Boleh jadi saya kelewat cepat menyimpulkan kiblat "ideologi" KIM dengan "kebudayaan sebagai panglima" itu. Tentu saja KIM sendirilah yang bisa menjelaskan dengan tepat dasar & arah perjuangan mereka.
Tetapi begini, kalau kita lihat berbagai masalah yang timbul dasawarsa terakhir maka perselisihan, perdebatan, sampai percekcokan nasional yang mengiringinya lebih menjurus ke perseteruan pribadi di antara para tokoh. Mereka tidak serius mencari jalan keluar permasalahan dan cuma asyik mengumbar opini pribadi, seolah tak ada lagi metode / program apa pun di kepala untuk mengatasi masalah. Cilakanya, gaya para tokoh menyelesaikan masalah dengan masalah seperti itu mewabah sampai ke sebagian masyarakat. Emosi dan pengetahuan cekak menyulut pertengkaran hingga tawuran di sana-sini. Bahkan di berbagai milis pun kita terbiasa melihat orang membahas masalah publik dengan ukuran pribadi. Suka atau tidak, ini menunjukkan bahwa kohesi sosial dalam masyarakat mengalami pengeroposan hebat. Gotongroyong tidak lagi berbunyi ketika masing-masing orang merasa lebih gagah berbicara soal hak asasi manusia (HAM) ketimbang berpikir tentang perikemanusiaan. Masing-masing orang bertindak dengan pendekatan keamanan, bukan dengan berpikir tentang manfaat tindakannya di kemudian hari. Pendek kata, tembak dulu, urusan belakangan sebab menyerang adalah pertahanan terbaik bla..bla... Ujung dari semua ini adalah terancamnya bukan saja persatuan tapi juga kesatuan. Sekarang kita tengok masalah pokok peradaban dunia modern yang berujung-pangkal pada masalah ekonomi. Setiapkali negara-negara kapitalis tak mampu mengendalikan unsur utama ideologi mereka itu maka krisis ekonomi mereka menjadi bencana bagi seluruh umat manusia. Pertanyaannya, bagaimana bisa bencana peradaban begini diatasi hanya dengan menerapkan konsep-konsep HAM? Hak asasi memang membolehkan bahkan mewajibkan orang untuk mengamankan perutnya sendiri dan perut keluarganya. Tetapi dalam keadaan krisis, hak tersebut akan menjadi "license to kill". Lihat NATO, mana mereka peduli dengan perikemanusiaan di Tunisia, Mesir, dan Libya, ketika menegakkan "hak asasi" mereka untuk mendapatkan minyak dengan mudah. Pakta pertahanan Atlantik Utara itu juga tidak peduli dengan perikemanusiaan di Afghanistan, kendati negeri para mullah itu berada jauh dari Atlantik. Para pemimpin negara NATO samasekali tidak merasa bersalah karena sedang membela HAMnya sendiri. Begitu juga dengan pre-emptive war AS yang justru mengobarkan perang gerilya di luar wilayah AS. Belum lagi kalau kita bicara era kolonia, dengan jelas terlihat bahwa hak asasi manusia hanya milik mereka yang kuat. Dalam beberapa kasus, HAM hanyalah eufimisme dari hukum rimba. Bagaimana jadinya kalau korupsi juga ditala dengan HAM? Sudah barang pasti korupsi adalah HAM dari para koruptor. Fakta-fakta pengadilan membuktikan itu. Putusan-putusan hukum terhadap koruptor membenturkan rakyat pada kenyataan bahwa HAM kaum lemah hanyalah mimpi, dan perikemanusiaan cuma ada dalam dongeng kanak-kanak di pedalaman. Pemberantasan korupsi di kota-kota besar atau pusat-pusat kekuasaan, seperti beberapakali saya tulis, memang kedengaran gagah tapi tak ubahnya isepan jempol balita perkotaan - yang sejak bayi dicekoki susu formula (kedengaran modern lagi ilmiah bukan?) dan dihibur dengan sumpelan empéng, dot kosong tanpa botol susu, supaya berhenti menangis walau tetap haus & lapar. Begitu juga pemberantasan korupsi. Metode kosong yang semakin dilembagakan (menjadi Opsus, Opstib, KPK dlsb) semakin menghibur walau korupsi tetap berlanjut. Lihat saja, korupsi yang dinyatakan sebagai kejahatan luarbiasa, ternyata