Biarpun korupsi, tp krn ngebagi2kan kitab auloh, maka akan dpt pahala jihad dr auloh.
>________________________________ > From: Sunny <[email protected]> >To: [email protected] >Sent: Monday, July 2, 2012 5:36 AM >Subject: [proletar] Aroma Korupsi Kitab Suci > > > >Ref: Aroma korupsi kitab suci pasti wangi baunya dan lezat rasanya bagi >koruptor. > >http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/14793-aroma-korupsi-kitab-suci >Aroma Korupsi Kitab Suci >Friday, 29 June 2012 12:53 > >Al Quran (Foto qadin.net) >Dugaan korupsi pengadaan Al-Quran diselidiki KPK. Mantan Dirjen Bimas Islam, >Nasaruddin Umar, tersodok. Tak ada jejak temuan dalam audit BPK dan itjen. >Anggaran melesat sejak APBN-P 2011. Pemenang lelang 2011-2012 berbeda >perusahaan, tapi "bersaudara". --- > >Bermula dari seminar pemberantasan korupsi di Universitas Al-Azhar Jakarta, >Rabu 20 Juni, pekan lalu. Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi >(KPK), K.M.S. Rony, tak tahan "membocorkan" potret korupsi yang kian miris. >"Ada korupsi pengadaan Al-Quran. Menyedihkan," katanya. Rony tak menyebut >nilai kerugian, waktu, dan pemain yang terlibat, demi strategi penyelidikan. >Sinyal nama menyusul muncul dari pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad, saat >dikonfirmasi wartawan di sela-sela rapat dengan Komisi III DPR, selang >beberapa saat. >"Itu waktu wamen (wakil menteri) masih menjadi Dirjen Pendidikan Agama Islam," >kata Samad kepada wartawan di Senayan. "Kami punya bukti kuat," Samad >optimistis. KPK sudah melakukan ekspose. Samad berkeyakinan, tak lama lagi >kasus ini naik ke tahap penyidikan. Wamen Agama saat ini adalah Nasaruddin >Umar. Tapi ia bukan mantan Dirjen Pendidikan Islam, melainkan Dirjen Bimbingan >Masyarakat (Bimas) Islam, Juni 2006-April 2011. > >Awal pekan ini, GATRA memperoleh informasi, KPK mengirim surat pemanggilan >pemeriksaan staf Ditjen Pendidikan Islam. Berkembanglah spekulasi, >jangan-jangan kasus ini bukan pada Ditjen Bimas Islam yang pernah dipimpin >Nasar. Apalagi, anggaran Ditjen Pendidikan Islam jauh lebih besar: Rp 28-an >trilyun. Sedangkan Bimas Islam hanya Rp 300-an milyar. > >Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kemudian memastikan, kasus itu di Ditjen >Bimas Islam pada anggaran 2011-2012, dengan nilai Rp 35 milyar. Sebelumnya >beredar kabar lain: tahun anggaran 2010-2011. "Biar tidak simpang siur, proyek >pengadaan anggaran ini tahun 2011-2012," kata Johan kepada GATRA, Selasa lalu. > >Kasus ini, menurut Johan, baru pekan lalu dimulai penyelidikannya. Pemanggilan >terperiksa dimulai pekan ini. Benarkah Nasaruddin Umar terlibat? "Belum ada >kesimpulan seperti itu," katanya. "Belum ada nama yang disebutkan. Bahkan >belum ada kesimpulan adanya tindak pidana korupsi." > >GATRA beberapa kali menghubungi Abraham Samad untuk mengklarifikasi maksud >penyebutan wamen: sekadar penjelasan waktu atau keterlibatan sang tokoh. Samad >tak merespons. > >Publikasi kasus ini membuat geger Kementerian Agama (Kemenag) dan lingkaran >Nasaruddin Umar. Rabu itu, saat kabar ini meledak, para pejabat puncak Kemenag >sedang berkumpul di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, untuk mengikuti rapat kerja >nasional (rakernas). Mulai menteri, wamen, sampai pejabat eselon II. > >Nasar mengaku terpukul. Apalagi, dalam rakernas itu beredar kliping >pemberitaan berbagai media siber seputar berita ini dengan beragam judul yang >menyodok namanya. "Ayah saya di Bone shock, langsung sakit, dan dilarikan ke >rumah sakit," kata profesor ilmu tafsir Al-Quran UIN Jakarta itu. > >Pada hari kedua rapat di Ancol, Nasar mengumpulkan seluruh stafnya yang pernah >terlibat pengadaan Al-Quran, sejak 2009 sampai 2011. "Semua berkas kami bawa >dari kantor ke kamar hotel di Ancol," katanya. > >Saat itu, Nasar belum tahu, pengadaan tahun berapa yang dibidik KPK. Jadinya, >ia memeriksa seluruh berkas. "Audit BPK dan inspektorat tidak pernah >menyatakan ada masalah," ujarnya. Ia pun fokus pada kasus yang pernah disurati >Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag: pengadaan Al-Quran pada APBN 2011. Saat >itu, ada penggunaan (optimalisasi) sisa anggaran (efisiensi) untuk menambah >volume cetakan Al-Quran. > >Pada pengadaan dengan APBN 2009, 2010, dan APBN-P 2011 juga ada sisa anggaran, >mulai Rp 23 juta sampai Rp 2 milyar (lihat tabel). Tapi sisanya tidak >dicairkan dari kas negara. Hanya pada APBN 2011, sebagian sisanya, sejumlah >9,99% dari nilai kontrak, sekitar Rp 459 juta, digunakan lagi untuk menambah >cetakan mushaf, dari semula 67.600 eksemplar menjadi 85.110 eksemplar. Menurut >Perpres 54/2010, kata Nasar, penggunaan sisa anggaran, sepanjang di bawah 10%, >dibolehkan. > >Itulah sebabnya, dalam audit BPK tahun 2010 dan 2011, kasus pengadaan Al-Quran >tidak masuk dalam temuan masalah. Status audit keuangan Kemenag oleh BPK tahun >2010 adalah wajar dengan pengecualian (WDP). Yang dikecualikan itu bukan soal >pengadaan kitab suci, melainkan tentang kas Badan Layanan Umum. Sedangkan pada >audit BPK tahun 2011, status keuangan Kemenag meningkat: dinyatakan wajar >tanpa pengecualian (WTP). > >Bahtiar Arief, Kepala Biro Humas BPK, tidak bisa memberikan tanggapan atas >dugaaan korupsi pengadaan Al-Quran itu. "Kami sedang teliti, kumpulkan data >dan informasi," katanya lewat pesan singkat kepada GATRA. Seorang auditor yang >menolak disebut namanya bersikukuh bahwa tidak ada masalah dalam pemeriksaan >BPK atas keuangan Kemenag. "Dalam pengadaan Al-Quran juga nggak ada masalah," >ia menambahkan. > >Anggaran pengadaan kitab suci sejak 2009 naik setiap tahun. Baru pada APBN-P >2011, kenaikannya tajam, dari Rp 5,6 milyar menjadi Rp 22,8 milyar. Lalu pada >APBN 2012 melonjak lagi menjadi Rp 55 milyar. Peneliti ICW, Ade Irawan, >menyebutkan bahwa dalam korupsi pengadaan Al-Quran ini ada dua kemungkinan. >Pertama, korupsi politik. Kedua, pengadaan diada-adakan atau dibutuh-butuhkan >karena ada yang mau menggarap. > >Sumber GATRA menyebutkan, pemenang lelang pengadaan 2011 yang nilainya sudah >melonjak jauh itu merupakan titipan anggota DPR asal daerah pemilihan (dapil) >Bekasi, tempat pemenang lelang. Mitra Kemenag di DPR adalah Komisi VIII dan >salah satu anggota komisi ini yang asal dapil Bekasi-Depok adalah Zulkarnaen >Djabbar, anggota Fraksi Golkar yang juga Wakil Ketua MKGR. > >GATRA berkali-kali menghubungi nomor Zulkarnaen dan mengirim SMS, tapi tak ada >jawaban. Dua hari terakhir, GATRA bolak-balik ke Komisi VIII, tapi tetap sepi. >Beberapa nama pimpinan dan anggota Komisi VIII yang biasa terbuka, seperti >Said Abdullah (PDIP), Chairun Nisa (Golkar), dan Gondo Radityo (Demokrat), >tidak merespons. > >Hanya Erwin Moeslimin Singajuru, anggota baru Komisi VIII asal PDIP, yang mau >menanggapi. "Komisi VIII segera melayangkan surat untuk rapat dengan Menteri >Agama. Nanti kami tanyakan dugaan korupsi pengadaan Al-Quran," tuturnya kepada >Ade Faizal Alami dari GATRA. >Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kemenag Tahun >Anggaran 2010 dan >2011, masalah yang terkait dengan pengadaan Al-Quran hanya ditemukan pada LHP >tahun 2010. Bukan soal pengadaan, melainkan denda keterlambatan. Bukan >kegiatan tahun 2010, melainkan tahun 2008. Denda total Rp 1,17 milyar itu >untuk pengadaan dan pengiriman sejumlah barang: Al-Quran, Juz Amma dan >terjemahannya, serta tafsir Al-Quran di Ditjen Bimas Islam. > >Ada tiga perusahaan yang diminta membayar denda. Dua perusahan membayar penuh >pada Oktober 2009. Nah, yang terlihat ganjil, ada satu perusahaan, PT Pura >Barutama, yang semestinya membayar denda Rp 874,5 juta, tapi baru menyetor Rp >50 juta. Itu pun dibayarkan paling akhir dibandingkan dengan dua perusahan >lainnya: Februari 2010. Ke mana sisa denda senilai Rp 820-an juta? Pemeriksa >BPK akan memeriksa lagi berkasnya. > >Asrori S. Karni, Cavin R. Manuputty, dan Anthony Djafar > >(Laporan Khusus Majalah GATRA edisi 18/44, terbit Kamis, 28 Juni 2012) > >[Non-text portions of this message have been removed] > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
