Tergantung persepsinya. Jika yg dimaksud di daerah2 mayoritas non muslim (atau jumlahnya agak berimbang) memang tingkat toleransinya cukup tinggi.
Tapi di daerah yg muslim mayoritas terutama seperti Aceh, Padang & Jawa Barat barulah anda benar. Tapi pernyataan Jusuf Kala ini memang cukup mengusik. Apakah beliau ini adalah gambaran umat muslim di Indonesia yg tutup kuping dan tutup telinga karena semata2 pelaku intoleran adalah datang dari umatnya? Bagaimana mereka bisa tereak2 anti barat dan Israel yg dianggap berlaku tidak adil, sementara di halaman belakangnya jelas2 sodaranya berlaku sama? Munafik? --- In [email protected], "Bukan Pedanda" <bukan.pedanda@...> wrote: > > > > Jadi jelas: orang Islam itu memang rata-rata sama saja: biarpun sudah begitu > jelas mayat bergelimpangan di Cikeusik dan orang Nasrani susah bikin gereja > eh masih dibilang "tidak ada intoleransi" di Indonesua. > > Dan Kalla sendiri dicaci maki oleh ustadz FPI Sobri Lubis yang dikatakannnya > membela Ahmadiyah. > > Islama itu, saya bilang TIDAK ada yang moderat dan nggak ada yang protestan: > semua sama saja. > > Biadab. > > Mengerikan. > > > --- In [email protected], "Sunny" <ambon@> wrote: > > > > http://arrahmah.com/read/2012/06/04/20700-jusuf-kalla-tidak-ada-intoleransi-di-indonesia.html > > Jusuf kalla : tidak ada intoleransi di Indonesia > > Bilal > > > > Senin, 4 Juni 2012 19:27:41 > > > > > > JAKARTA (Arrahmah.com) - Mantan wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), menolak > > tudingan yang menyebut Indonesia sebagai negara yang intoleran terhadap > > umat beragama. JK menyebut pernyataan intoleransi yang terlontar di forum > > Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) itu bukan atas nama lembaga internasional > > itu, melainkan perorangan. > > > > "Orang berbicara disitu bukan atas nama institusi PBB. Jadi, tidak ada-lah > > intoleransi di Indonesia," ujar Jusuf Kalla di Masjid istiqlal, Jakarta > > Pusat, Senin (4/6). > > > > Menurut ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini, tidak mungkin PBB > > mengatakan Indonesia adalah negara yang intoleran terhadap umat beragama. > > JK menilai tudingan tersebut datang dari sisi perorangan dan bukan atas > > nama forum internasional itu. > > > > " Di Amerika saja mana boleh orang sembarangan bikin masjid," kata JK. > > > > Jika di Amerika tidak boleh sembarangan membangun tempat ibadah termasuk > > masjid, maka lain halnya di Indonesia yang tingkat pembangunan masjidnya > > cukup tinggi dibandingkan negara lain. > > > > JK menyebut, jika intoleransi tersebut terkait dengan kasus batalnya konser > > Lady Gaga, maka hal itu tidak bisa dijadikan tolak ukur dengan menyebut > > Indonesia sebagai negara yang intoleran. JK menilai juga tidak mungkin. > > Pasalnya, di mana-mana konser Lady Gaga mendapat protes. "Seperti di China, > > Filipina dan negara lainnya. Jadi di mana-mana negara lain masalah itu ada > > saja. Masing-masing punya masalah," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia > > itu. > > > > "Jadi tidak ada menurut saya tudingan intoleran itu. Salah tudingan itu," > > ujarnya. > > > > Sebelumnya, Kelompok Kerja sesi dalam sidang tinjauan periodik universal > > (Universal Periodic Review - UPR) di Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa > > mencatat sejumlah hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah > > mempertanyakan beberapa upaya yang diambil untuk menanggapi intoleransi > > religius di Indonesia dan dalam melindungi hak-hak kaum minoritas religius. > > > > Terkait isu itu, para delegasi negara yang berpartisipasi dalam sesi UPR > > Indonesia itu selanjutnya memberi sejumlah rekomendasi. Ini termasuk > > perlunya memperkuat upaya untuk menjamin setiap serangan atas orang-orang > > dari minoritas religius diselidiki secara benar dan mereka yang bertanggung > > jawab harus diadili. > > > > Para delegasi juga menyarankan agar Indonesia "sesegera mungkin menerapkan > > Undang-undang Kerukunan Umat Beragama yang masih dibahas [di DPR]," > > demikian keterangan dari UNIC, 24 Mei 2012. > > > > Selain itu, para delegasi meminta Indonesia menggelar pelatihan dan > > kampanye kepedulian mengenai kebebasan beragama bagi birokrat tingkat > > provinsi dan daerah tingkat dua. > > > > Namun, dalam keterangan pers, UNIC menyatakan bahwa pernyataan itu, walau > > sudah dipublikasikan untuk media, belum menjadi sikap resmi sidang Dewan > > HAM PBB. (bilal/arrahmah.com) > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
