Kewajiban Pemerintah Melindungi Bukan Malah Menipu Rakyatnya !!!
Tujuan membentuk dan mendirikan pemerintahan adalah bertujuan membela dan
melindungi kesejahteraan rakyatnya secara terorganisir, jadi janganlah
pemerintah yang rakyatnya pluralistik itu di-beda2kan prioritasnya dalam
mendapatkan pelayanan pemerintahnya. Contohlah, mem-bagi2 masyarakat dalam
kelompok siapa yang boleh membeli BBM murah dan siapa yang tidak boleh membeli
BBM murah ini. Aturan seperti begini jelas diskriminasi karena kalopun
kelompok yang dianggap berpenghasilan tinggi dilarang membeli BBM murah tsb,
dilain pihak tidak ada aturan yang menyatakan kelompok yang berpenghasilan
rendah dilarang membeli BBM yang maha. Jadi aturan begini enggak seimbang,
karena secara sepihak mereka yang mampu diharuskan membeli BBM yang mahal
sedangkan kelompok yang tidak mampu dibolehkan membeli jenis BBM yang murah dan
yang maha.
Kalo dilanjutkan bisa kesemua bidang jadinya, orang mampu tidak boleh
menyekolahkan anak2nya kesekolah murah, orang2 yang mampu tidak boleh makan
di-warung2 harus direstoran.
Harusnya khan kalopun orang yang mampu mau diwajibkan membantu yang tidak mampu
sudah ada jalannya yaitu bayaran pajak mereka yang mampu selalu lebih tinggi
dari yang tidak mampu yang malah tidak membayar pajak sama sekali. Jadi kalo
mau beli telor ayam tidak bisa diharuskan orang yang mampu membeli jenis telor
ayam tertentu yang lebih mahal harganya daripada telor yang dibeli orang yang
tidak mampu.
Jadi, kalopun BBM Subsidi tidak mencukupi, silahkan naikkan pajak saja kepada
orang2 yang mampu sehingga bebas untuk membeli BBM yang manapun yang
diingininya. Cara2 diskriminasi begini hanya membuka peluang korupsi semua
tingkatan organisasi pemerintah dan masyarakat, bisa saja ada orang yang mampu
menyogok untuk memborong BBM subsidi begini dan kalo ketangkap disalahkan
didenda dan dipenjara padahal sumber kesalahan ini dari peraturan itu sendiri
yang korup.
Dari bidang2 lain juga kita lihat ketidak becusan pemerintah membuat peraturan2
yang diskriminasi, seperti perebutan pemungut stiker Halal antara Dep.Agama
dengan MUI, masing2 merasa sebagai pihak yang paling berhak untuk memungutnya.
Bukanlah tugas pemerintah untuk ngurusin aturan masing2 agama harus begini dan
begitu. MUI bukanlah seharusnya menjadi badan pemerintahan untuk umat Islam
dimana mengharuskan Islam harus begini dan begitu yang sumbernya hanya dari
satu aliran Islam saja. Jadi pemerintah tidak perlu turut campur, kalo satu
aliran bikin aturan, berikanlah juga hak aliran2 Islam lain juga bikin
aturannya sendiri, bukan distandard pemerintah hanya satu aliran ini saja yang
dibolehkan.
Demikianlah, MUI merasa berhak sebagai penarik pungli stiker halal karena
merupakan institusi Islam satu aliran yang tertinggi dinegara ini. Tapi
pemerintah RI melalui Dep.Agamanya juga merasa paling berhak, karena aturan
stiker halal itu pun bisa dipaksakan dengan UU justru oleh pemerintah. Tanpa
UU yang memaksa pabrik membeli stiker halal tentunya pabrik2 itu tidak mau di
pungli oleh MUI untuk stiker halal ini. Setiap pabrik berhak mencantumkan
tulisan halal pada kemasannya tanpa harus melalui MUI atau Dep.Agama, tanpa
harus bayar atau mengeluarkan biaya.
Jadi semua produksi makanan dari Thailand, Cina dlsb juga ada tulisan halal
dikemasannya tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun juga seperti di
Indonesia, hal ini menyebabkan produksi Indonesia menjadi lebih mahal, membunuh
produksi dalam negerinya sendiri akibat dipungli oleh stiker halal ini.
Harusnya pemerintah berlaku adil, stiker halal dinyatakan tidak wajib, jadi
kalo pabrik Supermie memproduksi supermie yang sama tapi ada kemasan yang pakai
stiker "halal" dan juga ada produksi supermie yang tidak pakai stiker "halal".
Pabrik Supermie kemudian harus menyatakan secara resmi dan jujur bahwa
produksinya yang pakai stiker "halal" dan yang tidak pakai stiker halal ini
isinya sama2 persis tidak ada perbedaan, sedangkan penambahan stiker "halal"
hanyalah untuk memenuhi permintaan MUI saja.
Akibatnya rakyat mendapatkan informasi yang jujur, mereka yang mau menyumbang
ke MUI akan beli supermie yang berstiker "halal" meskipun lebih mahal mereka
pasti rela.
Dengan cara ini, bagi rakyat yang miskin tidak perlu membeli supermie yang
lebih mahal karena ada stiker halalnya, mereka bisa membeli supermie yang sama
tanpa stiker halal tadi.
Demikianlah hal2 seperti begini betul2 harus diberitahukan kepada masyarakat
sehingga mereka bisa memilih yang terbaik bagi mereka bukan dipaksa oleh
Pemerintah maupun oleh MUI yang sebenarnya merupakan pungli yang jelas2
merampok hak rakyatnya sendiri.
Dengan cara2 yang demokratis begini nantinya bisa kelihatan trend masyarakat
itu memilih yang mana atau yang bagaimana sama seperti hak masyarakat memilih
BBM mana yang mau dibelinya.
Ny. Muslim binti Muskitawati.
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
