Ref: Kalau polisi rajin menerima suapan akan sangat
memudahkan dan meringankan pekerjaan pengadilan.
http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/05/29/ArticleHtmls/Warna-Polisi-Kita-29052012012003.shtml?Mode=0
Warna Polisi Kita
Budi Hatees, PENELITI DI MATAKATA INSTITUTE " Sinergisitas
antara Polri dan Kompolnas tidak kunjung membawa perubahan berarti, karena
Kompolnas tidak punya wewenang memastikan " ada-tidaknya eksekusi atas laporan
tersebut.
ika warna dijadikan tanda unJ tuk menyebut sesuatu, warna
yang cocok untuk menandai ek sistensi Kepolisian RI adalah abu-abu. Hitam
bukan, putih pun tidak. Warna yang suram. Warna dari sesuatu yang tak jelas
sikapnya.
Soal warna Polri ini belakangan kembali menyeruak. Korps
Bhayangkara disorot sangat tajam, dikritik sangat kejam. Institusi yang berada
di bawah Presiden Republik Indonesia ini diposisikan sebagai satu-satunya
institusi yang sikapnya tidak pernah jelas.
Tapi publik selalu mendengar klaim keberhasilan atas nama
Polri.
Mulai urusan eksternal sampai internal, Polri selalu
mengkampanyekan diri telah sukses melakukan banyak program, terutama
program-program berkaitan dengan semangat reformasi Polri yang didengungkan
sejak dulu.
Padahal realitas yang ada menunjukkan hal yang bertolak
belakang, karena polisi masih saja seperti dulu.
Perkembangan reformasi Polri hanya klaim. Di satu sisi,
polisi mengklaim tahap pertama Grand Strategy Polri 2005-2025 sukses
mengembalikan kepercayaan publik (trust building) terhadap institusi Polri.
Sukses ini karena reformasi Polri berhasil mengedepankan paradigma baru sebagai
polisi sipil. Bahkan grand strategy pembangunan Polri tahap kedua berupa
peningkatan kerja sama dengan ragam stakeholder (partnership building) selama
masa 2010-2014 diklaim juga memperlihatkan kemajuan yang signifikan.
Tapi, di sisi lain, publik melihat pendekatan keamanan yang
dilakukan polisi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya lebih
berorientasi pada kepentingan negara dan mengabaikan faktor-faktor kemanusiaan.
Bahkan hubungan Polri dengan stakeholder lain, seperti aparat penegak hukum
lainnya, justru mempertontonkan hal yang sangat memalukan. Pertarungan polisi
dengan hakim terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
korupsi, seperti yang terjadi dalam kasus korupsi dana anggaran pendapatan dan
belanja daerah oleh mantan Bupati Lampung Tengah serta mantan Bupati Lampung
Timur jauh dari hubungan partnership building itu. Konon pula, kerja sama Polri
dengan stakeholder lainnya, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas),
yang pengurus barunya, periode 2012-2016, baru saja ditetapkan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.
Paradigma baru sebagai polisi sipil yang melayani publik dan
menjadikan dirinya sebagai public service organization sesungguhnya hanya ada
dalam Grand Strategy Polri 20052025 dan Rencana Strategis Polri 2010-2014.
Dalam keseharian, polisi justru semakin menjauh dari kepentingan publik. Polisi
lebih dekat sebagai penjaga kepentingan negara, sehingga mindset polisi
terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga keamanan serta ketertiban ma
syarakat justru memposisikan masyarakat sebagai entitas yang harus diawasi dan
diamankan.
Sukar mengharapkan Korps Bhayangkara akan tampil sebagai
bagian yang inheren dari kehidupan masyarakat. Pasalnya, kultur kerja di
lingkungan Polri dibangun dalam sistem birokrasi yang tidak dipersiapkan untuk
melayani publik. Selain itu, setiap anggota Polri “dipaksa“oleh sistem yang ada
untuk tidak terlalu memikirkan soal kompetensi, karena pemimpin dalam manajemen
“dipaksa“ oleh kondisi untuk mengabaikan persoalan kompetensi itu.
Akibatnya, prestasi kerja di lingkungan Korps Bhayangkara
bukan hal utama.Yang terpenting adalah kepatuhan anggota terhadap kesatuan
sebagaimana menjadi Kode Etik Profesi Polri. Kepatuhan itu sekaligus dapat
diartikan sebagai kesetiaan terhadap pemimpin, sehingga seorang pemimpin akan
selalu menjadi teladan bagi anggotanya. Begitu juga halnya dengan unsur
pimpinan di lingkungan Polri, selalu akan menjadikan pemimpinnya sebagai
teladan.
