Sebetulnya BUMN bisa berjalan baik dan mendatangkan faedah besar dari keuntungannya kepada masyarakat, kalau management-nya diurus dengan betul oleh orang yang jujur, kalau tidak jalannya pincang lemah seperti orang berpenyakit asthma. Tidak sepenuh benar bila dikatakan bahwa kalau perusahaan dipegang swasta akan lebih baik jalannya, sebab banyak perusahaan swasta juga mengalami bangkrut disebabkan terutama oleh salah urus saja. Di Europa juga ada perusahan milik negara dan berjalan baik dan berkembang karena mendatangkan laba tak terputuskan dari tahun ke tahun. Keuntungan lain dengan perusahaan milik negara, yaitu bisa diwajibkan mempunyai tanggung jawab sosial. Kalau perusahaan sepenuhnya swasta untuk tanggung jawab sosial, lebih repot sebab tidak rela mengunrangi (membagi) keuntungannya kepada masyarakat.
Dulu zaman kolonial roda ekonomi Indonesia dipegang oleh lima perusahan Belanda antara lain Geo Wehry, Borsumij, Jacobson vd Berg etc. Setelah dinasionalisasikan perusahaan tsb bukannya berjalan baik dan membawa keuntungan tetapi malah menjadi beban negara yang merusak ekonomi zaman Soekarno dan menadi alasan untuk diruntuhkan pemerintahannya. Pada zaman Soeharto juga terjadi hal yang sama, teristimewa dengan Pertamina, ketika perusahaan-perusahaan minyak di dunia mengeruk laba beripat ganda pada masa krisis Suez, tahun 1970-an, satu-satunya perusahaan yang rugi ialah Pertamina, ruginya tidak tanggung-tanggung US$ 10 miliar ( US$ 10.000.000.000,—). Tidak ada pertanggungan jawab pemimpin perusahaan tsb. malah orang itu-itu juga yang terus menjalankan perusahaan tsb. Agaknya di direksi BUMN sekarang juga duduk pensiunan jenderal TNI, jadi sama saja situasi direksi seperti pada tahun 1950-an pada Perusahaan Negara, yang namanya kemudian diganti menjadi Badan Usaha Milik Negara. From: wawan Sent: Sunday, March 11, 2012 7:00 AM To: [email protected] Subject: [proletar] Re: INDONESIA MASUKI REZIM NASIONALISASI TAMBANG kalau 100% milik pemerintah, ya tidak bakalan ada transparansi dan kredible, pasti akan banyak korupsi di BUMN kalau sahamnya 100% milik pemerintah, FYI, E&Y pernah menolak sbg akuntan publik Telkom di tahun 2002, itu membuktikan mereka menjaga kredibilitasnya, daripada menunjukan hasil audit yg sudah sesuai pesanan 'telkom' kalo yg teriak2 di jalanan itu sih saya kira cuman modal teriak dan dengkul doang... ;-) --- In mailto:proletar%40yahoogroups.com, "ajeg" <ajegilelu@...> wrote: > > Kalau mau nasionalisasi tambang, mestinya ya seperti > teriakan orang-orang di jalan & tv soal kedaulatan energi, > yakni 100% saham dimiliki negara / rakyat (pemerintah > cuma pengelola). Teriakan yang sesuai belaka dengan Pasal-33 > UUD'45. > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
