Kejujuran itu abstrak. Butuh satu ukuran & sistem yang sama agar ia mewujud di mata rakyat - dan berdenyut dalam kehidupan bangsa. Percuma saja pemimpin (sebutlah Si BeYe) gemboran punya ukuran kejujuran tapi wujud dari tindakan-tindakannya malah menampakkan kebohongan, sekurangnya di mata Forum Lintas Agama (dan diamini umatnya masing-masing).
"Tahta untuk Rakyat" pun pernyataan yang abstrak. Namun, ia justru tampak sebagai abstraksi dari kenyataan yang ada. Terbukti (setidaknya menurut ukuran & sistem yang digunakan Transparency International Indonesia - TII), Yogyakarta mewujud sebagai kota yang bersih sepanjang 8 tahun terakhir. Indeks persepsi korupsinya memang fluktuatif, tetapi sejak 2006 posisi Yogyakarta selalu berada di 5 besar daerah terbersih di Indonesia. http://www.ipkindonesia.org/ Kalau Forum Lintas Agama berkepentingan dengan keadaan bangsa ini silakan membuat rumusan kejujuran yang berlaku untuk semua orang. Terutama, dan pertama-tama, untuk mengukur kejujuran para pejabat. Nanti kita lihat, maukah KPK atau lembaga-hukum yang konstitusional (POLRI & Kejaksaan Agung) membuatkan sistem pencegahan korupsi berdasarkan rumus kejujuran tsb -- agar kerja nasional menangani korupsi ini bukan cuma bermain di hilir (pemberantasan) melainkan betul-betul penanganan sejak dari hulu (pencegahan). "Pemberantasan korupsi" itu memang istilah yang gagah. Tapi ya abstrak juga. Karena wujudnya lagi-lagi cuma menangkapi, mengadili, memenjarai koruptor, dan TIDAK memberantas korupsinya. Sebab, kerja menangkap koruptor dst tentu saja harus terjadi tindak korupsi terlebih dahulu. Tanpa ada korupsi, KPK mau nangkap apaan? Jadi, kejujuran memang mutlak. Bukan untuk melawan korupsi, tapi sebagai modal untuk menghindar dari tindakan korup. Korupsi sendiri sepertinya tidak bisa dilawan. Karena itu tak ada gunanya melawan korupsi. Dan, langkah paling tepat untuk menekan kerugian bangsa akibat korupsi adalah semaksimal mungkin mencegah terjadinya korupsi. Kalau KPK sampai tidak tau apa itu kejujuran, barangkali membacok- bacok koruptor seperti itu menjadi perlu.. --- baswati <baswati@...> wrote: > bukankah sejarah selalu mengajarkan demikian sejak revolusi > Perancis? > > Ketika kemerdekaan, kerajaan yang masih bersekutu dengan kolonial > juga dimusuhi oleh rakyatnya. Jogja-Mataram lain, karena tahta untuk > rakyat > > . > > > --- heri latief <herilatief@...> wrote: > > budaya korupsi harus dilawan dengan kejujuran, nah jujur itu > > barang langka, ya udahlah akhirnya rakyat nekat koruptor dibacok > > deh. > > > > Pemerintah yg bikin rakyat jadi ngamuk karena membiarkan > > ketidakadilan dan korupsi merajalela. > > > > Sent from my BlackBerry® smartphone > > > > > > From: "ajeg" <ajegilelu@...> > > > > > Kalau korupsi diakui sebagai masalah kebudayaan maka > > > penanganannya haruslah berkebudayaan juga. Menghukum mati > > > koruptor (kendati "bergantung kadar kesalahannya") bukanlah > > > langkah kebudayaan yang beradab - entah apa pula maksudnya > > > "hukuman mati bergantung kadar kesalahan", apakah koruptor > > > dengan kadar kesalahan berat harus dihukum mati secara perlahan- > > > lahan? > > > > > > Boleh jadi sebagian dari bangsa ini sudah lupa atau malah asing > > > dengan kepribadian bangsa-bangsa di nusantara yang sangat > > > menjunjung keteladanan pemimpin. Wajar kalau lupa, karena selama > > > lebih dari seperempat abad tirani Orde Baru memelintir nilai- > > > nilai budaya dengan menggeser pola pikir masyakarat ke sana ke > > > mari. > > > > > > Pelan tapi pasti, gotong-royong digeser menjadi ketakutan untuk > > > berbeda; berdikari digeser menjadi berenang-renang dalam utang; > > > keteladanan menjadi sekedar kelatahan dan masih banyak lagi > > > nilai-nilai kepribadian yang diacak sehingga bangsa ini