Kode Etik Profesi Polri sangat mengikat setiap anggota dalam
kultur tugas untuk selalu menghormati para komandan. Besar kemungkinan
penegakan disiplin di lingkungan Polri hanya akan tajam terhadap para anggota
di level bawah, tapi tumpul jika berhadapan dengan anggota Polri yang
pangkatnya ada di level atas.
Pasalnya, stratifikasi sosial di lingkungan Polri sangat
ketat. Levelitas berlaku dalam segala situasi dan kondisi. Mereka yang berada
di level paling bawah, sejak pertama kali masuk sebagai anggota Korps
Bhayangkara, sudah menjatuhkan pilihannya untuk tetap berada di level paling
bawah.
Mereka yang ingin mencapai level atas harus berjuang keras
dengan mengikuti sejumlah tingkatan pendidikan di lingkungan Polri, yang
ternyata juga tidak mudah bagi setiap anggota Polri untuk masuk ke dalam
lingkungan pendidikan itu.
Karena itu, sangat beralasan jika polisi diam saja saat
menyaksikan organisasi kemasyarakatan melakukan tindak kekerasan, seperti
pembubaran diskusi dan peluncuran buku Al lah, Liberty and Love karya Irshad
Manji di Teater Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Mungkin polisi condong menafsirkan kegiatan diskusi dan peluncuran buku itu
dapat merugikan kepentingan negara, meskipun publik tak pernah memahami
kepentingan seperti apa yang dimaksud.
Hal seperti ini akan terus berulang dilakukan polisi jika
orientasi institusi ini dalam menjalankan tugas bukan untuk kepentingan
kemanusiaan.
Maka institusi Polri tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri
mengurusi institusinya. Polri membutuhkan campur tangan stakeholder lainnya,
yang bertujuan memperbaiki profesionalitas insan Bhayangkara.
Dalam banyak kesempatan, Presiden Yudhoyono berharap Korps
Bhayangkara bermitra dengan Kompolnas. Tapi harapan ini tampaknya tidak akan
membawa hasil signifikan, mengingat persoalan sesungguhnya ada pada sistem yang
telah membentuk kultur kepolisian kita. Kultur di lingkungan Polri memaksa
anggota Korps Bhayangkara lebih mempercayai lingkungan internalnya, sehingga
eksistensi Kompolnas bagi Polri hampir tidak mendapat pengakuan.
Kompolnas sendiri hanya sebuah lembaga yang lebih banyak
bekerja sebagai ombudsman untuk memberi saran kepada Presiden berkaitan dengan
kinerja Polri. Komisi itu hanya lembaga “pembisik“dan penyampai saransaran
terkait dengan cara mereformasi Polri sehingga tampil seperti keinginan segenap
lapisan masyarakat.
Artinya, Kompolnas “bermitra“dengan presiden, bukan dengan
Polri.
Saran-saran dari Kompolnas menyangkut eksistensi dan
kredibilitas Polri, termasuk kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Korps
Bhayangkara, hanya bisa disampaikan kepada presiden. Jika ternyata output dari
saran-saran Kompolnas itu tidak ada, tak berarti Kompolnas tidak melakukan
tugas dan tanggung jawabnya, tapi karena eksekusi atas saran-saran itu ada di
tangan Presiden Republik Indonesia.
Akibatnya, Kompolnas selalu disudutkan. Peran yang dimainkan
Kompolnas selama ini dipandang tak bisa mengubah citra Polri menjadi lebih baik
di mata publik. Sinergisitas antara Polri dan Kompolnas tidak kunjung membawa
perubahan berarti, karena Kompolnas tidak punya wewenang memastikan
ada-tidaknya eksekusi atas laporan tersebut.
Selain itu, eksistensi Kompolnas sebagai lembaga yang berdiri
sendiri masih berada di bawah bayang-bayang Polri.Terutama berkaitan dengan
anggaran untuk kinerja Kompolnas yang masih menginduk pada anggaran Polri dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga tingkat ketergantungan
Kompolnas kepada Polri sangat tinggi. Selama anggaran Kompolnas masih menginduk
pada anggaran untuk Polri, sulit mengharapkan Kompolnas mampu bekerja
profesional sebagaimana seharusnya.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
