Lembaga super KPK tidak bisa lepas dari campur tangan politik, dalam hal ini partai2 di DPR. Kita semuanya udah tau bahwa pembonsaian KPK ini datangnya dari Senayan, bukan dari pemerintah.
Semua instrumen anti korupsi seperti KPK, PPATK sudah on the right track, mereka sudah berani mengungkapkan rekening2 gendut dari mulai rekening PNS sampai ke rekening Jendral Polisi. Ketika hasil investigasi KPK dibawa ke pengadilan, hasilnya 100% semuanya masuk ke penjara. Barulah ketika pengadilan Tipikor dibuka di daerah, banyak terjadi keputusan bebas murni oleh pengadilan Tipikor daerah. Senayan dengan dipimpin oleh Golkar berusaha untuk mematahkan dan membonsai KPK karena koruptor besar kelas kakap sudah pasti berlindung ke partai. Kalo ada pengusaha yang menjalankan usahanya bersih dan lurus2 aja, mana mau mereka aktif di partai? Wong mereka juga udah tau bahwa di partai mereka cuma diperas aja kok?! Liat aja kasus Gayus, bagaimana Ical dengan Golkarnya berusaha untuk melindungi dan memisahkan Gayus dengan kasus pengemplangan pajak Bumi Resources. Dan Ical bersama Golkarnya berhasil membungkam Gayus. Sekarang udah nggak adalagi omongan dari Gayus tentang pengemplangan pajak oleh Bumi. Golkar itu sangat solid karena isinya maling semua, "they're meaner, they're tougher, and they're more discipline". Makanya, semua partai di Senayan takut jika bersilang pendapat dengan Golkar sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, udah pasti akan digencet dan dicegah oleh Golkar di Senayan. Kalo korupsi mau dikurangi, ya kurangi aja kursi Golkar di Senayan. Kalo korupsi mau dihilangkan, tentunya Golkar musti dihilangkan dari Senayan. --- In [email protected], "ajeg" <ajegilelu@...> wrote: > > > Justru sangat lucu. > > Coba Media Indonesia tanya ke pimpinan KPK, apa tugas utama KPK? > Segenap pimpinan KPK sejak formasi I (Taufiqurachman Ruki) pasti > menjawab: "pencegahan korupsi". > > Tentu saja pencegahan yang dimaksud adalah mengawasi kekayaan > pejabat melalui sistem pelaporan & pemeriksaan kekayaan para > penguasa (eklegyud; eksekutif, legislatif, yudikatif). Artinya, > bila ada pejabat yang korup tetap harus ditindak. Setidaknya, > presiden yang bersih akan tegas menangkap menterinya yang korup. > Presiden yang tidak korup tidak takut tersandera korupsi yang > tidak diperbuatnya. > > Sasaran akhir pemeriksaan & pengawasan kekayaan pejabat ini adalah, > kepemimpinan negara (eklegyud) yang bersih sebagai teladan bagi > masyarakat. Dengan demikian, korupsi akan tercegah untuk merajalela. > > Aneh memang, karena upaya pencegahan dibonsai dengan hanya memburu > koruptor-koruptor kelas teri, sehingga upaya memberantas korupsi > menjadi sekedar penindakan yang sesungguhnya merupakan wilayah kerja > kepolisian & kejaksaan. > > Lembaga super sekaliber KPK harusnya punya proposal yang lebih luas & > mendasar dari sekedar kerja penindakan. Apalagi kalau yang ditindak > cuma koruptor, kelas teri pula. > > Itu bukan memberantas korupsi namanya, itu memberantas koruptor > belaka. > > > > --- > > > Karena itu pula, menjadi sangat aneh dan tidak lucu bila khitah > > dasar kerja KPK lewat penindakan dibonsai menjadi berfokus ke > > pencegahan. Kalau sekadar pencegahan, buat apa repot-repot membentuk > > KPK? > > > > > > http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/08/303834/70/13/Membonsai-KPK- > ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
