal kalau pakai uang dolar dengan usaha di sini?" katanya. Namun, M. Yusuf tidak bersedia merinci bisnis jumlah rekening dan nilai uang yang diduga dikorupsi DW. "Saya nggak bisa ngomong banyak karena pemeriksaannya masih sedang berproses," katanya. Ia menyebut pihaknya dalam kasus Gayus Tambunan mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp74 miliar, 3,1 kilogram emas, dan sebuah rumah mewah. "Rumah itu semula jelek, tapi dibangun lagi menjadi mewah," katanya. Setelah menandatangani MoU bersama Wakil Rektor III Prof. Achmad Syahrani Apt di hadapan sivitas akademika Unair, Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan bahwa tujuan kerja sama dengan Unair itu untuk pertukaran informasi, riset, dan kepakaran. "Nantinya, mahasiswa dan dosen Unair bisa melakukan riset ke PPATK, namun staf PPATK nantinya juga bisa studi di Unair, bukan hanya di UI, UGM, dan dua universitas asing," katanya. Selain itu, PPATK juga bisa meminta bantuan Unair untuk menyertakan keterangan ahli, misalnya, kriminolog, ahli perundang-undangan, dan bisnis. "Yang jelas, kasus pencucian uang itu ada tren meningkat," katanya. Menanggapi hal itu, Prof. Achmad Syahrani mengatakan bahwa Unair ke depan tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan program studi terkait dengan hukum. "Mungkin juga ada program pascasarjana terkait pencucian uang," katanya. [Ant/L-9] +++++ http://www.suarapembaruan.com/home/gaji-dw-tak-sampai-rp-5-juta-per-bulan-tapi-diduga-punya-rekening-rp-60-m/17648 Gaji DW Tak Sampai Rp 5 Juta Per Bulan Tapi Diduga Punya Rekening Rp 60 M Selasa, 28 Februari 2012 | 14:05 JAKARTA] Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta (dulu Dispenda) memperkirakan gaji yang diterima Dhana Widyatmika (DW) sebagai PNS golongan III/C hanya sebesar kurang dari Rp 5 juta per bulannya. Sementara, dari informasi yang dikumpulkan, DW diduga memiliki rekening senilai Rp 60 miliar sekarang. ”Yang bersangkutan (DW) masih staf, mungkin gajinya di bawah Rp 5 juta untuk golongan III/C. Tetapi jelasnya tanya ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah), mungkin lebih tahu,” ucap Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Budi Utomo dalam dalam keterangan pers di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta, Selasa (28/2). Budi menjelaskan gaji yang didapat DW sekitar Rp 3 juta, namun belum termasuk tunjangan-tunjangan lainnya. ”Kalau ditambah TKD (Tunjangan Kerja Daerah) dan lainnya, ya mungkin take home pay Rp 5 juta. Tetapi berapa rinciannya, saya harus lihat dulu. Kemudian TKD itu kan beda-beda, tergantung kinerja pegawainya,” ucapnya. Mengenai apakah DW sudah terima gaji atau belum semenjak kerja di Dinas Pelayanan Pajak DKI terhitung 12 Januari 2012, Budi mengaku tidak tahu pasti. Hal senada juga dilontarkan Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Djuli Zulkarnaen. ”Wah, kalau soal itu harus dicek lagi. Masalahnya dia kan baru pindah. Baru sebulan lebih. Kami tidak tahu apa yang bersangkutan sudah terima gaji atau belum,” ucapnya. Djuli menambahkan, mengenai gaji itu ada prosesnya bagi pegawai pindahan seperti dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. ”Sudah digaji belum, Februari ini maksimal baru boleh gajian. Gaji PNS di Indonesia sama sesuai ketentuan golongan tadi,” tukas dia. [O-2] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
