Saya anggap pernyataan menteri dalam negeri tentang pengisian kolom "agama" di kartu penduduk dan penolakannnya terhadap pelaksanaan syariah di Tasikmalaya sebagai kemajuan kecil untuk menghambat fundementalisme Islamdi Indonesia..
Tapi belum merupaan langkah untuk menuju dipisahkannnya urusan agama dari urusan negara yang adalah satu-satunya jalan untuk menjamin kebebasan beragama.. Argumen menteri dalam negeri tidak salah, tapi tidak jauh... ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