nyaris > > > tak bisa lagi membedakan yang benar dari yang salah. > > > Sekurangnya, setelah 1974 orang tidak bisa lagi membedakan mana > > > pembangunan yang dari khazanah pusaka bangsa dan mana yang dari > > > utang luarnegeri. Masyarakat menjadi apatis karena lagi-lagi > > > disuguhi tumpukan utang yang terus berbunga sementara para > > > pejabat malah asyik berlomba memamerkan kekayaan yang tidak > > > masuk akal bila diperoleh hanya dari gajinya. > > > > > > Sebagian orang menganggap mempertanyakan kekayaan orang lain > > > apalagi kekayaan pejabat adalah hal yang tabu. Sebagian lagi > > > merasa yakin bahwa kita sudah tiba di zaman edan sehingga jika > > > tidak ikut edan tidak kebagian. Kelatahan untuk menjadi edan > > > bertemu dengan keengganan bertanya soal kekayaan pejabat, maka > > > sempurnalah dunia korupsi di tanahair. > > > > > > Bersyukur masih ada sebagian orang lagi yang melihat suburnya > > > korupsi di tanahair sebagai bencana. Ya, bencana buatan sebagai > > > hasil persenyawaan antara problem kekuasaan (yang cenderung > > > korup) dan kepribadian bangsa yang "melatahi" kelakuan pemimpin. > > > Sebagian orang ini percaya bahwa bencana yang dibuat 'begitu' > > > tentu bisa juga dibuat sebaliknya, 'begini'. Korupsi bisa > > > dihentikan. Setidaknya bisa dikurangi. > > > > > > Dan, ketika Orde Baru terjungkal, kita pun meyakini bahwa > > > langkah awal yang harus diambil untuk menyetop bencana buatan > > > ini adalah mempertahankan kewarasan serta menghapus segala tabu > > > soal kekayaan pejabat. > > > > > > Tanpa ragu lagi Rakyat Indonesia lantas membentuk komisi > > > pemeriksa kekayaan penyelenggara negara (KPKPN), yang dalam > > > ukuran budaya saat itu terbilang langkah yang amat di luar > > > kebiasaan. Revolusioner! Bayangkan, kekayaan pejabat yang lebih > > > dari seperempat abad merupakan rahasia pribadi pejabat tiba-tiba > > > wajib diketahui umum. > > > > > > Hasilnya, rakyat memang terbelalak melihat kekayaan para > > > pejabat. Tapi seiring dengan itu rakyat juga merasa lega karena > > > tak ada lagi rahasia antara pejabat dan rakyat. Kita semua jadi > > > merasa dekat dengan para pemimpin dan, lebih dari itu, rakyat > > > sekaligus mendapatkan kembali tempatnya yang bermartabat dalam > > > peta bernegara! > > > > > > Itu dampak budaya yang langsung dirasakan masyarakat. Pada > > > jangka menengahnya, penerapan sistem pelaporan kekayaan pejabat > > > ini diharapkan menjadi instrumen untuk mengontrol perilaku > > > kekuasaan (yang cenderung korup). Dan sasaran akhirnya adalah > > > terbentuknya iklim birokrasi yang bersih di Republik Indonesia. > > > Dalam konteks budaya keteladanan, tentu saja kepemimpinan yang > > > bersih menjadi teladan bagi masyarakat untuk ikut bersih. > > > Sesial-sialnya, pemimpin yang bersih tak akan ragu menyeret > > > menterinya yang korup ke meja hijau tanpa harus tersandera > > > perbuatan korupnya sendiri. > > > > > > Cilakanya, pemerintahan reformasi selanjutnya terlalu mudah > > > ditekan Paris Club. Kumpulan negara cukong yang direkomendasikan > > > IMF itu mensyaratkan adanya lembaga pemberantasan korupsi di > > > Indonesia sebelum mereka mengucurkan utang. Didukung wakil-wakil > > > rakyat yang sontoloyo, pemerintahan RI waktu itu tunduk pada > > > keinginan the cukongs demi kucuran utang. > > > > > > Serta-merta dibentuklah lembaga ad-hoc pemberantasan korupsi; \ > > > Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun KPKPN sebagai lembaga > > > yang amat menggairahkan kehidupan berbangsa & bernegara, dilumat > > > begitu saja lalu dilebur menjadi bagian kecil dari pekerjaan KPK > > > - yang tenggelam dalam kesibukan mengejar-ngejar koruptor cap > > > ikan teri tapi gugup dalam mengusut berbagai kasus korupsi yang > > > melibatkan partai