Refl: Siapa berkuasa dialah yang menentukan politik ekonomi negara! Jika “penyakit Belanda” dipraktekan pada zaman Hindia Belanda, maka zaman tidak berobah, hanya bendera merah putih biru hilang warna birunya.
http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=38038 SABTU, 27 April 2012 | Sindrom “Penyakit Belanda” Muhammad Syarkawi Rauf, (Regional Chief Economist BNI/Kepala Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Unhas) “Penyakit Belanda” atau “Dutch Deseas” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara besar-besaran, khususnya tambang yang tidak diikuti oleh berkembangnya sektor manufaktur. Tambang migas dan non migas mengalami over exploitation tanpa diikuti berkembangnya sektor industri di suatu negara atau daerah. Sindrom “penyakit Belanda” banyak ditemukan dalam kasus eksplotasi SDA di luar Jawa, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Daerah yang mengalami eksploitasi tambang paling parah adalah Kalsel dengan batu bara-nya, Kaltim dengan gas dan batu bara, Papua dengan tambang tembaganya, dan Sulsel dengan nikel-nya. Tidak bisa dipungkiri, sekitar 70 persen output perekonomian Papua disumbangkan oleh hanya satu perusahaan pertambangan, yaitu PT Freeport. Sementara kontribusi industri pengolahan masih relatif kecil atau bahkan mengalami deteorisasi. Pertumbuhan sektor pertambangan jauh lebih besar dibandingkan sektor industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustry). Demikian juga dengan Sulawesi, khususnya Sulsel dan Sultra yang mengandalkan komoditas pertambangan nikel. Perusahaan nikel terbesar di Sulsel adalah PT Inco dengan konsesi lahan yang sangat luas dan berjangka panjang. Ekspor utama Sulsel ke sejumlah negara dalam beberapa tahun terakhir sangat bergantung pada satu komoditas saja, yaitu nikel. Perekonomian Sulsel belum juga bergerak ke resources based industry (industri berbasis SDA). Secara sektoral perekonomian Sulsel masih sangat didominasi oleh sektor perdagangan dan pertanian. Sektor industri pengolahan masih tercecer di belakang dan bahkan mengalami proses pelambatan dengan pertumbuhan yang lebih kecil dibanding sektor lainnya. Kecenderungan yang lebih parah lagi terjadi di Kaltim, yaitu eksploitasi tambang besar-besaran hanya menyisakan problem lingkungan yang serius. Banyak yang memprediksi bahwa suatu saat Kaltim akan menjadi daerah miskin ketika rezeki migas sudah mulai menipis. Pemerintah lalai atau alpa dalam menggerakkan sektor industri manufakturnya. Luar Jawa Berkembang? Fenomena deindustrialisasi terjadi secara nasional. Hampir semua daerah mengalami kemunduran dalam sektor industri pengolahannya. Pertumbuhan sektor industri melambat karena dunia usaha lebih senang mengimpor barang jadi dibanding memproduksi sendiri di dalam negeri. Ditambah lagi produsen yang lebih senang menjual komoditas pertanian dan pertambangan gelondongan dibanding memberikan nilai tambah tinggi. Di tengah proses deindustrialisasi terdapat berita gembira karena pada kwartal pertama 2012 realisasi investasi mengalami peningkatan secara year on year (yoy). Tidak hanya itu, kecenderungan positif juga terjadi karena distribusi investasi sudah lebih merata antara Jawa dengan luar Jawa. Saat ini, dari sekitar Rp71,0 triliun realisasi investasi secara nasional, sekitar Rp33,60 triliun atau sekitar 47,20 persen terdapat di luar Jawa. Sisanya sekitar 51,80 persen terdapat di pulau Jawa. Meskipun Jawa masih sangat dominan tetapi kecenderungan seperti ini seharusnya dapat menjadi signal positif untuk segera merelokasi industri ke luar Jawa. Namun jika data-data investasi dipelototi secara lebih detail lagi, ternyata realisasi investasi terbesar di luar Jawa didominasi sektor pertambangan dan perkebunan. Kedua jenis invesatsi ini terkonsentrasi di Sumatera yang menyerap sekitar Rp12,10 triliun atau sekitar 17 persen. Investasi ke Sulawesi hanya sekitar Rp5,2 triliun, dan yang terkecil adalah Maluku–Papua yang hanya sekitar Rp0,7 triliun. Pertumbuhan investasi yang tinggi bukan sebagai prestasi pemerintah karena tidak sesuai rencana pemerintah sendiri yang akan menggerakkan sektor industri pengolahan. Kecenderungan ini juga bertentangan program pemerintah yang akan mempercepat relokasi industri ke luar Jawa. Fenomena di atas juga bertentangan dengan semangat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang berorientasi pada nilai tambah. Investasi sektor pertambangan dan perkebunan di luar Jawa tidak sejalan dengan doktrin MP3EI yang menganut prinsip pertumbuhan yang digerakkan oleh inovasi (innovation driven economy). Jalan Keluar Aliran investasi ke sektor pertambangan dan perkebunan di luar Jawa dan ke sektor industri ke pulau Jawa akan membuat program pemerintah mengalami kegagalan, khususnya terkait komitmen mempercepat proses industrialisasi di luar Jawa. Sulit merealisasikan rencana pemerintah untuk menempatkan Jawa hanya sebagai innovation centre atau pusat R dan D. Pola penyebaran investasi baik investasi dalam negeri maupun foreign direct investment (FDI) semakin memperkuat sindrom “penyakit Belanda” di Indonesia. Di mana sekitar Rp21,50 triliun realisasi investasi ke KTI hanya terkonsentrasi di sektor pertambangan. Sulawesi yang kebagian Rp5,1 triliun juga didominasi investasi pertambangan. Idealnya, investasi ke luar Jawa diarahkan pada infrastruktur dasar dan resources based industry. Pemerintah bisa mengendalikannya secara langsung tidak hanya dengan membuat aturan mengenai bea keluar ekspor SDA non olahan yang tinggi. Pengendalian bisa dimulai dari sejak awal penerbitan izin investasinya, yaitu memprioritaskan izin investasi yang disertai oleh industri pengolahannya di luar Jawa, khususnya KTI. Jalan keluarnya adalah hilirisasi komoditas utama di setiap pulau atau merujuk pada MP3EI pada setiap koridor ekonomi. Hilirisasi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang langsung bisa dijual ke end user atau konsumen akhir. Pemerintah tidak boleh hanya berada pada rantai produksi dengan nilai tambah rendah, seperti produk intermediate. Hilirisasi komoditas utama nasional juga harus berhati-hati. Pembangunan yang terlalu berorientasi pada nilai tambah dapat melahirkan masalah baru, khususnya yang terkait ownership dari industrinya. Sebab tidak ada gunanya pemerintah ngotot membangun industri, misalnya pengolahan nikel tetapi mematikan pengusaha nikel lokal. Peralihan ownership akan berdampak negatif jika pada akhirnya industri pengolahan SDA dimiliki asing. Perusahaan pertambangan asing lebih mampu berinvestasi di industri pengolahan nikelnya dan juga komoditas strategis lainnya. Akhirnya, tidak ada gunanya jika usaha pemerintah menghindari jebakan “penyakit Belanda” hanya membuat usaha kecil kehilangan kepemilikan. Di sinilah seninya memerintah. Semoga sukses. (*) -- I am using the free version of SPAMfighter. We are a community of 7 million users fighting spam. SPAMfighter has removed 679 of my spam emails to date. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len The Professional version does not have this message [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
