Ref: Menurut laporan terakhir Bank Dunia, RDTL mencapai kemajuan pesat, tingkat hidup penduduk mengalami perbaikan signifikan, berkat minyak dan gas yang dimiliki. Dapat dibayangkan kalau Timor Leste tetap dibawah NKRI, bisa sama atau malah lebih buruk keadaannya dari daerah tertinggal dari daerah-daerah tetangganya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini bukan karena KTI miskin, sebaliknya. Lihat saja pada Papua dari emas saja mausk miliaran dollar tiap tahun, tetapi rakyat Papua dimana kehidupan mereka berada? Kemana gerangan pendapatan hasil kekayaan alam mereka dipergikan?
http://www.shnews.co/detile-3948-ketahanan-pangan-di-gerbang-selatan.html Ketahanan Pangan di Gerbang Selatan Albertina S.C. | Kamis, 28 Juni 2012 - 15:12:57 WIB Dibaca : 25 (SH/Albertina S.C.)NTT bermimpi mengekspor pangan ke Timor Leste. Penampilan pos perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokrat Timor Leste bak bumi dan langit. Pos perbatasan yang dibangun pemerintahan Xanana Gusmao megah dengan fasilitas pintu pengamanan yang dapat mendeteksi setiap kendaraan yang masuk. Sementara itu, fasilitas Pos Perbatasan RI di dekat Motoain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, misalnya, sangat minim dan tak ubahnya seperti pintu masuk kompleks perkantoran. Pemeriksaan di Pos Perbatasan RDTL yang dahulu “dijajah” Indonesia dan baru 10 tahun menjadi negara itu relatif modern, lebih teliti, tanpa ribet. Sebaliknya, pemeriksaan di Pos Perbatasan RI berbelit-belit dan para tentara menenteng senjata. Di waktu malam, dari 38 pos pengamanan perbatasan RI-RDTL, hanya 10 pos pengamanan perbatasan (pamtas) Indonesia, baik di Belu dan Timor Tengah Utara (TTU) yang menikmati listrik. Karenanya, sudah selayaknya pemerintah tidak lagi memperlakukan wilayah perbatasan sebagai halaman belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, “Menempatkan wilayah perbatasan sebagai halaman depan atau show window sehingga orang yang masuk ke wilayah kita menemukan kesan yang positif. Apalagi, jika taraf kehidupan masyarakatnya juga lebih baik, ada kenyamanan dan ketenteraman,” kata Profesor Kedi Suradisastra, Ketua Tim Kunjungan Kerja Forum Komunikasi Profesor Riset Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, kepada SH di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/6) lalu. Tidak bisa dimungkiri, masalah pembangunan fisik bisa merangsang seseorang berpikir dan mulai berinterpretasi dengan pandangannya sendiri. “Kok ternyata di seberang ada lampu penerangan misalnya, sedangkan di kita belum? Itu sudah bisa menimbulkan perasaan yang kurang enak,” kata pakar kebijakan pertanian ini. Kenyataannya, survei yang dilakukan Profesor Kedi di Kabupaten Belu dan TTU menemukan, masyarakat di kedua wilayah yang bertetangga langsung dengan Timor Leste hampir sama: berada dalam situasi subsistem atau kegiatan bertahan hidup. Ini situasi yang tidak bisa diandalkan untuk memberikan kehidupan. Berpijak pada studi yang digelar sejak Februari silam, tim yang terdiri dari 14 profesor merancang sebuah model pusat kegiatan ekonomi berbasis inovasi pertanian di wilayah perbatasan. Kegiatan percepatan pembangunan pertanian ini didukung enclave-enclave atau kantong-kantong produksi yang memasok komoditas dari wilayah di luar perbatasan. Desain ini bertujuan meningkatkan kegiatan masyarakat setempat dan meningkatkan taraf hidup warga di perbatasan RI-RTDL. Dengan demikian diharapkan, “Tidak ada lagi keresahan atau mengurangi keresahan atau ketidaknyamanan karena membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan di seberang,” kata Kedi. “Pilot Project” Dalam presentasi hasil kajian kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Salem di Kupang, Kedi menjelaskan, timnya telah menentukan dua lokasi sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan tiga kantong produksi di masing-masing kabupaten yang berhadapan langsung dengan negara bekas provinsi ke-27 Indonesia tersebut. Tim juga merekomendasikan untuk membentuk pilot project untuk menindaklanjuti kajian tersebut. Menurut Amir Pohan, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT, desain rancangan Profesor Riset “Sudah sangat bagus, bisa operasional, dan mudah dicerna.” Balai yang dipimpinnya berperan di kantong-kantong produksi yang menyuplai komoditas seperti jagung, padi, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sayuran ke pusat kegiatan ekonomi terpadu tersebut. Dari hasil survei, kata Amir, ada beberapa teknologi yang sudah diterapkan di lapangan. Contohnya untuk komoditas padi di salah satu enclave, tim telah mendata produksi padinya 3 ton dan berpotensi sampai 6 ton, bahkan bisa diolah hingga menghasilkan 10 ton. Sekda NTT Fransiskus Salem mengatakan, apa yang dilakukan tim riset tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah pusat untuk membangun NKRI di gerbang selatan. Oleh karena itu, dia mendorong pembentukan tim teknis untuk menindaklanjuti survei tersebut. “Kita benar-benar ingin agar sekali lagi, masyarakat tidak ingin buku—(kajian-red) banyak-banyak, mereka ingin bukti. Karena itu saya sepakat dengan rekomendasi, dibutuhkan ada sebuah aktivitas berbentuk pilot project,” ujarnya. Kedi optimistis BPTP NTT dan pemerintah daerah akan segera merancang pilot project. Apalagi, Sekda NTT berjanji akan mengimplementasikan rekomendasi itu dalam waktu satu bulan. Lebih jauh, jika kantong-kantong produksi sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan RI-RDTL, dan bahkan surplus, tidak tertutup kemungkinan suplai akan diperlebar ke wilayah lain di Timor Barat atau kabupaten lain. “Bahkan kita bisa ekspor ke Timor Leste,” kata Prof Kedi. Menurut Frans, selama ini warga Timor Leste membeli barang kebutuhan nonlokal langsung dari Surabaya, Jawa Timur. “Padahal, kita ingin Nusa Tenggara Timur menjadi home base. Jadi semua orang Timor Leste tidak perlu ke Surabaya, dia beli di NTT, apakah itu di Atambua atau di Kupang,” katanya. Untuk itu, perlu sarana transportasi yang lancar sehingga NTT-lah yang memasok berbagai kebutuhan nonlokal untuk negara tetangga itu. “Kalau mau dibiarkan persaingan bebas terbuka, ketika orang lain sudah pakai superjet, kita masih pakai kuda, ya, bagaimana kita bisa sama? Jadi, perlu diproteksi sedikitlah,” tuturnya. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mengarahkan perhatian pada pembangunan di wilayah timur Indonesia. “Jadi, pemerintah mesti setop di sana, kurangi pembangunan di sana, biar buka jalan tol yang banyak di sana, negara bangun di timur. Baru bisa jalan. Itu yang harus terjadi,” katanya. Lepas dari berbagai hambatan yang membelit, Frans mengapresiasi perhatian pemerintah pusat pada NTT yang dari waktu ke waktu semakin besar. “Tapi, kami juga berharap terus-menerus ditingkatkan agar kami bisa berlari mengejar saudara-saudara kita dari provinsi di wilayah barat,” ia berharap. (Sinar Harapan) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