berkuasa. > > > > > > Soal ada apa di balik persyaratan Paris Club itu, masih bisa > > > diperdebatkan. Tetapi mari kita berpositif saja bahwa para > > > penguasa dari negara-negara perkumpulan cukong tersebut > > > ngertinya ya cuma 'korupsi harus diberantas'. Mereka tidak > > > memahami budaya & kepribadian bangsa Indonesia (dan masyarakat > > > Timur pada umumnya) yang senantiasa meneladani pemimpin. Terlalu > > > pelik bagi otak modern mereka memahami manfaat budaya lokal > > > untuk menangani korupsi. > > > > > > Yang pasti, memang ada perbedaan kepentingan antara kumpulan > > > negara cukong itu dan rakyat Indonesia. Di jalanan orang > > > berkata, kaum kreditur selalu berkepentingan menjerat korbannya > > > untuk diperas sampai tuntas; di lembaga-lembaga kritis, orang > > > meyakini Paris Club sangat memahami budaya keteladanan dan > > > justru memanfaatkannya secara terbalik yaitu, penanganan korupsi > > > di hilir (pemberantasan). Padahal, kata orang di sanggar-sanggar > > > budaya, pemberantasan itu artinya ya memberantas terus-menerus. > > > Korupsi harus tetap ada agar petugas tetap bisa memberantas... > > > > > > Entahlah. Boleh saja cara penanganan korupsi seperti itu > > > (memberantas terus-menerus) memang cocok untuk negara-negara > > > cukong. Tapi jelas menggelikan untuk Indonesia karena hanya > > > berputar-putar di lingkaran setan. Terus menangkapi koruptor, > > > terus mengadili, terus memenjarai (dan sedang diusulkan untuk > > > mulai di-dor), tapi toh korupsi terus saja terjadi dengan > > > penguasa-penguasa korup yang baru. Jangan salahkan siapa-siapa > > > kalau 'pemberantasan korupsi' justru terlihat sebagai merawat > > > korupsi melalui peremajaan pelaku-pelakunya. > > > > > > Indonesia, dengan kecerdasan yang dimilikinya, sudah menetapkan > > > cara penanganan korupsi yang tepat bagi dirinya. Yakni, melalui > > > pendekatan budaya keteladanan tadi. Memang ini cara yang di luar > > > kebiasaan dalam tradisi penanganan korupsi. Namun cukup alamiah > > > dalam menjauhkan para pemimpin dari sifat-sifat buruk kekuasaan. > > > > > > Efektivitasnya tak perlu diragukan karena jelas-jelas mengarah > > > pada pencegahan. Selain bisa mencegah kerugian negara secara > > > finansial, pengawasan rakyat atas kekayaan pejabat juga memberi > > > dampak yang sangat berarti bagi kehidupan berbangsa & bernegara > > > di Indonesia. > > > > > > Inilah pilihan cerdas khas masyarakat Indonesia. Masyarakat yang > > > amat meneladani para pemimpin tapi selalu dikadali para > > > sontoloyo lingkar kekuasaan. Sebagai pihak yang selalu dijual > > > untuk mendapatkan utang luarnegeri, Rakyat Indonesia sudah bosan > > > dengan segala bentuk penanganan korupsi yang laris di mana-mana > > > tapi hanya membuat korupsi patah-tumbuh hilang-berganti. > > > > > > Kalau ditanyakan kepada jajaran pimpinan KPK tentang tugas utama > > > KPK, maka jawaban segenap pimpinan KPK sejak formasi pertama > > > pasti bukan 'pemberantasan korupsi', melainkan 'pencegahan > > > korupsi'. > > > > > > Namun apa lacur, kita harus tidak percaya jawaban itu karena > > > sampai detik ini KPK yang tampak di mata rakyat adalah KPK yang > > > kalangkabut menangkapi ikan teri satu-persatu. > > > > > > Padahal, ikan teri sebanyak satu ton pun tak bakal sanggup > > > menandingi bobot seekor paus. > > > > > > --- From: > > > > > > > Selama paradigma materialisme masih menjadi panglima, budaya > > > > korupsi di masyarakat akan tetap tinggi. Karena itu, tanpa ada > > > > penanganan yang luar biasa, negeri ini tak akan bebas dari > > > > korupsi. Hukuman yang berat harus diberikan pada para > > > > koruptor, bahkan bila perlu hukuman mati bergantung kadar > > > > kesalahannya. > > > > > > ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