ditangani seperti kejahatan biasa. Metodenya tak beda dengan pemberantasan premanisme yang hanya memburu preman-preman dengan tetap terbuka peluang untuk gugur satu tumbuh seribu. Sejauh ini, pemberantasan korupsi terbukti hanya memburu koruptor- koruptor (kelas teri pula), tanpa menutup peluang orang untuk melakukan korupsi. Metode pemberantasan korupsi yang direkomendasi Paris Club itu jelas berbeda dengan "metode lokal" yang kita terapkan di awal reformasi yaitu dengan memeriksa kekayaan pejabat sebagai kalangan yang berpotensi menjadi koruptor kakap. Selain dimaksudkan untuk mencegah lahirnya koruptor kakap, pemeriksaan kekayaan pejabat ini bertujuan melahirkan pemerintahan yang bersih. Harapannya, pemerintahan yang bersih akan menjadi teladan bagi rakyat. Sebab, bagaimanapun, masyarakat Indonesia masih sangat memahami nilai-nilai budaya keteladanan. Tak terkecuali dalam "meneladani" korupsi. Harapan itu sempat berbuah. Di awal reformasi masyarakat cukup terkejut tapi senang melihat aparat dan kepala kantor pemerintahan pada tiarap. Beberapa kawan yang sering berurusan dengan badan pertanahan, bea cukai dll., seperti terserang mind blogging ketika menghadapi kenyataan bahwa petugas / pejabat yang sebelumnya berani meminta dengan galak tiba-tiba berani menolak dengan sopan. Dari fakta ini, rasanya Bangsa Indonesia tidak memerlukan RBKP atau semacamnya, tapi cukup dengan kepemimpinan yang memahami budaya bangsanya. Dan keteladanan adalah salahsatu budaya bangsa ini yang perlu dikembangkan. --- "arif.harsana@..." <arif.harsana@...> wrote: > Trimakasih bung Ajeg atas penjelasannya. > Rupanya memang tidak jauh dari dugaan saya, bhw. nama itu (KIM) > ternyata masih lebih dalam tataran ide /gagasan ketimbang realitas. > Yang dimaksudkan realitas disini adalah realitas sebagai Kekuatan > Politik Alternativ, yang diperlukan oleh gerakan Rakyat dlm. > perjuangannya untuk perbaikan tingkat kehidupannya sekarang ini. > > Karena itu, bagi saya sukar dimengerti apabila dikatakan, bahwa yang > diperlukan sekarang, saya kutip "pelaksana kebijakan yang bicara > masalah kemasyarakatan bukan dari sudut pandang pribadi, melainkan > berdasarkan "ideologi" yang sama yaitu: kebudayaan sebagai > panglima". > > Masalah pokok yang menjadi tantangan utama masa kini menurut saya > bukan masalah kebudayaan, seperti yg. diutarakan oleh Samuel > Hutington dalam bukunya tentang "Clash of Civilizations". Sudah > banyak publikasi yang menolak thesis yang dinilai tidak ilmiah itu, > karena menutupi watak agresif imperialis neoliberal yang merupakan > biang ketegangan sebenarnya situasi internasional masa kini. > > Krisis ekonomi negeri-negeri kapitalis di Amerika dan Eropa yang > meledak sejak 2008, yg paling parah sejak PD II, sekaligus > merupakan bukti kebangkrutan sistem Neoliberalisme. Akibat dari > krisis itu, saat ini sedang terus terjadi gelombang pasang gerakan > internasional menentang kediktaturan Oligarki Finans, menolak > paradigma "demokrasi yang tunduk pada pasar", memperjuangkan > regulasi (pengendalian) pasar oleh negara demokratis, atau dg. kata > lain : Politik sebagai panglima yg. mengatur ekonomi. > > Konflikt yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya adalah akibat > langsung dan bersumber dari ketidak adilan sitem ekonomi neoliberal > yang dipaksakan oleh kaum Oligarki Finans, yg mengakibatkan > penumpukan kekayaan pada lapisan kecil (1%) dan kemiskinan bagi > lapisan luas (99%) dalam masyarakat, seperti yang dirumuskan oleh > gerakan Uccupy sedunia. > > Ditingkat nasional, khususnya di Indonesia, gerakan Rakyat mengambil > bentuk perjuangan melawan Korupsi /KKN, yang sedang terus bisa kita > ikuti lewat berbagai media informasi cetak maupun internet. > Perjuangan anti KKN juga diintegrasikan dengan perjuangan > penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) serta melawan penumpukan utang, > yang hanya dinikmati oleh korporasi asing dan para komprador > /penguasa korup dan cukongnya. Termasuk dalam gerakan anti > korupsi, semakin disadari juga ttg. perlunya memperjuangkan > Partisipasi warga dalam menentukan Anggaran dan Transparansi dlm. > implementasinya, serta asas pembuktian terbalik bagi terdakwa kasus > korupsi. > > Dalam situasi krisis nasional yang kompleks saat ini, perlu sekali > bersikap bijaksana dalam menghadapi konflikt ditengah masyarakat. > Sering terjadi adanya provokasi menyulut konflik horisontal dengan > tujuan untuk menutupi /membelokkan konflik vertikal yang sedang > dihadapi elite penguasa korup. > > Karena itu, seiring meningkatnya perjuangan melawan korupsi /KKN, > perlu juga meningkatkan perjuangan melawan pelanggaran HAM. > Banyak terjadi tindak kekerasan pelanggaran HAM oleh pihak aparat > keamanan yaitu represi pihak Kepolisian terhadap perjuangan kaun > tani yang menuntut haknya dalam berbagai kasus pertanahan di > Indonesia. Belum tuntasnya kasus pertanahan di Indonesia juga > bersumber masih kuatnya budaya KKN dikalangan pejabat yang memihak > penyerobot tanah petani. > > Politik pecah belah dikalangan warga oleh pihak elite penguasa korup > harus dihadapi dengan semangat toleransi dan solidaritas antar > warga, menghidupkan budaya dialog anti kekerasan, dalam mengatasi > persoalan. > Makna demokrasi bukan cuma berupa keikut-sertaan warga sekali dalam > lima tahun dibilik Pemilu, tetapi harus berupa keterlibatan > kongkrit semua warga melalui berbagai saluran organisasi > kemasyarakatan ikut menentukan dan mengawal pelaksanaan program- > program yang telah diputuskan secara demokratis oleh warga. > > Pekerjaan yang sedang dipikul oleh Kekuatan pro Rakyat tersebut > tidak ringan dan sifatnya berjangka panjang, tetapi hanya lewat > kerja kongkrit ditengah masyarakat akan bisa dicapai > pengorganisasian dan konsolidasi yang diinginkan. > > > Salam, > > Arif Harsana > > > ---------------------------------------- > Von: "ajeg" <ajegilelu@...> > > > Saya coba dari pertanyaan terakhir dulu, tentang > > ketentraman politik yang dimaksud. > > > > Kalau melihat isi Kabinet Indonesia Muda yang terdiri > > dari intelektual muda - baik anggota parpol maupun bukan - > > rasanya apa yang mereka nyatakan dalam manifestonya > > adalah gambaran sesungguhnya dari masalah politik Indonesia. > > Yakni, absennya fungsi oposisi yang berkualitas dalam > > kehidupan demokrasi kita. > > > > Soal orang percaya atau tidak pada pernyataan tersebut, > > itu soal lain. Yang pasti, kata "oposisi" saja masih kagok > > diucapkan dan didengar dalam sistem ketatanegaraan kita > > yang mengutamakan musyawarah, boro-boro lagi bicara > > kualitasnya. > > > > Seperti kita tau, "oposisi" dipraktekkan untuk pertamakali > > di Indonesia ketika PDIP secara terbuka menempatkan diri > > sebagai lawan pemerintahan SBY. Seketika itu juga panggung > > politik Indonesia heboh (lagi). Perdebatan memanas bukan > > tentang program pemerintah, melainkan soal predikat "partai > > oposisi". Di satu sisi, the all president's men merasa di > > atas angin karena desain bernegara kita memang tidak mengenal > > konsep oposisi, sebab fungsi pengawasan dan koreksi sudah > > dikonstruksi ke dalam DPR. > > > > Di sisi lain, tangkisan-tangkisan PDIP justru menelanjangi > > kubu Presiden SBY. Kelihatan sekali pemerintah & partai > > pendukungnya begitu kalap sehingga lupa akan amandemen UUD'45 > > yang al. mengganti sistem parlementer menjadi presidensial. > > Dengan sistem baru ini DPR tidak lagi menjadi lembaga yang > > menghantui pemerintah. Amandemen UUD'45 membenarkan presiden > > untuk melangkah tanpa panduan rakyat (DPR). Dalam atmosfir > > presidensial inilah PDIP berinisiatif untuk tetap > > menyelenggarakan fungsi kontrol dan koreksi terhadap pemerintah. > > > > Singkatnya, oposisi memang menyiratkan adanya pertentangan. > > Dan percekcokan politik di Indonesia selalu menyengsarakan > > rakyat. Percekcokan yang samasekali tidak bermutu. Seringkali > > hanya lantaran tidak meratanya pemahaman tentang dasar-dasar > > bernegara di kalangan politisi sendiri. Semua pihak merasa > > punya pemahaman yang benar tentang UUD'45 bahkan tentang > > Bangsa Indonesia. Namun ketika ia berkuasa toh tidak membawa > > bangsa ini mendekat ke arah cita-cita kemerdekaan. Padahal, > > untuk mencapai cita-cita itu bukan saja dibutuhkan usaha, > > tapi juga politik yang stabil dan lancar. Tenteram. > > > > Berkat percekcokan politik itulah, bangsa ini mengalami > > disorientasi. Jangankan mencapai cita-cita, di mana arahnya pun > > kita sudah tidak tahu lagi. Yang kita tahu cuma berkeringat, > > berkeringat, dan berkeringat, dengan goal: membayar utang! > > > > Mengenai KIM, terus terang saat mendengarnya pertamakali > > saya menebak ini sekedar sindiran orang-orang muda terhadap > > kelambanan SBY membentuk kabinetnya. Setelah menyimak beberapa > > "menteri" KIM bicara di televisi, terbersit juga harapan > > seperti inilah mestinya pemerintahan Negara Indonesia. Berisi > > sederet pelaksana kebijakan yang bicara masalah kemasyarakatan > > bukan dari sudut pandang pribadi, melainkan berdasarkan > > "ideologi" yang sama yaitu: kebudayaan sebagai panglima.. (maaf > > kepada KIM kalau terlalu cepat disimpulkan). > > > > Kenapa cuma menentramkan politik? > > > > Karena selama pemahaman bernegara dan berbangsa di kalangan > > politisi masih bersifat interpretasi pribadi (demi HAM???) > > maka selama itu juga bangsa ini berkutat dalam pertarungan > > antara demagog dan progresif. Jika pertarungan ini menggawat > > pada 2014, maka menilik pernyataan-pernyataan anggota KIM, > > mestinya mereka punya tanggungjawab moral untuk mengeluarkan > > bangsa ini dari tarung interpretasi segelintir elite. Bahwa > > nantinya mereka masuk dalam kabinet sungguhan, sebaiknya itu > > karena akibat dan bukan sebagai tujuan. > > > > Hanya saja belakangan ini saya kurang melihat kiprah kabinet > > yang dipresideni Budiman Sudjatmiko tsb. Kalau masih eksis > > ya syukur. Kalau lagi pada sibuk mencari sesuap nasi, semoga > > masih ingat niat membentuk kabinet bayangan ini. > > > > Ps. > > seingat saya, Mensesneg KIM ikut juga di milis ini > > > > > > --- "arif.harsana@" <arif.harsana@...> wrote: > > > > > Kutipan : > > > << Sekarang ada Kabinet Indonesia Muda (KIM), dan kita > > > berharap intelektual muda di sana bukan sekedar memainkan > > > parodi dari kabinet yang resmi, tapi betul-betul > > > mencurahkan tenaga & pikirannya untuk menentramkan politik > > > Indonesia yang terus bergejolak di bawah permukaan, tanpa > > > berpikir 2014 harus menjadi kabinet sungguhan >> > > > > > > Kalau bisa, tolong kasih pencerahan ttg. KIM itu seperti apa > > > dan kenapa fungsinya cuma menentramkan politik ? > > > Ketenteraman politik spt. apa yang dimaksud itu ? > > > > > > Trimakasih sebelumnya, > > > Arif H. > > > > > > ----------------------- > > > Von: "ajeg" <ajegilelu@...> > > > > > > > > > > > > > > ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
